alexametrics
26.9 C
Probolinggo
Monday, 4 July 2022

Curhat Pengelola Hotel di Bromo selama Ditutup saat Libur Lebaran

SUKAPURA, Radar Bromo – Penutupan wisata Gunung Bromo selama libur Lebaran berdampak langsung pada pengusaha perhotelan di kawasan Bromo di Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo. Okupansi hotel hampir nol persen. Lalu, pengusaha juga harus menanggung kerugian puluhan juta rupiah.

Salah satu penyebabnya, karena calon wisatawan Bromo yang terlanjur booking kamar hotel meminta uang muka atau down payment (DP) dikembalikan. Mau tidak mau, DP pun harus dikembalikan.

Ketua BPC Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kabupaten Probolinggo Digdoyo Djamaludin mengatakan, semua hotel di kawasan Bromo, Sukapura, tutup hingga 23 Mei. Kebijakan itu diambil setelah Pemkab Probolinggo dan Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (BB-TNBTS) memutuskan untuk menutup tempat wisata selama libur Lebaran. Termasuk menutup wisata Bromo Tengger Semeru (BTS).

”Ada 24 hotel di kawasan Bromo, Sukapura, di bawah naungan BPC PHRI. Dan sampai tanggal 23 Mei, hanya satu atau dua hotel yang buka. Itu pun tidak ada pengunjung yang menginap. Hanya proses pembersihan,” kata Digdoyo.

Yoyok –sapaan akrab Digdoyo– mengungkapkan, penutupan wisata Bromo membuat okupansi hotel di kawasan Bromo, Sukapura, jadi nol persen. Sementara pengusaha hotel masih harus menanggung pengembalian DP sewa hotel.

Menurutnya, uang muka atau DP booking kamar hotel yang harus dikembalikan 24 hotel di kawasan Bromo, Sukapura, mencapai ratusan juta. Tentu, di tengah pandemi Covid-19 dan hunian hotel yang sangat sepi, mengembalikan uang muka bukan perkara mudah.

“Jangankan mengembalikan uang muka 100 persen. Mengembalikan separo saja terasa berat bagi kami,” lanjut Yoyok.

Yoyok pun mencontohkan satu kamar hotel yang harga sewanya Rp 1 juta. Biasanya, calon pengunjung membayar uang muka 50 persen atau Rp 500 ribu. Sementara untuk pembatalan, pihak hotel mengembalikan 50 persen dari DP atau Rp 250 ribu.

“Mengembalikan Rp 250 ribu saja berat. Apalagi mengembalikan Rp 500 ribu,” katanya.

Yoyok sendiri mengaku, hotel miliknya harus mengembalikan uang muka booking kamar sekitar Rp 15 juta. Dan itu mau tidak mau harus dilakukan. Jika tidak, Yoyok khawatir nama baik wisata Bromo akan tercoreng.

Meskipun, pengusaha hotel memiliki kebijakan berbeda menyikapi pengembalian uang muka booking kamar hotel. Ada yang mengembalikan 50 persen, ada yang 25 persen. Yoyok sendiri hanya mengembalikan uang muka 25 persen.

Namun, pihaknya juga memberikan voucher pada calon wisatawan tersebut. Contohnya, voucher yang berlaku satu tahun untuk sewa kamar.

“Kami ada voucher sewa dua kamar bonus satu kamar. Atau voucher sewa hotel lainnya. Intinya, kami tetap memberikan pelayanan pada calon wisatawan untuk menjaga nama baik wisata Bromo,” tuturnya.

Yoyok menekankan, pemerintah daerah ataupun Satgas Covid-19 Kabupaten Probolinggo seharusnya tidak mengeluarkan kebijakan yang tumpang tindih. Di satu sisi, pemerintah ingin perekonomian pulih. Namun, di sisi lain malah membuat kebijakan yang memukul pelaku usaha wisata.

”Kebijakan larangan mudik juga membuat makin parah. Karena calon pengunjung dari luar daerah tentu kesulitan datang ke Bromo,” terangnya.

Kepala Dinas Pemuda Olahraga Pariwisata dan Budaya (Disporaparbud) Kabupaten Probolinggo Sugeng Wiyanto mengatakan, kebijakan tentang wisata secara nasional sama. Termasuk di Jawa Timur.

Intinya, pembukaan sektor pariwisata harus mendapat rekomendasi dari Satgas Covid-19. Memang, penutupan wisata selama libur Lebaran membuat ekonomi terdampak.

Namun, meskipun wisata Bromo dibuka, kunjungan wisatawan diprediksi sepi juga. Sebab, ada kebijakan nasional larangan mudik.

