alexametrics
29.5 C
Probolinggo
Sunday, 22 May 2022

Dewan Terbelah soal Rekomendasi Karyawan RSUD yang Diputus

MAYANGAN, Radar Bromo – Polemik rekomendasi soal pemutusan karyawan kontrak di RSUD dr Moh Saleh kian berbuntut. Sejumlah anggota dewan beranggapan, percuma digelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) karena pada akhirnya rekomendasinya tidak ditandatangani dan disampaikan kepada eksekutif. Mereka kecewa karena rapat tidak menghasilkan solusi.

Kekecewaan itu seperti yang diungkapkan Heri Poniman, anggota Komisi III DPRD Kota Probolinggo. Menurut pria dari fraksi Gerindra itu, harusnya ketua DPRD wajib meneruskan apa yang menjadi rekomendasi dalam komisi. Sebab komisi merupakan bagian dari DPRD yang membantu tugas ketua dewan.

“Seharusnya ketua DPRD, apa yang direkomendasikan oleh komisi di setiap RDP wajib meneruskan ke eksekutif. Agar eksekutif yang mengkaji rekomendasi komisi tersebut. Saran dari komisi dipakai atau tidak sama eksekutif itu sudah hak dari eksekutif sendiri. Komisi hanya sifatnya saran yang terbaik untuk semua pengaduan yang telah masuk di ranah komisi,” tegasnya.

Hal senada juga diungkapkan anggota DPRD Kota Probolinggo Agus Riyanto. Menurutnya, secara regulasi, komisi bertugas membantu tugas pimpinan dewan. Namun jika memang yang bersangkutan ada kesibukan lantaran ada tugas lainnya, maka harusnya memberikan mandat kepada dua wakilnya.

Yang jelas, ketika ada rekomendasi yang dilakukan dan tidak disampaikan, maka hal itu sangat disayangkan. Mengingat, DPR merupakan bagian wadah penyalur suara masyarakat. Perkara nantinya diamini olah pihak eksekutif atau tidak mengenai rekomendasi tersebut, itu sudah menjadi kewenangan eksekutif.

“Jadi harusnya disampaikan saja. Nanti biar eksekutif yang ambil langkah, dan masyarakat yang akan menilai,” tambahnya.

Sementara ditegaskan Robit Riyanto, anggota DPRD Kota Probolinggo dari fraksi PPP. Ia menerangkan bahwa secara regulasi mengenai alur rekomendasi harusnya pimpinan berembuk untuk memutuskan rekomendasi dari hasil RDP tersebut. “DPRD ini kan kolektif kolegial. Jadi, tidak bisa diputuskan oleh ketua saja. Kan, pimpinan ada tiga. Nah, ketiganya harus berumbuk untuk membahas rekomendasi tersebut,” lanjutnya.

MAYANGAN, Radar Bromo – Polemik rekomendasi soal pemutusan karyawan kontrak di RSUD dr Moh Saleh kian berbuntut. Sejumlah anggota dewan beranggapan, percuma digelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) karena pada akhirnya rekomendasinya tidak ditandatangani dan disampaikan kepada eksekutif. Mereka kecewa karena rapat tidak menghasilkan solusi.

Kekecewaan itu seperti yang diungkapkan Heri Poniman, anggota Komisi III DPRD Kota Probolinggo. Menurut pria dari fraksi Gerindra itu, harusnya ketua DPRD wajib meneruskan apa yang menjadi rekomendasi dalam komisi. Sebab komisi merupakan bagian dari DPRD yang membantu tugas ketua dewan.

“Seharusnya ketua DPRD, apa yang direkomendasikan oleh komisi di setiap RDP wajib meneruskan ke eksekutif. Agar eksekutif yang mengkaji rekomendasi komisi tersebut. Saran dari komisi dipakai atau tidak sama eksekutif itu sudah hak dari eksekutif sendiri. Komisi hanya sifatnya saran yang terbaik untuk semua pengaduan yang telah masuk di ranah komisi,” tegasnya.

Hal senada juga diungkapkan anggota DPRD Kota Probolinggo Agus Riyanto. Menurutnya, secara regulasi, komisi bertugas membantu tugas pimpinan dewan. Namun jika memang yang bersangkutan ada kesibukan lantaran ada tugas lainnya, maka harusnya memberikan mandat kepada dua wakilnya.

Yang jelas, ketika ada rekomendasi yang dilakukan dan tidak disampaikan, maka hal itu sangat disayangkan. Mengingat, DPR merupakan bagian wadah penyalur suara masyarakat. Perkara nantinya diamini olah pihak eksekutif atau tidak mengenai rekomendasi tersebut, itu sudah menjadi kewenangan eksekutif.

“Jadi harusnya disampaikan saja. Nanti biar eksekutif yang ambil langkah, dan masyarakat yang akan menilai,” tambahnya.

Sementara ditegaskan Robit Riyanto, anggota DPRD Kota Probolinggo dari fraksi PPP. Ia menerangkan bahwa secara regulasi mengenai alur rekomendasi harusnya pimpinan berembuk untuk memutuskan rekomendasi dari hasil RDP tersebut. “DPRD ini kan kolektif kolegial. Jadi, tidak bisa diputuskan oleh ketua saja. Kan, pimpinan ada tiga. Nah, ketiganya harus berumbuk untuk membahas rekomendasi tersebut,” lanjutnya.

MOST READ

BERITA TERBARU

/