alexametrics
25 C
Probolinggo
Wednesday, 17 August 2022

Ini Temuan LHP BPK APBD 2019 Kota Probolinggo  

KANIGARAN, Radar BromoKelebihan pembayaran banyak terjadi dalam realisasi APBD 2019 Kota Probolinggo. Ada delapan kegiatan yang mengalami kelebihan bayar dengan nilai  total Rp 456.036.141.

          Kelebihan pembayaran ini diketahui dari laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Probolinggo TA 2019. Dalam LHP BPK terungkap sejumlah catatan mengenai kelebihan pembayaran yang dilakukan Pemkot Probolinggo.

Antara lain, kelebihan pembayaran di Dinas PUPR Perkim. Di Bidang Bina Marga, ada kelebihan pembayaran pada rekanan sebesar Rp 50.148.763,74. Kelebihan ini sudah dikembalikan.

Lalu di Bidang Cipta Karya, ada kelebihan pembayaran pada pembangunan Pasar Baru sebesar Rp 271 juta. Kelebihan ini baru dikembalikan Rp 50 juta. Artinya, masih kurang bayar Rp 221 juta.

Selanjutnya, kelebihan pembayaran klaim puskesmas se-Kota Probolinggo sebesar Rp 11 juta. Kelebihan pembayaran pada Universitas Brawijaya (UB) sebagai pihak ketiga dalam MoU dengan Dinkes, Pengendalian Penduduk, dan KB. Besarnya Rp 49 juta.

Kemudian, kelebihan pembayaran perdin DPRD kota besarnya Rp 12.427.250; kelebihan pembayaran sewa tenda kegiatan reses DPRD kota senilai Rp 24.472.728; dan kelebihan belanja pemeliharaan gedung kantor sekretariat DPRD kota sebesar Rp 23.133.118. Terakhir, kelebihan pembayaran perdin luar negeri Pemkot mencapai Rp 14.854.281.

Dari kelebihan pembayaran itu, sebesar Rp 115.003.044 sudah dikembalikan. Sementara yang belum kembali mencapai Rp 341.033.097.

Kelebihan pembayaran yang sudah dikembalikan yaitu di Bidang Bina Marga sudah dikembalikan semua. Besarnya Rp 50.148.763,74. Lalu, kelebihan pembayaran pada pembangunan Pasar Baru, dikembalikan Rp 50 juta. Sisa Rp 221 Juta. Dan kelebihan pembayaran perdin luar negeri Pemkot sebesar Rp 14.854.281. Ini juga sudah dikembalikan semua.

Atas kelebihan pembayaran itu, DPRD Kota Probolinggo pun memberikan sejumlah rekomendasi pada Pemkot Probolinggo. Rekomendasi disampaikan Wakil Ketua II DPRD Kota Probolinggo Fernanda Zulkarnain dalam rapat paripurna, Senin (13/7).

Untuk kelebihan bayar perjalanan dinas keluar negeri pemkot, menurut Fernanda, disebabkan oleh perhitungan kurs rupiah terhadap dolar. “DPRD merekomendasikan agar tidak melakukan kurs asumsi sebagai dasar dan harus mengikuti kurs sesuai standar akuntansi yang telah ditetapkan supaya tidak menjadi temuan,” ujarnya.

Untuk kelebihan bayar pada rekanan di Bidang Bina Marga, DPRD minta dinas segera melakukan tagihan kepada rekanan sebesar Rp 50.148.763,74. “Segera lakukan tagihan sampai bulan Agustus. Jika tidak segera diselesaikan, maka diberikan sanksi blacklist,” lanjutnya.

Rekomendasi juga diberikan kepada Inspektorat untuk lebih cepat meminta kepada Dinas PUPR Perkim menagih kelebihan bayar, sebelum batas tindak lanjut LHP BPK pada bulan Agustus. Baik itu di Bidang Cipta Karya, maupun Binamarga.

“Kepada sekretariat DPRD segera mengusulkan standar sewa kendaraan untuk perdin dan standar biaya sewa perlengkapan kegiatan reses DPRD,” ujar Fernanda. Rekomendasi itu diberikan terkait kelebihan biaya perdin dan sewa peralatan saat reses di DPRD kota.

Sementara itu, Sekda Kota Probolinggo drg Ninik Ira Wibawati memastikan, kelebihan pembayaran perdin keluar negeri telah diselesaikan. “Sepengetahuan saya sudah contra post untuk kelebihan pembayaran perdin. Contra post ini sudah dikembalikan ke Kasda. Sehingga tidak ada kelebihan pembayaran lagi,” ujarnya.

Sedangkan Wakil Wali Kota Probolinggo Moch Soufis Subri menjelaskan, rekomendasi dari DPRD ini untuk melengkapi laporan keuangan Pemkot Probolinggo yang mendapat opini WTP. Pihaknya pun akan mempelajari lebih lanjut.

