alexametrics
31.9 C
Probolinggo
Thursday, 29 July 2021

Aplikasi PPDB di Kota Probolinggo Lemot, Munyer-munyer Terus

MAYANGAN, Radar Bromo – Wajah Yunus, 37, terlihat cemberut. Beberapa kali dering ponselnya berbunyi saat dia tengah bekerja di pabrik. Pria yang tinggal di perbatasan Kota-Kabupaten Probolinggo itu harus mengangkat telepon dari istrinya, yang mengaku kebingungan mengakses aplikasi Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB).

Tahun ajaran baru ini, anaknya memang naik ke jenjang SMP. Semenjak Senin (14/6) hingga kemarin, dia disambati istrinya. “Mlebune angel. Mulai isuk gak kenek. Munyer-munyer tok,” beber Yunus.

Begitulah sekelumit cerita PPDB di Kota Probolinggo yang dikeluhkan orang tua siswa. Sejumlah wali murid mengeluh karena lemotnya proses meski hanya mendaftar. Mereka harus sabar menunggu, supaya bisa masuk dan meng-capture bukti pendaftaran.

“Tapi butuh waktu lama. Dari pagi dicoba, siang baru masuk. Padahal pendaftaran dibuka cuma empat hari,” timpal Sulastri, orang tua siswa lainnya.

Yang bikin kesal, kata SM, aplikasi PPDB yang disiapkan, dinilai tidak siap. Sebab, para orang tua siswa banyak yang sempat tidak bisa mengunduh untuk menginstal. Meskipun link sudah disediakan di situs PPDB.

Hal senada juga diungkapkan oleh Agus Purwoko, wali murid asal Kelurahan pilang, Kecamatan Kademanga. Dia harus rela seharian untuk bisa mendaftarkan anaknya yang hendak masuk di SMPN 10, Kota Probolinggo. Pasalnya, aplikasi yang digunakan lemot. Dimungkinkan lantaran banyak yang akses dalam waktu yang bersamaan.

“Saya sampai tunggu 3 jam untuk mendaftarkan anak saya, karena aplikasinya lemot. Bisa jadi saat itu diakses ribuan orang dalam waktu yang sama,” kata pria dua anak itu.

Kecewanya lagi, aplikasi untuk PPDB tersebut, tidak ada di Playstore. Para orang tua bahkan ada yang menerima aplikasi, setelah meminta guru atau rekannya.

Menurut Agus Purwoko, awal mula memang ada aplikasi PPDB di Play Store. Entah mengapa, aplikasi di Play Store tersebut tidak bisa dibuka. “Jadi pada saat dibuka ada keterangan jika terbaca virus atau terblok oleh Google. Nah, hal seperti ini terjadi biasanya jika kapasitas gratisnya sudah habis. Misalnya untuk di Play Store dibatasi 1.000. Nah, lebih dari itu dikenakan biaya. Jadi kemungkinan pihak ketiga yang ditunjuk oleh Dinas tidak membayarkannya kepada Google, sehingga aplikasinya diblok,” terang Agus.

Tentunya ia menyayangkan hal itu. Ia berharap jika pembuat server atau aplikasi dapat di menggunakan yang lebih bagus. Sehingga aplikasinya tidak lemot. “Saya berharap Dinas Pendidikan serius soal ini. Jika nantinya ada siswa yang gak bisa daftar siapa yang bertanggung jawab. Contohnya saya saja. Selain lemot, pada saat mau mengunduh bukti pendaftaran, tiba tiba langsung mati atau servernya nutup. Sehingga saya nunggu tiga jam gak ada hasilnya. Baru bisa saya lanjutkan dan download hari ini,” tambahnya Selasa (15/6) siang.

Harusnya pihak dinas sudah memperkirakan kekuatan server mengingat jumlah lulusan SD saja sudah terukur yakni sekitar 4.428 siswa. Dengan begitu, ada ribuan siswa yang akan mendaftarkan ke SMP. “Jadi harusnya sudah dihitung melalui Kerangka Acuan Kerja (KAK),” beber Agus.

Kritikan juga disampaikan oleh SM, wali murid lainnya. Dia menyoroti aplikasi milik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Probolinggo karena anggarannya mencapai ratusan juta rupiah. Sehingga patut dipertanyakan, mengapa dalam pelaksanaanya aplikasi tidak terdaftar pada Play Store.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Probolinggo M Maskur menjelaskan, pihaknya sudah menganggarkan untuk PPDB dengan angka Rp 175 Juta itu pada tahun 2020. Tapi dana itu ter-refocusing. Sementara untuk tahun 2021 dinas tidak memiliki anggaran untuk PPDB.

