Pemkot Probolinggo Kaji Sanksi Tak Kenakan Masker, Dendanya Segini

MELANGGAR: Seorang warga diberi sanksi karena tertangkap basah tidak menggunakan masker saat operasi yustisi, Selasa (15/9) di Pasar Baru Kota Probolinggo. Sebelumnya, dia juga disidang di lokasi dengan dipimpin hakim, jaksa, dan panitera dari PN Kota Probolinggo. (Foto: Ridhowati Saputri/ Radar Bromo)

Related Post

KANIGARAN, Radar Bromo – Operasi yustisi yang digelar Pemkot Probolinggo sejak Senin (14/9), bisa memberlakukan sanksi denda berupa uang pada warga yang melanggar protokol kesehatan. Meskipun, Perwali Nomor 80/ 2020 belum mengatur tentang sanksi denda.

Wali Kota Probolinggo Hadi Zainal Abidin menegaskan hal itu saat membuka operasi yustisi di Pasar Baru, Selasa (15/9). Saat ini, menurutnya, sanksi denda berupa uang memang belum diterapkan.

Acuannya yaitu Perwali Nomor 80/2020 tentang Panduan Teknis Protokol Kesehatan bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Covid-19. Perwali ini hanya mengatur sanksi sosial bagi pelanggar protokol kesehatan.

“Tapi tidak menutup kemungkinan denda uang akan diberlakukan. Kami akan mengevaluasi terlebih dahulu sikap masyarakat bagaimana dalam beberapa hari ke depan setelah operasi yustisi ini,” ujarnya.

Hal senada diungkapkan Wakil Wali Kota Probolinggo Moch Soufis Subri. Namun, jumlah denda yang diberlakukan akan disesuaikan dengan kemampuan warga.

“Besarnya akan menyesuaikan dengan kemampuan ekonomi warga. Kalau di Surabaya Rp 250 ribu masih bisa. Kalau segitu di Kota Probolinggo, jelas akan memberatkan,” ujarnya.

Bisa saja, sanksi denda ditetapkan Rp 50 ribu. Namun, menurut Subri –panggilannya-, hal ini juga melihat kondisi warga yang melanggar.

“Bagi warga yang mampu, mungkin berpikir lebih baik membayar Rp 50 ribu daripada sanksinya berupa sosial. Tapi, kami akan melihat kondisi warga nantinya,” tambahnya.

Sementara ini, pelanggar protokol kesehatan selama operasi yustisi dihukum dengan sanksi sosial. Seperti menghafalkan Pancasila, menyanyikan lagu Indonesia Raya, maupun menggunakan rompi khusus sambil mengangkat tulisan yang berbunyi,”Saya salah tidak memakai masker. Jangan contoh saya.”

Selanjutnya, menurut Subri, operasi yustisi ini akan dievaluasi untuk mengetahui pendapat warga. “Mereka lebih takut korona atau lebih takut didenda. Kalau lebih takut didenda, maka akan diberlakukan sanksi denda,” ujarnya.

Politisi Demokrat itu pun memastikan operasi yustisi ini tidak hanya digelar kemarin (Senin, red) dan hari ini (kemarin, Red) saja. Namun, juga akan sering diberlakukan. Baik di pos khusus maupun mobile.

“Waktunya akan menyesuaikan karena ada keterbatasan petugas, seperti hakim dan jaksa yang dilibatkan di sini,” terangnya.

Subri menegaskan, Perwali Nomor 80/2020 yang telah diundangkan pada Agustus 2020, hanya mengatur sanksi sosial dan administratif pada pelanggar. Baik itu perorangan maupun tempat usaha.

“Bagi tempat usaha yang melanggar protokol kesehatan ada sanksi berupa sanksi administratif. Ke depan kami berencana menyusun perwali baru yang juga akan mengatur sanksi denda,” lanjutnya.

Sementara itu, pada operasi yustisi pada hari kedua kemarin, jumlah pelanggar protokol kesehatan yang ditindak lebih banyak dibandingkan Senin (15/9). Hari pertama operasi yustisi di Jalan dr Soetomo, sebanyak 34 warga ditindak karena tidak menggunakan masker. Dan kemarin di Pasar Baru, ada 37 warga yang ditindak, mulai pukul 08.00 hingga 10.00.

Mereka yang ditindak tidak hanya pengunjung pasar. Tapi, juga pengendara motor yang melintas di Jalan Panglima Sudirman atau di depan pasar.

Proses pemberian sanksi juga berbeda. Pada operasi yustisi hari pertama, pelanggar hanya mendapat peringatan dan sanksi sosial. Sementara kemarin, 37, warga yang melanggar harus menjalani sidang di tempat dengan dipimpin seorang hakim, seorang jaksa, dan seorang panitera dari Pengadilan Negeri (PN) Kota Probolinggo.

Rencananya, Pemkot Probolinggo akan menggelar operasi yustisi ini sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Operasi digelar terus sampai warga tertib menjalankan protokol kesehatan. (put/hn)