“Ini menjadi masukan baik agar ke depan laporan ini semakin lebih baik. Tentu kami akan pelajari lebih lanjut. Bagi yang kelebihan bayar ini jelas harus dikembalikan ke Kasda. Kalau tidak dibayarkan bisa menjadi temuan tahun depan,” ujarnya. (put/hn)

KANIGARAN, Radar BromoKelebihan pembayaran banyak terjadi dalam realisasi APBD 2019 Kota Probolinggo. Ada delapan kegiatan yang mengalami kelebihan bayar dengan nilai  total Rp 456.036.141.

          Kelebihan pembayaran ini diketahui dari laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Probolinggo TA 2019. Dalam LHP BPK terungkap sejumlah catatan mengenai kelebihan pembayaran yang dilakukan Pemkot Probolinggo.

Antara lain, kelebihan pembayaran di Dinas PUPR Perkim. Di Bidang Bina Marga, ada kelebihan pembayaran pada rekanan sebesar Rp 50.148.763,74. Kelebihan ini sudah dikembalikan.

Lalu di Bidang Cipta Karya, ada kelebihan pembayaran pada pembangunan Pasar Baru sebesar Rp 271 juta. Kelebihan ini baru dikembalikan Rp 50 juta. Artinya, masih kurang bayar Rp 221 juta.

Selanjutnya, kelebihan pembayaran klaim puskesmas se-Kota Probolinggo sebesar Rp 11 juta. Kelebihan pembayaran pada Universitas Brawijaya (UB) sebagai pihak ketiga dalam MoU dengan Dinkes, Pengendalian Penduduk, dan KB. Besarnya Rp 49 juta.

Kemudian, kelebihan pembayaran perdin DPRD kota besarnya Rp 12.427.250; kelebihan pembayaran sewa tenda kegiatan reses DPRD kota senilai Rp 24.472.728; dan kelebihan belanja pemeliharaan gedung kantor sekretariat DPRD kota sebesar Rp 23.133.118. Terakhir, kelebihan pembayaran perdin luar negeri Pemkot mencapai Rp 14.854.281.

Dari kelebihan pembayaran itu, sebesar Rp 115.003.044 sudah dikembalikan. Sementara yang belum kembali mencapai Rp 341.033.097.

Kelebihan pembayaran yang sudah dikembalikan yaitu di Bidang Bina Marga sudah dikembalikan semua. Besarnya Rp 50.148.763,74. Lalu, kelebihan pembayaran pada pembangunan Pasar Baru, dikembalikan Rp 50 juta. Sisa Rp 221 Juta. Dan kelebihan pembayaran perdin luar negeri Pemkot sebesar Rp 14.854.281. Ini juga sudah dikembalikan semua.

Atas kelebihan pembayaran itu, DPRD Kota Probolinggo pun memberikan sejumlah rekomendasi pada Pemkot Probolinggo. Rekomendasi disampaikan Wakil Ketua II DPRD Kota Probolinggo Fernanda Zulkarnain dalam rapat paripurna, Senin (13/7).

Untuk kelebihan bayar perjalanan dinas keluar negeri pemkot, menurut Fernanda, disebabkan oleh perhitungan kurs rupiah terhadap dolar. “DPRD merekomendasikan agar tidak melakukan kurs asumsi sebagai dasar dan harus mengikuti kurs sesuai standar akuntansi yang telah ditetapkan supaya tidak menjadi temuan,” ujarnya.

Untuk kelebihan bayar pada rekanan di Bidang Bina Marga, DPRD minta dinas segera melakukan tagihan kepada rekanan sebesar Rp 50.148.763,74. “Segera lakukan tagihan sampai bulan Agustus. Jika tidak segera diselesaikan, maka diberikan sanksi blacklist,” lanjutnya.

Rekomendasi juga diberikan kepada Inspektorat untuk lebih cepat meminta kepada Dinas PUPR Perkim menagih kelebihan bayar, sebelum batas tindak lanjut LHP BPK pada bulan Agustus. Baik itu di Bidang Cipta Karya, maupun Binamarga.

“Kepada sekretariat DPRD segera mengusulkan standar sewa kendaraan untuk perdin dan standar biaya sewa perlengkapan kegiatan reses DPRD,” ujar Fernanda. Rekomendasi itu diberikan terkait kelebihan biaya perdin dan sewa peralatan saat reses di DPRD kota.

Sementara itu, Sekda Kota Probolinggo drg Ninik Ira Wibawati memastikan, kelebihan pembayaran perdin keluar negeri telah diselesaikan. “Sepengetahuan saya sudah contra post untuk kelebihan pembayaran perdin. Contra post ini sudah dikembalikan ke Kasda. Sehingga tidak ada kelebihan pembayaran lagi,” ujarnya.

Sedangkan Wakil Wali Kota Probolinggo Moch Soufis Subri menjelaskan, rekomendasi dari DPRD ini untuk melengkapi laporan keuangan Pemkot Probolinggo yang mendapat opini WTP. Pihaknya pun akan mempelajari lebih lanjut.

“Ini menjadi masukan baik agar ke depan laporan ini semakin lebih baik. Tentu kami akan pelajari lebih lanjut. Bagi yang kelebihan bayar ini jelas harus dikembalikan ke Kasda. Kalau tidak dibayarkan bisa menjadi temuan tahun depan,” ujarnya. (put/hn)

MOST READ

BERITA TERBARU

/