“Jadi memang dulu sempat dianggarkan. Nilainya jika tidak salah Rp 175 juta pada tahun 2020. Namun di bulan Maret mulai adanya Covid 2019, selanjutnya PPDB pada bulan Mei-Juni anggarannya dilakukan refocusing. Bahkan dari anggaran dinas total dari DAU saja Rp 17 Miliar, dikepras menjadi Rp 11 miliar. Sehingga anggaran dinas yang menggunakan DAU tinggal Rp 6 Miliar.

“Untuk tahun ini (2021) acunya sama seperti tahun sebelumnya jadi untuk anggaran PPDB tahun ini sebetulnya tidak ada,” katanya.

Kendati demikian untuk PPDB harus terus berlangsung. Sehingga yang digunakan yakni anggaran untuk Kesekretariatan. Di dalamnya include untuk biaya internet yang tiap bulannya Rp 29 juta. Namun karena ada PPDB membengkak Rp 40 juta tiap bulannya, selama tiga bulan. Lantaran selama PPDB membuat jaringan sendiri.

“Jadi ada sekitar Rp 100 juta kekurangannya dan itu nantinya akan kami ajukan pada P-APBD,” beber Maskur.

Dengan tidak adanya anggaran tersebut, maka tidak dimungkinkan menggunakan aplikasi lewat Play Store karena berbayar. Sehingga dinas memanfaatkan aplikasi yang telah dimiliki sebelumnya. Termasuk memanfaatkan SDM yang ada dan mengetahui masalah IT.

“Tenaga yang kami libatkan adalah teman-teman sendiri yang paham IT, dan itupun kerjanya sampai malam. Saya juga bingung membayarnya (petugas) juga bagaimana nantinya,” tambahnya.

Adapun untuk PPDB SD sudah berlangsung mulai tanggal 9-12 kemarin. Selanjutnya untuk SMP mulai Senin (14/6) sampai Kamis (17/6) besok. “Jadi jika ada masalah silakan ke pos pengaduan kami. Pasti kami bantu,” tegas Maskur. (rpd/fun)

MAYANGAN, Radar Bromo – Wajah Yunus, 37, terlihat cemberut. Beberapa kali dering ponselnya berbunyi saat dia tengah bekerja di pabrik. Pria yang tinggal di perbatasan Kota-Kabupaten Probolinggo itu harus mengangkat telepon dari istrinya, yang mengaku kebingungan mengakses aplikasi Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB).

Tahun ajaran baru ini, anaknya memang naik ke jenjang SMP. Semenjak Senin (14/6) hingga kemarin, dia disambati istrinya. “Mlebune angel. Mulai isuk gak kenek. Munyer-munyer tok,” beber Yunus.

Begitulah sekelumit cerita PPDB di Kota Probolinggo yang dikeluhkan orang tua siswa. Sejumlah wali murid mengeluh karena lemotnya proses meski hanya mendaftar. Mereka harus sabar menunggu, supaya bisa masuk dan meng-capture bukti pendaftaran.

“Tapi butuh waktu lama. Dari pagi dicoba, siang baru masuk. Padahal pendaftaran dibuka cuma empat hari,” timpal Sulastri, orang tua siswa lainnya.

Yang bikin kesal, kata SM, aplikasi PPDB yang disiapkan, dinilai tidak siap. Sebab, para orang tua siswa banyak yang sempat tidak bisa mengunduh untuk menginstal. Meskipun link sudah disediakan di situs PPDB.

Hal senada juga diungkapkan oleh Agus Purwoko, wali murid asal Kelurahan pilang, Kecamatan Kademanga. Dia harus rela seharian untuk bisa mendaftarkan anaknya yang hendak masuk di SMPN 10, Kota Probolinggo. Pasalnya, aplikasi yang digunakan lemot. Dimungkinkan lantaran banyak yang akses dalam waktu yang bersamaan.

“Saya sampai tunggu 3 jam untuk mendaftarkan anak saya, karena aplikasinya lemot. Bisa jadi saat itu diakses ribuan orang dalam waktu yang sama,” kata pria dua anak itu.

Kecewanya lagi, aplikasi untuk PPDB tersebut, tidak ada di Playstore. Para orang tua bahkan ada yang menerima aplikasi, setelah meminta guru atau rekannya.