”Kami ikut prihatin ya. Tapi, mau bagaimana lagi. Kasus Covid-19 memang masih tinggi. Kabupaten Probolinggo memang zona hijau, tapi kami mengantisipasi pemudik yang pulang,” terangnya. (mas/hn)

SUKAPURA, Radar Bromo – Penutupan wisata Gunung Bromo selama libur Lebaran berdampak langsung pada pengusaha perhotelan di kawasan Bromo di Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo. Okupansi hotel hampir nol persen. Lalu, pengusaha juga harus menanggung kerugian puluhan juta rupiah.

Salah satu penyebabnya, karena calon wisatawan Bromo yang terlanjur booking kamar hotel meminta uang muka atau down payment (DP) dikembalikan. Mau tidak mau, DP pun harus dikembalikan.

Ketua BPC Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kabupaten Probolinggo Digdoyo Djamaludin mengatakan, semua hotel di kawasan Bromo, Sukapura, tutup hingga 23 Mei. Kebijakan itu diambil setelah Pemkab Probolinggo dan Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (BB-TNBTS) memutuskan untuk menutup tempat wisata selama libur Lebaran. Termasuk menutup wisata Bromo Tengger Semeru (BTS).

”Ada 24 hotel di kawasan Bromo, Sukapura, di bawah naungan BPC PHRI. Dan sampai tanggal 23 Mei, hanya satu atau dua hotel yang buka. Itu pun tidak ada pengunjung yang menginap. Hanya proses pembersihan,” kata Digdoyo.

Yoyok –sapaan akrab Digdoyo– mengungkapkan, penutupan wisata Bromo membuat okupansi hotel di kawasan Bromo, Sukapura, jadi nol persen. Sementara pengusaha hotel masih harus menanggung pengembalian DP sewa hotel.

Menurutnya, uang muka atau DP booking kamar hotel yang harus dikembalikan 24 hotel di kawasan Bromo, Sukapura, mencapai ratusan juta. Tentu, di tengah pandemi Covid-19 dan hunian hotel yang sangat sepi, mengembalikan uang muka bukan perkara mudah.

“Jangankan mengembalikan uang muka 100 persen. Mengembalikan separo saja terasa berat bagi kami,” lanjut Yoyok.

Yoyok pun mencontohkan satu kamar hotel yang harga sewanya Rp 1 juta. Biasanya, calon pengunjung membayar uang muka 50 persen atau Rp 500 ribu. Sementara untuk pembatalan, pihak hotel mengembalikan 50 persen dari DP atau Rp 250 ribu.

“Mengembalikan Rp 250 ribu saja berat. Apalagi mengembalikan Rp 500 ribu,” katanya.

Yoyok sendiri mengaku, hotel miliknya harus mengembalikan uang muka booking kamar sekitar Rp 15 juta. Dan itu mau tidak mau harus dilakukan. Jika tidak, Yoyok khawatir nama baik wisata Bromo akan tercoreng.

Meskipun, pengusaha hotel memiliki kebijakan berbeda menyikapi pengembalian uang muka booking kamar hotel. Ada yang mengembalikan 50 persen, ada yang 25 persen. Yoyok sendiri hanya mengembalikan uang muka 25 persen.

Namun, pihaknya juga memberikan voucher pada calon wisatawan tersebut. Contohnya, voucher yang berlaku satu tahun untuk sewa kamar.

“Kami ada voucher sewa dua kamar bonus satu kamar. Atau voucher sewa hotel lainnya. Intinya, kami tetap memberikan pelayanan pada calon wisatawan untuk menjaga nama baik wisata Bromo,” tuturnya.

Yoyok menekankan, pemerintah daerah ataupun Satgas Covid-19 Kabupaten Probolinggo seharusnya tidak mengeluarkan kebijakan yang tumpang tindih. Di satu sisi, pemerintah ingin perekonomian pulih. Namun, di sisi lain malah membuat kebijakan yang memukul pelaku usaha wisata.

”Kebijakan larangan mudik juga membuat makin parah. Karena calon pengunjung dari luar daerah tentu kesulitan datang ke Bromo,” terangnya.

Kepala Dinas Pemuda Olahraga Pariwisata dan Budaya (Disporaparbud) Kabupaten Probolinggo Sugeng Wiyanto mengatakan, kebijakan tentang wisata secara nasional sama. Termasuk di Jawa Timur.

Intinya, pembukaan sektor pariwisata harus mendapat rekomendasi dari Satgas Covid-19. Memang, penutupan wisata selama libur Lebaran membuat ekonomi terdampak.

Namun, meskipun wisata Bromo dibuka, kunjungan wisatawan diprediksi sepi juga. Sebab, ada kebijakan nasional larangan mudik.

”Kami ikut prihatin ya. Tapi, mau bagaimana lagi. Kasus Covid-19 memang masih tinggi. Kabupaten Probolinggo memang zona hijau, tapi kami mengantisipasi pemudik yang pulang,” terangnya. (mas/hn)

MOST READ

BERITA TERBARU

/