alexametrics
25C
Probolinggo
Saturday, 16 January 2021

Siaga Korona, Pemkot Probolinggo Pangkas Jam Kerja Pegawai

KANIGARAN,Radar Bromo – Setelah meminta para pelajar belajar di rumah selama 14 hari, kini Pemkot Probolinggo memangkas jam kerja para pegawainya. Kebijakan itu diambil menyusul adanya penetapan status siaga bencana nonalam karena wabah korona.

Pengurangan jam kerja ini tertuang dalam Surat Edaran nomor 060/1514/425.022/2020 perihal penyesuaian jam kerja aparatur sipil negara (ASN) dan non-ASN dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19. Dalam SE itu disebutkan, untuk Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan 5 hari kerja, jam kerja Senin-Kamis dilakukan pukul 08.00-13.00 tanpa jam istirahat. sebelum perubahan, jam kerja untuk Senin-Kamis mulai 07.30-16.30. Sedangkan, untuk Jumat, jam kerja dimulai pukul 08.00-11.00.

Bagi OPD dengan 6 hari kerja, pada Senin-Kamis bekerja mulai pukul 08.00-12.00 tanpa jam istirahat. Sedangkan, untuk Jumat-Sabtu mulai pukul 08.00-11.00. Bagi OPD yang melaksanakan pelayanan publik, jam kerja diatur oleh OPD masing-masing dengan mengatur ritme kerja.

Dalam SE itu juga disebutkan, ASN dan non-ASN melakukan absensi dengan menggunakan aplikasi khusus yang dikembangkan Diskominfo Kota Probolinggo. “Pelaksanaan jam kerja baru di Pemkot ini diberlakukan sejak surat itu ditandatangani, yaitu 19 Maret 2020. Artinya, hari ini (kemarin) mulai berlaku,” ujar Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Probolinggo Aman Suryaman.

Aman menjelaskan, kebijakan ini dilakukan masih berkaitan dengan merebaknya virus korona. Untuk mencegah penularan, dilakukan pengurangan jam kerja. “Selain pengurangan jam kerja, untuk mengurangi akses pegawai tertular, mekanisme absensi tidak lagi dilakukan secara manual, melainkan melalui aplikasi,” ujarnya.

Absensi cara manual adalah absensi dengan menggunakan finger print. Cara ini dinilai rentan menularkan virus, sehingga dialihkan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Absensi Presensi (SIAP). “Aplikasi SIAP ini bisa diunduh di masing-masing smartphone. Jadi, absensi bisa dilakukan di smarphone masing-masing pegawai. Aplikasi dikembangkan Diskominfo. Cukup dengan absen melalui smartphone, maka tidak perlu lagi melalui finger print,” jelasnya.

Selain mengenai jam kerja dan absensi, total ada 11 poin yang disampaikan dalam SE itu. Seperti, melakukan penundaan perjalanan dinas, baik dalam provinsi dan luar provinsi, kecuali untuk urusan yang sangat penting dan mendesak.

Selain itu, penyelenggaraan rapat-rapat diharapkan dilakukan secara selektif sesuai tingkat prioritas dan urgensi. Jika dilakukan rapat, harus diperhatikan jarak aman antarpeserta rapat atau social distancing. Dalam SE itu juga disebutkan, jika SE ini berlaku sampai 31 Maret 2020. (put/rud)

MOST READ

BERITA TERBARU