alexametrics
25.2 C
Probolinggo
Sunday, 26 June 2022

Pemkot Probolinggo Ajukan Penghapusan Kredit Macet Dagulir

KANIGARAN, Radar Bromo – Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian (DKUPP) Kota Probolinggo berencana menghapus kredit macet nasabah program dana bergulir (Dagulir). Totalnya mencapai Rp 382 juta. Salah satu pertimbangannya, karena nasabah yang kreditnya macet banyak yang sudah meninggal.

“Memang betul, kami berencana mengajukan pengapusan kredit macet program Dagulir tahun 2002-2011. Nominalnya sebesar Rp 382 juta,” ujar Fitriawati, Kepala DKUPP Kota Probolinggo.

Pihaknya pun berencana mengonsultasikan rencana penghapusan kredit macet itu pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). “Hari ini KPKNL datang ke Probolinggo. Kami berencana mengonsultasikan rencana penghapusan kredit macet ini,” katanya saat dikonfirmasi kemarin (16/10) setelah RDP dengan Komisi II DPRD Kota Probolinggo.

Fitri –biasa disapa menjelaskan, kredit macet program Dagulir bermula ketika program ini dilakukan tanpa adanya jaminan dari nasabah. Sehingga, nasabah menganggap dana ini hibah dari pemerintah.

“Baru pada tahun 2011 diwajibkan ada jaminan dari nasabah. Sehingga, nasabah merasa wajib untuk membayar dana bergulir itu. Saat tidak ada jaminan dianggapnya itu hibah,” ujarnya.

Namun, Fitri belum bisa memastikan kapan penghapusan kredit macet program Dagulir ini akan dilakukan. Saat ini, pihaknya masih akan berkonsultasi dengan KPKNL.

“Kalau Komisi II menyampaikan bahwa penghapusan kredit macet nasabah program Dagulir ini sama halnya dengan menghapus dana investasi Pemkot Probolinggo,” terangnya.

Di sisi lain menurutnya, kredit macet program Dagulir ini kerap menjadi temuan BPK. “Maka yang bisa dilakukan adalah menghapus kredit macet. Apalagi nasabah kredit macet ini banyak yang sudah meninggal dunia,” terangnya.

Dagulir sendiri merupakan program Pemkot Probolinggo. Melalui program ini, pemkot menginvestasikan modal di bank yang telah ditunjuk. Pemkot Probolinggo menunjuk Bank Jatim dan BPR Jatim saat itu untuk penempatan dana program ini.

Di Bank Jatim, dana investasi dagulir milik pemkot sebesar Rp 2,3 Miliar. Sedangkan di BPR Jatim sebesar Rp 2,7 Miliar.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II DPRD Kota Probolinggo Heru Estiadi mendukung gagasan penghapusan kredit macet nasabah program Dagulir ini. Namun, pastinya perlu waktu yang tidak sebentar.

“Kredit macet Dagulir ini memang kerap menjadi temuan BPK. Nasabahnya juga banyak yang meninggal. Pilihannya memang dilakukan pemutihan atau penghapusan,” ujarnya saat ditemui setelah RDP Komisi II.

Namun, penghapusan kredit macet itu menurutnya juga akan menghapus investasi Pemkot Probolinggo. Sebab, Dagulir ini merupakan program investasi Pemkot Probolinggo yang ditempatkan di bank yang ditunjuk untuk disalurkan pada masyarakat.

Politisi Partai Demokrat ini mengungkapkan, perlu waktu dan proses yang tidak sebentar untuk menghapus investasi pemkot ini. Sebab, besaran investasi pemkot ini telah diatur dalam Perda.

