alexametrics
27.1 C
Probolinggo
Tuesday, 28 June 2022

Bupati Probolinggo: Sanksi Menanti ASN Bila Nekat Mudik

DRINGU, Radar Bromo – Aparatur sipil negara (ASN) di lingkup Pemkab Probolinggo jangan berharap bisa mudik. Bupati Probolinggo P. Tantriana Sari menyiapkan sanksi bagi ASN yang nekat mudik. Larangan mudik tahun ini juga berlaku untuk pegawai non-ASN.

Bupati Probolinggo mengaku mengapresiasi dengan kebijakan pemerintah pusat terkait larangan mudik di hari raya Idul Fitri tahun ini. Larangan itupun untuk ASN di Kabupaten Probolinggo dipastikan juga berlaku. Satgas Kabupaten Probolinggo mendukung penuh kebijakan larangan mudik tahun ini.

”Kami sebagai satgas yang sudah banyak belajar satu tahun ini saat pandemi, kami sepakati apa yang menjadi kebijakan pusat. Yakni ketegasan atas larangan mudik,” katanya pada Jawa Pos Radar Bromo kemarin.

Mobilitas, dikatakan Bupati, masih menjadi sesuatu yang mengkhawatirkan dalam penyebaran Covid-19. Bahkan, bisa dilihat dalam beberapa hari terakhir ada peningkatan kasus Covid-19 baik di regional maupun naisonal. ”Ini menjadi kekhawatiran kami. Termasuk perjalanan dari luar negeri dan kepulangan TKI (tenaga kerja indonesia),” katanya.

Ditanya soal sanksi bagi ASN yang nekat untuk mudik? Tantri menegaskan, tidak akan memberikan izin perpanjang cuti disaat hari raya Lebaran. Bahkan, sudah ada sanksi sesuai pelanggarannya bagi ASN yang nekat mudik. ”Sanksi kami sesuaikan dengan aturan. Insyaallah teman-teman ASN sudah paham apa yang menjadi larangan dan sanksinya,” tegasnya.

Adanya larangan mudik untuk ASN, dikatakan Tantri, tak hanya imbauan saja. Tetapi, pihaknya akan melakukan penguatan di PPKM skala mikro level desa dilakukan bersama. Sehingga, mobilitas orang bisa dipantau.

”Kami nanti akan all out untuk kuatkan PPKM mikro di level desa. Supaya, tidak ada lonjakan kasus Covid-19 kembali,” harapnya. (mas/fun)

DRINGU, Radar Bromo – Aparatur sipil negara (ASN) di lingkup Pemkab Probolinggo jangan berharap bisa mudik. Bupati Probolinggo P. Tantriana Sari menyiapkan sanksi bagi ASN yang nekat mudik. Larangan mudik tahun ini juga berlaku untuk pegawai non-ASN.

Bupati Probolinggo mengaku mengapresiasi dengan kebijakan pemerintah pusat terkait larangan mudik di hari raya Idul Fitri tahun ini. Larangan itupun untuk ASN di Kabupaten Probolinggo dipastikan juga berlaku. Satgas Kabupaten Probolinggo mendukung penuh kebijakan larangan mudik tahun ini.

”Kami sebagai satgas yang sudah banyak belajar satu tahun ini saat pandemi, kami sepakati apa yang menjadi kebijakan pusat. Yakni ketegasan atas larangan mudik,” katanya pada Jawa Pos Radar Bromo kemarin.

Mobilitas, dikatakan Bupati, masih menjadi sesuatu yang mengkhawatirkan dalam penyebaran Covid-19. Bahkan, bisa dilihat dalam beberapa hari terakhir ada peningkatan kasus Covid-19 baik di regional maupun naisonal. ”Ini menjadi kekhawatiran kami. Termasuk perjalanan dari luar negeri dan kepulangan TKI (tenaga kerja indonesia),” katanya.

Ditanya soal sanksi bagi ASN yang nekat untuk mudik? Tantri menegaskan, tidak akan memberikan izin perpanjang cuti disaat hari raya Lebaran. Bahkan, sudah ada sanksi sesuai pelanggarannya bagi ASN yang nekat mudik. ”Sanksi kami sesuaikan dengan aturan. Insyaallah teman-teman ASN sudah paham apa yang menjadi larangan dan sanksinya,” tegasnya.

Adanya larangan mudik untuk ASN, dikatakan Tantri, tak hanya imbauan saja. Tetapi, pihaknya akan melakukan penguatan di PPKM skala mikro level desa dilakukan bersama. Sehingga, mobilitas orang bisa dipantau.

”Kami nanti akan all out untuk kuatkan PPKM mikro di level desa. Supaya, tidak ada lonjakan kasus Covid-19 kembali,” harapnya. (mas/fun)

MOST READ

BERITA TERBARU

/