alexametrics
24.9 C
Probolinggo
Wednesday, 17 August 2022

Revisi Perbup Pilkades Dikonsultasikan ke Biro Hukum Provinsi

KRAKSAAN, Radar Bromo – Asosiasi Pemerintah Desa (Apdesi) Kabupaten Probolinggo, memberi masukan untuk revisi Peraturan Bupati (Perbup) soal pilkades. Usulan itu akan dikonsultasikan ke Biro Hukum Provinsi Jatim. Selanjutnya proses permohonan izin penandatanganan Perbup oleh Plt Bupati terhadap Kemendagri.

Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Probolinggo Priyo Siswoyo mengatakan, atas usulan atau masukan revisi perbup dari Apdesi, saat ini masih ada di meja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD). “Nanti kalau sudah disesuaikan, kami konsultasikan ke Biro Hukum provinsi. Jadi kami menunggu surat permohonan dari Dinas PMD (Pemberdayaan Masyarakat dan Desa) untuk mengajukan ke Biro Hukum untuk evaluasi,” ujarnya, Minggu (19/9).

Sementara itu, perihal proses perjalanan Pilkades sendiri, misal seperti tahapannya, menunggu selesainya Perbup Pilkades. Ditarget revisi Perbup selesai September, sehingga Oktober tahapan bisa dimulai.

Namun Bagian Hukum tidak dapat memastikan September perbup Pilkades ini akan selesai. “Kami tidak bisa memberikan kepastian. Sebab prosesnya selain kepada provinsi, kami juga perlu mengirim surat penandatanganan (Kemendagri, Red) Perbup.

Sejatinya Perbup ini cukup penandatanganan bupati, karena kondisinya saat ini bupati dijabat pelaksana tugas, maka perlu surat perizinan dengan difasilitasi Biro hukum Provinsi,“ katanya.

Sementara itu Kepala Dinas PMD Edi Suryanto saat dihubungi, belum merespons. Begitu juga Kabid Penataan Desa DPMD Rahmat juga tidak ada respons.

Seperti diberitakan, Perbup Pilkades dinilai banyak memberatkan oleh Apdesi. Di antaranya, perihal pelunasan Pajak Bumi Bangunan (PBB) bagi incumbent yang hendak mencalonkan diri dan surat vaksinasi untuk masyarakat yang hendak masuk ke TPS. (mu/fun)

KRAKSAAN, Radar Bromo – Asosiasi Pemerintah Desa (Apdesi) Kabupaten Probolinggo, memberi masukan untuk revisi Peraturan Bupati (Perbup) soal pilkades. Usulan itu akan dikonsultasikan ke Biro Hukum Provinsi Jatim. Selanjutnya proses permohonan izin penandatanganan Perbup oleh Plt Bupati terhadap Kemendagri.

Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Probolinggo Priyo Siswoyo mengatakan, atas usulan atau masukan revisi perbup dari Apdesi, saat ini masih ada di meja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD). “Nanti kalau sudah disesuaikan, kami konsultasikan ke Biro Hukum provinsi. Jadi kami menunggu surat permohonan dari Dinas PMD (Pemberdayaan Masyarakat dan Desa) untuk mengajukan ke Biro Hukum untuk evaluasi,” ujarnya, Minggu (19/9).

Sementara itu, perihal proses perjalanan Pilkades sendiri, misal seperti tahapannya, menunggu selesainya Perbup Pilkades. Ditarget revisi Perbup selesai September, sehingga Oktober tahapan bisa dimulai.

Namun Bagian Hukum tidak dapat memastikan September perbup Pilkades ini akan selesai. “Kami tidak bisa memberikan kepastian. Sebab prosesnya selain kepada provinsi, kami juga perlu mengirim surat penandatanganan (Kemendagri, Red) Perbup.

Sejatinya Perbup ini cukup penandatanganan bupati, karena kondisinya saat ini bupati dijabat pelaksana tugas, maka perlu surat perizinan dengan difasilitasi Biro hukum Provinsi,“ katanya.

Sementara itu Kepala Dinas PMD Edi Suryanto saat dihubungi, belum merespons. Begitu juga Kabid Penataan Desa DPMD Rahmat juga tidak ada respons.

Seperti diberitakan, Perbup Pilkades dinilai banyak memberatkan oleh Apdesi. Di antaranya, perihal pelunasan Pajak Bumi Bangunan (PBB) bagi incumbent yang hendak mencalonkan diri dan surat vaksinasi untuk masyarakat yang hendak masuk ke TPS. (mu/fun)

MOST READ

BERITA TERBARU

/