alexametrics
30.5 C
Probolinggo
Sunday, 3 July 2022

Pengadaan Laptop DPRD Masuk P-APBD, Nilainya Segini

KANIGARAN, Radar Bromo – Kerja wakil rakyat di parlemen Kota Probolinggo, bakal makin nyaman. Sebab, mereka rencananya akan dibelikan komputer jinjing alias laptop.

DPRD Kota Probolinggo bahkan telah mengajukan pengadaan laptop sejak tahun 2020. Namun ternyata baru bisa terealisasi melalui P-APBD 2021.

Hal ini diungkapkan Sri Warsini, anggota Komisi II kemarin (16/4). Menurutnya pengajuan pengadaan laptop untuk 30 anggota DPRD telah direncanakan untuk masuk di APBD 2021.

“Tapi ternyata tidak masuk di APBD 2021. Mungkin tidak dimasukkan saat sekwan lama. Jadi kemarin itu dirapatkan dengan sekwan untuk masuk di P-APBD 2021,” ujarnya.

Politisi Nasdem ini mengaku tidak tahu pasti penyebab pengadaan laptop tidak masuk di APBD 2021. “Bisa ditanyakan langsung ke sekwan,” ujarnya.

Namun sayangnya saat mencoba dikonfirmasi ke Sekretaris DPRD Teguh Bagus Sujawanto, yang bersangkutan tidak ada di tempat. Sehingga belum ada penjelasan mengapa pada tahun lalu pengadaan laptop tidak masuk dalam APBD 2021.

Keterangan lebih lengkap diungkapkan Sibro Malisi, Ketua Komisi II kemarin (16/4). Menurutnya, anggaran untuk pengadaan laptop ini mencapai Rp 350 juta.

“Tujuan pengadaan ini kan untuk mendukung kinerja dewan sekaligus memangkas anggaran sekretariat DPRD. Laptop ini bukan untuk pribadi anggota dewan, tapi untuk lembaga DPRD,” tegasnya.

Terkait efisensi anggaran, Sibro menjelaskan bahwa setiap tahun sekwan mengeluarkan dana untuk foto kopi materi APBD, R-APBD, LKPJ sebesar Rp 200 juta setiap tahun. Total selama 5 tahun menghabiskan kurang lebih Rp 1 Miliar.

“Jadi paling tidak bisa efisien anggaran pengadaan sekitar Rp 700 juta selama 5 tahun,” terangnya. (put/fun)

KANIGARAN, Radar Bromo – Kerja wakil rakyat di parlemen Kota Probolinggo, bakal makin nyaman. Sebab, mereka rencananya akan dibelikan komputer jinjing alias laptop.

DPRD Kota Probolinggo bahkan telah mengajukan pengadaan laptop sejak tahun 2020. Namun ternyata baru bisa terealisasi melalui P-APBD 2021.

Hal ini diungkapkan Sri Warsini, anggota Komisi II kemarin (16/4). Menurutnya pengajuan pengadaan laptop untuk 30 anggota DPRD telah direncanakan untuk masuk di APBD 2021.

“Tapi ternyata tidak masuk di APBD 2021. Mungkin tidak dimasukkan saat sekwan lama. Jadi kemarin itu dirapatkan dengan sekwan untuk masuk di P-APBD 2021,” ujarnya.

Politisi Nasdem ini mengaku tidak tahu pasti penyebab pengadaan laptop tidak masuk di APBD 2021. “Bisa ditanyakan langsung ke sekwan,” ujarnya.

Namun sayangnya saat mencoba dikonfirmasi ke Sekretaris DPRD Teguh Bagus Sujawanto, yang bersangkutan tidak ada di tempat. Sehingga belum ada penjelasan mengapa pada tahun lalu pengadaan laptop tidak masuk dalam APBD 2021.

Keterangan lebih lengkap diungkapkan Sibro Malisi, Ketua Komisi II kemarin (16/4). Menurutnya, anggaran untuk pengadaan laptop ini mencapai Rp 350 juta.

“Tujuan pengadaan ini kan untuk mendukung kinerja dewan sekaligus memangkas anggaran sekretariat DPRD. Laptop ini bukan untuk pribadi anggota dewan, tapi untuk lembaga DPRD,” tegasnya.

Terkait efisensi anggaran, Sibro menjelaskan bahwa setiap tahun sekwan mengeluarkan dana untuk foto kopi materi APBD, R-APBD, LKPJ sebesar Rp 200 juta setiap tahun. Total selama 5 tahun menghabiskan kurang lebih Rp 1 Miliar.

“Jadi paling tidak bisa efisien anggaran pengadaan sekitar Rp 700 juta selama 5 tahun,” terangnya. (put/fun)

MOST READ

BERITA TERBARU

/