alexametrics
26.7 C
Probolinggo
Wednesday, 6 July 2022

Developer Perumahan di Probolinggo Kesulitan Urus PPG, Ini Penjelasan PUPR

MAYANGAN, Radar Bromo– Sejumlah pengembang atau developer perumahan di Probolinggo mengeluh. Alur usaha mereka tersendat. Termasuk pencairan Kredit Kepemilikan Rumah (KPR).

Masalah ini muncul karena adanya aturan baru. berupa Peraturan Menteri (Permen) Agraria dan Tata Ruang Nomor 12/2020 tentang Lahan Sawah Dilindungi (LSD). Meski telah diberlakukan sejak Desember 2021, developer mengaku masih menemui sejumlah kendala.

Seperti disampaikan Ketua Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI) Probolinggo Abdul Rohim. Ia mengatakan, pengembang atau developer perumahan di Probolinggo Raya mengeluhkan sejumlah kendala pascaadanya regulasi tersebut.

“Keputusan menteri itu diberlakukan sejak Desember 2021. Pengembang sangat sulit untuk menjalankan usahanya dan tidak bisa melanjutkan bangunan dan perizinannya,” ujarnya.

Selain itu, ia mengutarakan tentang sulitnya mengurus perizinan. Salah satunya ketika mengurus Persetujuan Pembangunan Gedung (PPG). Sejak Agustus 2021, izin ini harus diurus ke pemerintah daerah. “Ini (PPG) gantinya IMB (Izin Mendirikan Bangunan),” ujarnya.

Katanya, kesulitan ini dikarenakan di pemerintah daerah sendiri, belum ada regulasi berupa peraturan daerah yang mengatur masalah ini. “Ini yang sangat dirasakan pengembang saat ini. Meski sebagian kecil masih bisa mengurusnya. Misalnya saya mengurus 10 izin, yang turun hanya 3 izin,” jelasnya.

Ia mengatakan, APERSI akan berkomunikasi dan diskusi dengan pihak terkait untuk mencari jalan keluarnya. Karena dua kendala itu membuat bisnis yang dijalankan pengembang tersendat. “Pastinya pembangunan tersendat. Mulai pencairan KPR, pembelian user, dan pencairan perbankan terhambat,” jelasnya.

MAYANGAN, Radar Bromo– Sejumlah pengembang atau developer perumahan di Probolinggo mengeluh. Alur usaha mereka tersendat. Termasuk pencairan Kredit Kepemilikan Rumah (KPR).

Masalah ini muncul karena adanya aturan baru. berupa Peraturan Menteri (Permen) Agraria dan Tata Ruang Nomor 12/2020 tentang Lahan Sawah Dilindungi (LSD). Meski telah diberlakukan sejak Desember 2021, developer mengaku masih menemui sejumlah kendala.

Seperti disampaikan Ketua Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI) Probolinggo Abdul Rohim. Ia mengatakan, pengembang atau developer perumahan di Probolinggo Raya mengeluhkan sejumlah kendala pascaadanya regulasi tersebut.

“Keputusan menteri itu diberlakukan sejak Desember 2021. Pengembang sangat sulit untuk menjalankan usahanya dan tidak bisa melanjutkan bangunan dan perizinannya,” ujarnya.

Selain itu, ia mengutarakan tentang sulitnya mengurus perizinan. Salah satunya ketika mengurus Persetujuan Pembangunan Gedung (PPG). Sejak Agustus 2021, izin ini harus diurus ke pemerintah daerah. “Ini (PPG) gantinya IMB (Izin Mendirikan Bangunan),” ujarnya.

Katanya, kesulitan ini dikarenakan di pemerintah daerah sendiri, belum ada regulasi berupa peraturan daerah yang mengatur masalah ini. “Ini yang sangat dirasakan pengembang saat ini. Meski sebagian kecil masih bisa mengurusnya. Misalnya saya mengurus 10 izin, yang turun hanya 3 izin,” jelasnya.

Ia mengatakan, APERSI akan berkomunikasi dan diskusi dengan pihak terkait untuk mencari jalan keluarnya. Karena dua kendala itu membuat bisnis yang dijalankan pengembang tersendat. “Pastinya pembangunan tersendat. Mulai pencairan KPR, pembelian user, dan pencairan perbankan terhambat,” jelasnya.

MOST READ

BERITA TERBARU

/