alexametrics
24C
Probolinggo
Saturday, 23 January 2021

Rapat Besar Ditunda, Disdikbud Sebut Museum Tak Perlu Sewa

KANIGARAN, Radar Bromo – Rencana Pemkot Probolinggo, menggelar rapat besar untuk memperbaiki perjanjian pemanfaatan Museum Probolinggo sebagai Museum Rasulullah, gagal dilaksanakan. Sebab, Sekda Kota Probolinggo Ninik Ira Wibawati, sedang dinas ke luar daerah. Rapat ditunda sampai waktu yang belum ditentukan.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Probolinggo (Disdikbud) Moch. Maskur mengatakan, rapat dengan tim untuk memperbaiki perjanjian dengan pihak ketiga belum terlaksana. “Rapat tim yang terdiri dari sekda, Inspektorat, Pemerintahan, Keuangan Aset dan Retribusi, serta pihak yang terkait lainnya belum bisa terlaksana. Sebab, kemarin (Senin, 16/11) Bu Sekda sedang berada di luar kota,” ujarnya, kemarin.

Disinggung masalah sewa dan retribusi museum, Maskur menegaskan, Museum Probolinggo, menjadi wewenang Disdikbud. Serta, bukan aset yang tidak digunakan atau dimanfaatkan. Karenanya, sepenuhnya menjadi wewenang Disdikbud. Sehingga, tidak perlu ada sewa tempat seperti disampaikan DPRD.

“Ini (Museum) bukan aset yang tidak dimanfaatkan. Jika memang tidak dimanfaatkan barulah ada sewa dan lainnya jika mau menggunakannya. Tetapi, ini milik Dinas Pendidikan. Jadi, wewenang dinas. Sehingga, tidak perlu sewa seperti yang tertera pada perda (peraturan daerah). Sistimnya, dinas kerja sama untuk pameran,” jelas Maskur.

Namun, kata Maskur, memang ada regulasi yang perlu ditambahkan. Di antaranya, mengenai retribusi dan pajak. Karenanya, dalam waktu dekat pihaknya mengumpulkan tim untuk memperbaiki regulasi atau perjanjian dengan pihak ketiga.

“Jadi, tinggal kami tambahkan masalah retribusi hiburan yang 10 persen. Itupun setelah dikurangi biaya operasional. Sebab, yang merenovasi, menambah daya, termasuk AC, pihak ketiga. Nanti dihitung nutut apa tidak. Mengingat baru jalan sebulan. Termasuk pajak karcis yang 15 presen,” ujar Maskur

Terpisah, Anggota Badan Anggaran DPRD Kota Probolinggo Sibro Malisi mengatakan, pada dasarnya semua barang daerah masuk aset daerah. Menurutnya, semangatnya DPRD bukan untuk menutup museum. Tetapi, agar penegakan perda berjalan dengan baik, sehingga asas check and balance bisa berjalan.

Karenanya, pemkot tidak perlu memperdebatkan apakah perlu membayar sewa retribusi pemakaian kekayaan daerah dan pajak pameran 15 persen. Yang paling penting, menurutnya DPRD sudah mengingatkan eksekutif agar tidak ada indikasi yang mengarah kepada kerugian daerah.

“Karena memang eksekutif sendiri berbeda pendapat. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, menyatakan perlu membayar sewa aset dan pajak hiburan pameran. Jika Dispendik bersikukuh tidak perlu, biarlah itu menjadi domain wali kota sebagai pengendali dan penanggung jawab pemerintahan. DPRD sudah mengingatkan,” ujarnya.

Wakil Ketua DPRD Kota Probolinggo Fernanda Zulkarnain menambahkan, terkait terkait pernyataan Maskur, mengenai sewa aset, pihaknya akan mendalami lagi. Begitu juga dengan masalah sharing penerimaan dari tiket.

“Intinya banggar merekomendasikan hal tersebut, karena tidak ingin ada permasalahan hukum atau mungkin pemkot dirugikan dalam penerimaan PAD. Karena, perjanjian itu ada indikasi melanggar Perda. Untuk lebih lanjutnya, Pemkot dalam hal ini Bagian Hukum dan Dinas Pendidikan, serta yang terkait lainnya, lebih paham akan hal tersebut,” ujarnya.

Ia memastikan, rekomendasi Banggar bukan untuk menghambat investasi atau apapun itu istilahnya. Melainkan, karena tidak ingin ada permasalahan di kemudian harinya yang nantinya bisa merugikan pemkot.

Diketahui, perjanjian kerja sama pembukaan Museum Rasulullah antara Pemkot Probolinggo dengan Indonesia Merindu (IM) sebagai pihak ketiga, menjadi perdebatan. Bahkan, Banggar DPRD Kota Probolinggo merekomendasikan agar museum itu ditutup.

Rekomendasi itu disampaikan saat rapat Paripurna Banggar, Jumat (13/11) malam di ruang utama DPRD Kota Probolinggo. Rekomendasi itu dikeluarkan, karena perjanjian kerja sama tersebut dianggap menyalahi Perda Nomor 11/2014 tentang Retribusi Jasa Usaha.

Sesuai perda, sharing retribusi yang masuk ke pemkot harusnya 15 persen dari harga tiket. Namun, dalam kerja sama ini pemkot hanya mendapatkan 10 persen. Selain itu, karena menggunakan aset daerah, pihak ketiga juga harus membayar biaya sewa tempat.

Seperti diberitakan sebelumnya, museum Rasulullah yang saat ini menempati Museum Probolinggo jadi sorotan Badan Anggaran DPRD Kota Probolinggo. Keberadaannya dinilai melanggar perda. Bukan isinya yang diperdebatkan. Melainkan perjanjian kerja sama, antara Pemkot Probolinggo dengan Indonesia Merindu (IM) sebagai pihak ketiga yang mengelola museum itu. (rpd/rud/fun)

MOST READ

BERITA TERBARU