“Perda Nomor 1 tahun 2013 tentang Penempatan Dana Bergulir di BPD Jatim (Bank Jatim) dan Perda Nomor 2 tahun 2013 tentang Penempatan Dana Bergulir di BPR Jatim. Jika akan mengubah besaran investasi di dana bergulir ini, maka pemkot harus mengubah perda yang ada,” terangnya. (put/hn)

KANIGARAN, Radar Bromo – Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian (DKUPP) Kota Probolinggo berencana menghapus kredit macet nasabah program dana bergulir (Dagulir). Totalnya mencapai Rp 382 juta. Salah satu pertimbangannya, karena nasabah yang kreditnya macet banyak yang sudah meninggal.

“Memang betul, kami berencana mengajukan pengapusan kredit macet program Dagulir tahun 2002-2011. Nominalnya sebesar Rp 382 juta,” ujar Fitriawati, Kepala DKUPP Kota Probolinggo.

Pihaknya pun berencana mengonsultasikan rencana penghapusan kredit macet itu pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). “Hari ini KPKNL datang ke Probolinggo. Kami berencana mengonsultasikan rencana penghapusan kredit macet ini,” katanya saat dikonfirmasi kemarin (16/10) setelah RDP dengan Komisi II DPRD Kota Probolinggo.

Fitri –biasa disapa menjelaskan, kredit macet program Dagulir bermula ketika program ini dilakukan tanpa adanya jaminan dari nasabah. Sehingga, nasabah menganggap dana ini hibah dari pemerintah.

“Baru pada tahun 2011 diwajibkan ada jaminan dari nasabah. Sehingga, nasabah merasa wajib untuk membayar dana bergulir itu. Saat tidak ada jaminan dianggapnya itu hibah,” ujarnya.

Namun, Fitri belum bisa memastikan kapan penghapusan kredit macet program Dagulir ini akan dilakukan. Saat ini, pihaknya masih akan berkonsultasi dengan KPKNL.

“Kalau Komisi II menyampaikan bahwa penghapusan kredit macet nasabah program Dagulir ini sama halnya dengan menghapus dana investasi Pemkot Probolinggo,” terangnya.

Di sisi lain menurutnya, kredit macet program Dagulir ini kerap menjadi temuan BPK. “Maka yang bisa dilakukan adalah menghapus kredit macet. Apalagi nasabah kredit macet ini banyak yang sudah meninggal dunia,” terangnya.

Dagulir sendiri merupakan program Pemkot Probolinggo. Melalui program ini, pemkot menginvestasikan modal di bank yang telah ditunjuk. Pemkot Probolinggo menunjuk Bank Jatim dan BPR Jatim saat itu untuk penempatan dana program ini.

Di Bank Jatim, dana investasi dagulir milik pemkot sebesar Rp 2,3 Miliar. Sedangkan di BPR Jatim sebesar Rp 2,7 Miliar.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II DPRD Kota Probolinggo Heru Estiadi mendukung gagasan penghapusan kredit macet nasabah program Dagulir ini. Namun, pastinya perlu waktu yang tidak sebentar.

“Kredit macet Dagulir ini memang kerap menjadi temuan BPK. Nasabahnya juga banyak yang meninggal. Pilihannya memang dilakukan pemutihan atau penghapusan,” ujarnya saat ditemui setelah RDP Komisi II.

Namun, penghapusan kredit macet itu menurutnya juga akan menghapus investasi Pemkot Probolinggo. Sebab, Dagulir ini merupakan program investasi Pemkot Probolinggo yang ditempatkan di bank yang ditunjuk untuk disalurkan pada masyarakat.

Politisi Partai Demokrat ini mengungkapkan, perlu waktu dan proses yang tidak sebentar untuk menghapus investasi pemkot ini. Sebab, besaran investasi pemkot ini telah diatur dalam Perda.

“Perda Nomor 1 tahun 2013 tentang Penempatan Dana Bergulir di BPD Jatim (Bank Jatim) dan Perda Nomor 2 tahun 2013 tentang Penempatan Dana Bergulir di BPR Jatim. Jika akan mengubah besaran investasi di dana bergulir ini, maka pemkot harus mengubah perda yang ada,” terangnya. (put/hn)

MOST READ

BERITA TERBARU

/