Radar Bromo

DPMPTSPTK Kota Probolinggo Tambah Anggaran Perdin Rp 100 Juta

KANIGARAN, Radar Bromo – Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja (DPMPTSPTK) Kota Probolinggo mendapatkan suntikan anggaran untuk perjalanan dinas (perdin). Alasannya, berkaitan dengan penanganan konflik tenaga kerja.

Awalnya, masukan penggeseran anggaran untuk perdin DPMPTSPTK diusulkan oleh Anggota Banggar Heru Estiandi dalam Rapat Banggar bersama eksekutif Sabtu (12/9). Menurutnya, di Kota Probolinggo ada sejumlah permasalahan tenaga kerja. “Perlu ada pergeseran anggaran untuk pendampingan tenaga kerja ketika terjadi kasus PHK (pemutusan hubungan kerja),” ujarnya.

Adanya usulan itu mendapatkan tanggapan dari Plt Kepala DPMPTSPTK Kota Probolinggo Sudiman. Menurutnya, jika terjadi perselisihan tenaga kerja ada ketentuan, kepengawasan tenaga kerja masuk di Provinsi Jawa Timur. “Jadi, kami tidak ada kegiatan atau dana untuk upaya pendampingan ke Surabaya. Sehingga, di Komisi 2 kemarin ada saran agar dianggarkan di perjalanan dinas di DPMPTSPTK,” ujarnya.

Penjelasan Sudiman terkait tidak adanya kegiatan untuk pendampingan tenaga kerja dalam hal hubungan industrial ini dibantah oleh Wakil Ketua Banggar DPRD Haris Nasution. Menurutnya, pemerintah dalam hal ini DPMPTSPTK tetap berkewajiban mendampingi sengketa tenaga kerja.

“Masalah hubungan industrial, pemerintah wajib mendampingi. Hal ini diatur dalam UU Nomor 34/2003, bahwa hubungan industrial pemerintah wajib mendapingi terutama dalam pasal 59,” jelasnya.

Politisi PDIP ini menjelaskan, bila hubungan buruh dan pengusaha terjadi sengketa sampai Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), maka DPMPTSPTK wajib mendampingi. “Terkait anggaran ada atau tidak, perlu dilakukan pergeseran. Bayangkan kalau buruh sampai ke Surabaya, dari mana biayanya. Jika 1-2 kali, maka otomatis buruh kalah dulu,” ujarnya.

Sementara itu, Sekda Kota Probolinggo Ninik Ira Wibawati memastikan, DPMPTSPTK telah mendapatkan tambahan anggaran perdin. “Untuk DPMPTSPTK, kami sudah menambahkan anggaran Rp 100 juta untuk perjalanan dinas. Jika diperlukan tambahan, nanti akan dibicarakan lagi dengan tim anggaran,” jelasnya. (put/rud)

Exit mobile version