alexametrics
25.7 C
Probolinggo
Thursday, 26 May 2022

Pembentukan AKD Kota Probolinggo Diwarnai Hujan Interupsi

KANIGARAN, Radar Bromo– Rapat paripurna internal DPRD Kota Probolinggo untuk membentuk alat kelengkapan dewan (AKD), Rabu (18/9) malam, berlangsung alot. Bahkan, sempat terjadi interupsi dari sejumlah anggota DPRD.

Ketua DPRD Kota Probolinggo Abdul Mujib tercatat beberapa kali menskors sidang karena tidak ada titik temu dalam sejumlah pembahasan AKD. Akhirnya, bisa diselesaikan melalui rapat internal pimpinan DPRD dengan pimpinan fraksi.

Dari pantauan Jawa Pos Radar Bromo, ada beberapa persoalan yang dibahas cukup alot. Di antaranya, masalah struktur komposisi 3 komisi yang berubah setelah dilakukan rapat konsultasi pimpinan DPRD. Serta, adanya perdebatan saat hendak menentukan proses pemilihan anggota Badan Kehormatan (BK).

Informasinya, sebelumnya dalam rapat konsultasi pimpinan DPRD dengan fraksi telah ditetapkan komposisi 3 komisi. Meliputi komisi I, II, dan III, masing-masing diisi 9 anggota. “Tapi, kemudian ada perubahan dari Fraksi PKS-Demokrat, terkait penempatan anggotanya di 3 komisi. Penempatan komisi yang awalnya 9-9-9 berubah menjadi 9-8-10,” ujar Anggota DPRD dari Fraksi Nasdem, Sibro Malisi.

Saat paripurna berlangsung, Ketua Fraksi PKS-Demokrat Syaiful Rohman menyampaikan, tidak perlu ada skorsing. “Cukup disepakati dalam rapat ini atau tidak (perubahan komposisi Fraksi PKS-Demokrat),” ujarnya.

Namun, akhirnya ketua tetap memutuskan dilakukan skorsing selama 15 menit serta dilakukan rapat internal dengan pimpinan fraksi. Akhirnya, diputuskan komposisi komisi tetap sesuai hasil rapat konsultasi pimpinan DPRD. Yakni, masing-masing komisi berjumlah 9 orang.

Perdebatan kembali terjadi saat pembahasan mekanisme pemilihan anggota BK. Terutama mengenai sistem pemungutan suara untuk memilih BK. “Untuk memilih BK ini satu anggota seharusnya diminta memilih tiga nama untuk masuk dalam BK. Baru tiga suara terbanyak itu nanti yang memilih ketua, wakil, dan anggota,” ujar anggota Fraksi PDIP, Imam Hanafi.

Pendapat berbeda disampaikan anggota DPRD dari Fraksi Gerindra, Hamid Rusdi. Ia meminta pemilihan BK ini agar seorang anggota memilih satu nama untuk masuk di BK.

Ketua DPRD Kota Probolinggo Abdul Mujib juga meminta masukan anggotanya untuk memutuskan mekanisme pemilihan anggota BK. Akhirnya, diputuskan setiap anggota DPRD memilih tiga nama untuk masuk dalam struktur BK.

Dari 7 fraksi, Fraksi Gerindra tidak mendaftarkan anggotanya dalam BK. Sedangkan, fraksi lainnya masing-masing mengirimkan satu anggota. PKB mengirim Mahrus Ali; PDIP, Agus Riyanto; Golkar, Mukhlas Kurniawan; Nasdem, Ellyas Adityawan; PKS-Demokrat, Heru Estiadi; dan PPP, Robit Riyanto.

Ternyata, Agus Riyanto dari Fraksi PDIP mendapat suara terbanyak. Namun, dia tidak bisa menjadi ketua dan wakil BK. Sebab, sebelumnya telah terpilih menjadi ketua Komisi III. (put/rud)

 

 

KANIGARAN, Radar Bromo– Rapat paripurna internal DPRD Kota Probolinggo untuk membentuk alat kelengkapan dewan (AKD), Rabu (18/9) malam, berlangsung alot. Bahkan, sempat terjadi interupsi dari sejumlah anggota DPRD.

Ketua DPRD Kota Probolinggo Abdul Mujib tercatat beberapa kali menskors sidang karena tidak ada titik temu dalam sejumlah pembahasan AKD. Akhirnya, bisa diselesaikan melalui rapat internal pimpinan DPRD dengan pimpinan fraksi.

Dari pantauan Jawa Pos Radar Bromo, ada beberapa persoalan yang dibahas cukup alot. Di antaranya, masalah struktur komposisi 3 komisi yang berubah setelah dilakukan rapat konsultasi pimpinan DPRD. Serta, adanya perdebatan saat hendak menentukan proses pemilihan anggota Badan Kehormatan (BK).

Informasinya, sebelumnya dalam rapat konsultasi pimpinan DPRD dengan fraksi telah ditetapkan komposisi 3 komisi. Meliputi komisi I, II, dan III, masing-masing diisi 9 anggota. “Tapi, kemudian ada perubahan dari Fraksi PKS-Demokrat, terkait penempatan anggotanya di 3 komisi. Penempatan komisi yang awalnya 9-9-9 berubah menjadi 9-8-10,” ujar Anggota DPRD dari Fraksi Nasdem, Sibro Malisi.

Saat paripurna berlangsung, Ketua Fraksi PKS-Demokrat Syaiful Rohman menyampaikan, tidak perlu ada skorsing. “Cukup disepakati dalam rapat ini atau tidak (perubahan komposisi Fraksi PKS-Demokrat),” ujarnya.

Namun, akhirnya ketua tetap memutuskan dilakukan skorsing selama 15 menit serta dilakukan rapat internal dengan pimpinan fraksi. Akhirnya, diputuskan komposisi komisi tetap sesuai hasil rapat konsultasi pimpinan DPRD. Yakni, masing-masing komisi berjumlah 9 orang.

Perdebatan kembali terjadi saat pembahasan mekanisme pemilihan anggota BK. Terutama mengenai sistem pemungutan suara untuk memilih BK. “Untuk memilih BK ini satu anggota seharusnya diminta memilih tiga nama untuk masuk dalam BK. Baru tiga suara terbanyak itu nanti yang memilih ketua, wakil, dan anggota,” ujar anggota Fraksi PDIP, Imam Hanafi.

Pendapat berbeda disampaikan anggota DPRD dari Fraksi Gerindra, Hamid Rusdi. Ia meminta pemilihan BK ini agar seorang anggota memilih satu nama untuk masuk di BK.

Ketua DPRD Kota Probolinggo Abdul Mujib juga meminta masukan anggotanya untuk memutuskan mekanisme pemilihan anggota BK. Akhirnya, diputuskan setiap anggota DPRD memilih tiga nama untuk masuk dalam struktur BK.

Dari 7 fraksi, Fraksi Gerindra tidak mendaftarkan anggotanya dalam BK. Sedangkan, fraksi lainnya masing-masing mengirimkan satu anggota. PKB mengirim Mahrus Ali; PDIP, Agus Riyanto; Golkar, Mukhlas Kurniawan; Nasdem, Ellyas Adityawan; PKS-Demokrat, Heru Estiadi; dan PPP, Robit Riyanto.

Ternyata, Agus Riyanto dari Fraksi PDIP mendapat suara terbanyak. Namun, dia tidak bisa menjadi ketua dan wakil BK. Sebab, sebelumnya telah terpilih menjadi ketua Komisi III. (put/rud)

 

 

MOST READ

BERITA TERBARU

/