alexametrics
30 C
Probolinggo
Sunday, 14 August 2022

Developer Perumahan di Probolinggo Kesulitan Urus PPG, Ini Penjelasan PUPR

Menurutnya, situasi bisnis perumahan di Probolinggo cukup tinggi. Bahkan banyak investor yang mulai masuk. Anggota APERSI saja, ada 60 perusahaan yang tergabung. Tetapi, masih banyak kendala berkaitan dengan perizinan. “Kami berharap pemasalahan ini segera ada solusi dan usaha di bidang perumahan kembali normal,” ujarnya.

Terpisah, Kepala Dinas PUPR-Perkim Kota Probolinggo Setiorini Sayekti mengatakan, berkaitan dengan adanya Permen Agraria, Pemerintah Pusat memiliki peta LSD tersendiri. Dari peta itu ada sejumlah perbedaan dengan data Pemkot Probolinggo.

Di Kota Probolinggo, sebelumnya sudah ada Perda Nomor 2/2010 tentang RTRW. Kemudian Perda sebelumnya digantikan dengan Perda Nomor 1/2020 tentang RTRW.

“Memang ada sejumlah perubahan. Misalnya, di wilayah Jalan Citarum. Dulu masuk kawasan hijau, berubah menjadi kawasan kuning. Atau yang mulanya area persawahan masuk ke permukiman. Sementara dari Pusat yang beberapa waktu lalu datang, Pusat memiliki peta versi tersendiri. Sehingga dilakukan pemaduan,” ujarnya.

Ia juga mengakui, sebelumnya memang ada beberapa kendala berkaitan dengan penerbitan PPG. Namun, kini mulai bisa diatasi. Karena Kementerian telah menerbitkan Surat Edaran Bersama (SEB).

Isinya, persoalan teknis mengurus PPG masih menggunakan syarat yang sama dengan mengurus IMB. “Dengan adanya SEB ini, pengurusan PPG tidak lagi rumit,” ujarnya memastikan. (rpd/rud)

Menurutnya, situasi bisnis perumahan di Probolinggo cukup tinggi. Bahkan banyak investor yang mulai masuk. Anggota APERSI saja, ada 60 perusahaan yang tergabung. Tetapi, masih banyak kendala berkaitan dengan perizinan. “Kami berharap pemasalahan ini segera ada solusi dan usaha di bidang perumahan kembali normal,” ujarnya.

Terpisah, Kepala Dinas PUPR-Perkim Kota Probolinggo Setiorini Sayekti mengatakan, berkaitan dengan adanya Permen Agraria, Pemerintah Pusat memiliki peta LSD tersendiri. Dari peta itu ada sejumlah perbedaan dengan data Pemkot Probolinggo.

Di Kota Probolinggo, sebelumnya sudah ada Perda Nomor 2/2010 tentang RTRW. Kemudian Perda sebelumnya digantikan dengan Perda Nomor 1/2020 tentang RTRW.

“Memang ada sejumlah perubahan. Misalnya, di wilayah Jalan Citarum. Dulu masuk kawasan hijau, berubah menjadi kawasan kuning. Atau yang mulanya area persawahan masuk ke permukiman. Sementara dari Pusat yang beberapa waktu lalu datang, Pusat memiliki peta versi tersendiri. Sehingga dilakukan pemaduan,” ujarnya.

Ia juga mengakui, sebelumnya memang ada beberapa kendala berkaitan dengan penerbitan PPG. Namun, kini mulai bisa diatasi. Karena Kementerian telah menerbitkan Surat Edaran Bersama (SEB).

Isinya, persoalan teknis mengurus PPG masih menggunakan syarat yang sama dengan mengurus IMB. “Dengan adanya SEB ini, pengurusan PPG tidak lagi rumit,” ujarnya memastikan. (rpd/rud)

MOST READ

BERITA TERBARU

/