alexametrics
27.1 C
Probolinggo
Wednesday, 29 June 2022

Jelang Idul Adha, Perketat Lalu Lintas Ternak

DRINGU, Radar Bromo – Menjelang Idul Adha 1443 Hijriah, arus lalu lintas ternak mulai ramai. Baik ternak antarkota satu provinsi maupun ternak antarprovinsi. Demi menekan penyebaran penyakit mulut dan kuku (PMK), lalu lintas ternak surat rekomendasi dinas terkait.

Hal ini diungkapkan Medik Veteriner Muda Dinas Pertanian Kabupaten Probolinggo, drh. Nikolas Nuryulianto. Ia menjelaskan, selama ada wabah PMK, pengawasan arus lalu lintas ternak lebih ketat. Bukan hanya penyekatan arus lalu lintas, tetapi juga keluar masuk ternak di wilayah tertentu harus ada surat rekomendasi.

Serta, harus mengantongi Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) yang dikeluarkan Dinas Pertanian atau dinas yang membidangi peternakan. “Sejak adanya PMK, arus lalu lintas ternak dalam pengawasan ketat. Sebelum mengirim ternak harus ada surat rekomendasi dinas yang menjadi tujuan pengiriman,” katanya.

Niko menjelaskan, jika ternak yang akan dikirim ke satu kota dalam satu provinsi, pelaku usaha harus mendapatkan rekomendasi dari dinas terkait yang di wilayah kabupaten ataupun kota tujuan. Jika pengiriman dilakukan pada lintas provinsi, maka terlebih dahulu harus memperoleh surat rekomendasi dari pemerintah provinsi.

“Sudah ada tahapannya. Bisa dilakukan secara online. Namun, biasanya pada wilayah tujuan ada beberapa syarat yang harus dilakukan. Seperti pengecekan hewan atau tes laboratorium. Tergantung kebijakan pemerintah wilayah pengiriman,” ungkapnya, Sabtu (18/6).

Prosedur ini lebih rumit dibanding sebelum adanya wabah PMK. Sebelumnya pelaku usaha yang akan mengirim ternak hanya perlu membawa SKKH yang dikeluarkan Dinas Pertanian. Namun, saat ini SKKH akan dikeluarkan jika sudah ada surat rekomendasi.

DRINGU, Radar Bromo – Menjelang Idul Adha 1443 Hijriah, arus lalu lintas ternak mulai ramai. Baik ternak antarkota satu provinsi maupun ternak antarprovinsi. Demi menekan penyebaran penyakit mulut dan kuku (PMK), lalu lintas ternak surat rekomendasi dinas terkait.

Hal ini diungkapkan Medik Veteriner Muda Dinas Pertanian Kabupaten Probolinggo, drh. Nikolas Nuryulianto. Ia menjelaskan, selama ada wabah PMK, pengawasan arus lalu lintas ternak lebih ketat. Bukan hanya penyekatan arus lalu lintas, tetapi juga keluar masuk ternak di wilayah tertentu harus ada surat rekomendasi.

Serta, harus mengantongi Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) yang dikeluarkan Dinas Pertanian atau dinas yang membidangi peternakan. “Sejak adanya PMK, arus lalu lintas ternak dalam pengawasan ketat. Sebelum mengirim ternak harus ada surat rekomendasi dinas yang menjadi tujuan pengiriman,” katanya.

Niko menjelaskan, jika ternak yang akan dikirim ke satu kota dalam satu provinsi, pelaku usaha harus mendapatkan rekomendasi dari dinas terkait yang di wilayah kabupaten ataupun kota tujuan. Jika pengiriman dilakukan pada lintas provinsi, maka terlebih dahulu harus memperoleh surat rekomendasi dari pemerintah provinsi.

“Sudah ada tahapannya. Bisa dilakukan secara online. Namun, biasanya pada wilayah tujuan ada beberapa syarat yang harus dilakukan. Seperti pengecekan hewan atau tes laboratorium. Tergantung kebijakan pemerintah wilayah pengiriman,” ungkapnya, Sabtu (18/6).

Prosedur ini lebih rumit dibanding sebelum adanya wabah PMK. Sebelumnya pelaku usaha yang akan mengirim ternak hanya perlu membawa SKKH yang dikeluarkan Dinas Pertanian. Namun, saat ini SKKH akan dikeluarkan jika sudah ada surat rekomendasi.

MOST READ

BERITA TERBARU

/