alexametrics
27.1 C
Probolinggo
Thursday, 7 July 2022

Dewan Terbelah soal Rekomendasi Karyawan RSUD yang Diputus

Apakah komisi bisa melapor ke Badan Kehormatan (BK) ketika rekomendasi tidak ditandatangai pimpinan? Robit menerangkan bahwa harusnya tidak lapor ke BK. Namun dari komisi menanyakan mengapa tidak di tandatangani. Selain itu juga melakukan koordinasi dengan pimpinan lainnya.

Berbicara masalah Badan Kehormatan (BK) Mahrus Ali selaku ketua BK memaparkan bahwa terkait dengan hal tersebut harus tetap persetujuan ketua DPRD Kota Probolinggo. Sebab, jika tidak ada rekomendasi atau persetujuan dari ketua, maka BK tidak bisa ambil langkah untuk mengadakan kegiatan pembahasan.

“Prosedurnya pun BK tetap tunggu rekomendasi atau TTD dari ketua, baru kami di BK bisa melakukan kegiatan misalnya pembahasan dan lainya,” ucap Mahrus.

 

Nilai Ada yang Bertentangan dengan Aturan

Sementara Ketua DPRD Kota Probolinggo Abdul Mujib menegaskan bahwa tidak semua rekomendasi tidak ditandatangani. Menurut dia, hanya rekomendasi yang tidak memiliki dasar hukum saja. Misalnya, rekomendasi masalah karyawan rumah sakit yang diberhentikan beberapa waktu lalu.

“Pada dasarnya komisi merupakan alat bantu pimpinan untuk menyelesaikan permasalahan. Salah satunya dari laporan masyarakat. Ini perlu dijadikan pemahaman. Semua rekomendasi baik dari komisi atau dari alat kelengkapan yang lain akan dijadikan rekomendasi DPRD, selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Sedang saya mengkaji dari rekomendasi komisi 3 antara lain: Pertama, tidak merekrut karyawan baru lagi; Kedua, menjadikan karyawan yang diberhentikan menjadi relawan; Ketiga, merekrut lagi sebagai karyawan di puskesmas-puskesmas. Semua rekomendasi itu tidak berdasar,” tegas Mujib.

Seharusnya, lanjut Mujib, yang menjadi titik masalahnya adalah kenapa karyawan tersebut diberhentika. Jika memang tidak ideal tenaga yang ada, bagaimana dulu rekrutmennya? Apakah disesuaikan dengan kebutuhan atau tidak. “Saya yakin kejadian ini tidak akan terjadi jika rekrutmen karyawannya sesuai kebutuhan,” tandas pria dari fraksi PKB itu. (rpd/fun)

Apakah komisi bisa melapor ke Badan Kehormatan (BK) ketika rekomendasi tidak ditandatangai pimpinan? Robit menerangkan bahwa harusnya tidak lapor ke BK. Namun dari komisi menanyakan mengapa tidak di tandatangani. Selain itu juga melakukan koordinasi dengan pimpinan lainnya.

Berbicara masalah Badan Kehormatan (BK) Mahrus Ali selaku ketua BK memaparkan bahwa terkait dengan hal tersebut harus tetap persetujuan ketua DPRD Kota Probolinggo. Sebab, jika tidak ada rekomendasi atau persetujuan dari ketua, maka BK tidak bisa ambil langkah untuk mengadakan kegiatan pembahasan.

“Prosedurnya pun BK tetap tunggu rekomendasi atau TTD dari ketua, baru kami di BK bisa melakukan kegiatan misalnya pembahasan dan lainya,” ucap Mahrus.

 

Nilai Ada yang Bertentangan dengan Aturan

Sementara Ketua DPRD Kota Probolinggo Abdul Mujib menegaskan bahwa tidak semua rekomendasi tidak ditandatangani. Menurut dia, hanya rekomendasi yang tidak memiliki dasar hukum saja. Misalnya, rekomendasi masalah karyawan rumah sakit yang diberhentikan beberapa waktu lalu.

“Pada dasarnya komisi merupakan alat bantu pimpinan untuk menyelesaikan permasalahan. Salah satunya dari laporan masyarakat. Ini perlu dijadikan pemahaman. Semua rekomendasi baik dari komisi atau dari alat kelengkapan yang lain akan dijadikan rekomendasi DPRD, selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Sedang saya mengkaji dari rekomendasi komisi 3 antara lain: Pertama, tidak merekrut karyawan baru lagi; Kedua, menjadikan karyawan yang diberhentikan menjadi relawan; Ketiga, merekrut lagi sebagai karyawan di puskesmas-puskesmas. Semua rekomendasi itu tidak berdasar,” tegas Mujib.

Seharusnya, lanjut Mujib, yang menjadi titik masalahnya adalah kenapa karyawan tersebut diberhentika. Jika memang tidak ideal tenaga yang ada, bagaimana dulu rekrutmennya? Apakah disesuaikan dengan kebutuhan atau tidak. “Saya yakin kejadian ini tidak akan terjadi jika rekrutmen karyawannya sesuai kebutuhan,” tandas pria dari fraksi PKB itu. (rpd/fun)

MOST READ

BERITA TERBARU

/