Menurut Agus Purwoko, awal mula memang ada aplikasi PPDB di Play Store. Entah mengapa, aplikasi di Play Store tersebut tidak bisa dibuka. “Jadi pada saat dibuka ada keterangan jika terbaca virus atau terblok oleh Google. Nah, hal seperti ini terjadi biasanya jika kapasitas gratisnya sudah habis. Misalnya untuk di Play Store dibatasi 1.000. Nah, lebih dari itu dikenakan biaya. Jadi kemungkinan pihak ketiga yang ditunjuk oleh Dinas tidak membayarkannya kepada Google, sehingga aplikasinya diblok,” terang Agus.

Tentunya ia menyayangkan hal itu. Ia berharap jika pembuat server atau aplikasi dapat di menggunakan yang lebih bagus. Sehingga aplikasinya tidak lemot. “Saya berharap Dinas Pendidikan serius soal ini. Jika nantinya ada siswa yang gak bisa daftar siapa yang bertanggung jawab. Contohnya saya saja. Selain lemot, pada saat mau mengunduh bukti pendaftaran, tiba tiba langsung mati atau servernya nutup. Sehingga saya nunggu tiga jam gak ada hasilnya. Baru bisa saya lanjutkan dan download hari ini,” tambahnya Selasa (15/6) siang.

Harusnya pihak dinas sudah memperkirakan kekuatan server mengingat jumlah lulusan SD saja sudah terukur yakni sekitar 4.428 siswa. Dengan begitu, ada ribuan siswa yang akan mendaftarkan ke SMP. “Jadi harusnya sudah dihitung melalui Kerangka Acuan Kerja (KAK),” beber Agus.

Kritikan juga disampaikan oleh SM, wali murid lainnya. Dia menyoroti aplikasi milik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Probolinggo karena anggarannya mencapai ratusan juta rupiah. Sehingga patut dipertanyakan, mengapa dalam pelaksanaanya aplikasi tidak terdaftar pada Play Store.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Probolinggo M Maskur menjelaskan, pihaknya sudah menganggarkan untuk PPDB dengan angka Rp 175 Juta itu pada tahun 2020. Tapi dana itu ter-refocusing. Sementara untuk tahun 2021 dinas tidak memiliki anggaran untuk PPDB.

“Jadi memang dulu sempat dianggarkan. Nilainya jika tidak salah Rp 175 juta pada tahun 2020. Namun di bulan Maret mulai adanya Covid 2019, selanjutnya PPDB pada bulan Mei-Juni anggarannya dilakukan refocusing. Bahkan dari anggaran dinas total dari DAU saja Rp 17 Miliar, dikepras menjadi Rp 11 miliar. Sehingga anggaran dinas yang menggunakan DAU tinggal Rp 6 Miliar.

“Untuk tahun ini (2021) acunya sama seperti tahun sebelumnya jadi untuk anggaran PPDB tahun ini sebetulnya tidak ada,” katanya.

Kendati demikian untuk PPDB harus terus berlangsung. Sehingga yang digunakan yakni anggaran untuk Kesekretariatan. Di dalamnya include untuk biaya internet yang tiap bulannya Rp 29 juta. Namun karena ada PPDB membengkak Rp 40 juta tiap bulannya, selama tiga bulan. Lantaran selama PPDB membuat jaringan sendiri.

“Jadi ada sekitar Rp 100 juta kekurangannya dan itu nantinya akan kami ajukan pada P-APBD,” beber Maskur.

Dengan tidak adanya anggaran tersebut, maka tidak dimungkinkan menggunakan aplikasi lewat Play Store karena berbayar. Sehingga dinas memanfaatkan aplikasi yang telah dimiliki sebelumnya. Termasuk memanfaatkan SDM yang ada dan mengetahui masalah IT.

“Tenaga yang kami libatkan adalah teman-teman sendiri yang paham IT, dan itupun kerjanya sampai malam. Saya juga bingung membayarnya (petugas) juga bagaimana nantinya,” tambahnya.

Adapun untuk PPDB SD sudah berlangsung mulai tanggal 9-12 kemarin. Selanjutnya untuk SMP mulai Senin (14/6) sampai Kamis (17/6) besok. “Jadi jika ada masalah silakan ke pos pengaduan kami. Pasti kami bantu,” tegas Maskur. (rpd/fun)

MOST READ

BERITA TERBARU