alexametrics
24.8 C
Probolinggo
Sunday, 14 August 2022

DAK Fisik di Kota Probolinggo Dikembalikan Rp 7 M untuk 3 OPD Ini

PROBOLINGGO, Radar Bromo – Di Kota Probolinggo, DAK fisik yang dikembalikan mencapai Rp 7 miliar. Plt Kabid Pendapatan di BPPKA Kota Probolinggo Yulius Hendri menjelaskan, DAK fisik yang dikembalikan itu untuk tiga OPD. Yaitu, Dinas PUPR Perkim, Dispopar, dan Dispertahankan.

“Pengembalian DAK fisik dialokasikan untuk tiga OPD itu. Rincian detailnya sudah ada, saya kurang hafal,” tuturnya kemarin.

Kepala Dinas PUPR Perkim Kota Probolinggo Agus Hartadi menegaskan, memang ada kebijakan pemerintah pusat untuk mengembalikan DAK fisik ke daerah. “Ada Peraturan presiden yang mengatur tentang Cadangan DAK. DAK fisik akan kembali disalurkan ke daerah. Dana ini bisa digunakan untuk kegiatan pembangunan seperti infrastruktur jalan,” ujarnya.

Menurutnya, ada beberapa bidang yang bisa memanfaatkan anggaran ini untuk pembangunan. Antara lain, perumahan dan permukiman, IKM, pertanian, kelautan dan perikanan, pariwisata, jalan, air minum, sanitasi, irigasi, dan transportasi pedesaan.

Pengembalian DAK fisik ke daerah oleh pemerintah pusat juga dibenarkan oleh Komisi III DPRD Kota Probolinggo. Untuk penggunaannya, menurut Ketua Komisi III DPRD Kota Probolinggo Agus Rianto, anggaran DAK fisik ini tidak bisa dialihkan untuk penggunaan anggaran lainnya.

“Misalnya untuk rehabilitasi Jalan Basuki Rachmad bersumber dari DAK, kemudian Jalan Brantas dari Dana Insentif Daerah (DID). Tidak bisa ditukar. Kalau sebelum korona dipakai untuk perbaikan Jalan Basuki Rachmad, maka itu yang digunakan,” ujarnya.

Berdasarkan data yang disampaikan Dinas PUPR Perkim kepada Komisi III beberapa waktu lalu, ada tujuh kegiatan fisik yang sumber pembiayaannya dari DAK. Enam proyek fisik di antaranya telah ada kontraktor pemenang lelang. Namun, dibatalkan karena ada SE Kementerian Keuangan 247 Tahun 2020. Lalu, satu proyek jalan gagal tender karena masalah yang sama.

Ada juga pengadaan dump truck senilai Rp 827 juta dan truk arm roll Rp 980 juta di DLH. Pekerjaan ini telah selesai tender, ketika SE Kemenkeu turun dan tetap dilanjutkan meskipun ada SE Kemenkeu tentang penghentian lelang proyek dari DAK fisik.

Selain itu, juga ada penggunaan anggaran DAK di RSUD dr Mohamad Saleh sebesar Rp 9,5 miliar untuk rehabilitasi IGD RSUD. Selanjutnya, pembangunan ruang rawat inap kelas III sebesar Rp 16,5 miliar. (put/hn)

PROBOLINGGO, Radar Bromo – Di Kota Probolinggo, DAK fisik yang dikembalikan mencapai Rp 7 miliar. Plt Kabid Pendapatan di BPPKA Kota Probolinggo Yulius Hendri menjelaskan, DAK fisik yang dikembalikan itu untuk tiga OPD. Yaitu, Dinas PUPR Perkim, Dispopar, dan Dispertahankan.

“Pengembalian DAK fisik dialokasikan untuk tiga OPD itu. Rincian detailnya sudah ada, saya kurang hafal,” tuturnya kemarin.

Kepala Dinas PUPR Perkim Kota Probolinggo Agus Hartadi menegaskan, memang ada kebijakan pemerintah pusat untuk mengembalikan DAK fisik ke daerah. “Ada Peraturan presiden yang mengatur tentang Cadangan DAK. DAK fisik akan kembali disalurkan ke daerah. Dana ini bisa digunakan untuk kegiatan pembangunan seperti infrastruktur jalan,” ujarnya.

Menurutnya, ada beberapa bidang yang bisa memanfaatkan anggaran ini untuk pembangunan. Antara lain, perumahan dan permukiman, IKM, pertanian, kelautan dan perikanan, pariwisata, jalan, air minum, sanitasi, irigasi, dan transportasi pedesaan.

Pengembalian DAK fisik ke daerah oleh pemerintah pusat juga dibenarkan oleh Komisi III DPRD Kota Probolinggo. Untuk penggunaannya, menurut Ketua Komisi III DPRD Kota Probolinggo Agus Rianto, anggaran DAK fisik ini tidak bisa dialihkan untuk penggunaan anggaran lainnya.

“Misalnya untuk rehabilitasi Jalan Basuki Rachmad bersumber dari DAK, kemudian Jalan Brantas dari Dana Insentif Daerah (DID). Tidak bisa ditukar. Kalau sebelum korona dipakai untuk perbaikan Jalan Basuki Rachmad, maka itu yang digunakan,” ujarnya.

Berdasarkan data yang disampaikan Dinas PUPR Perkim kepada Komisi III beberapa waktu lalu, ada tujuh kegiatan fisik yang sumber pembiayaannya dari DAK. Enam proyek fisik di antaranya telah ada kontraktor pemenang lelang. Namun, dibatalkan karena ada SE Kementerian Keuangan 247 Tahun 2020. Lalu, satu proyek jalan gagal tender karena masalah yang sama.

Ada juga pengadaan dump truck senilai Rp 827 juta dan truk arm roll Rp 980 juta di DLH. Pekerjaan ini telah selesai tender, ketika SE Kemenkeu turun dan tetap dilanjutkan meskipun ada SE Kemenkeu tentang penghentian lelang proyek dari DAK fisik.

Selain itu, juga ada penggunaan anggaran DAK di RSUD dr Mohamad Saleh sebesar Rp 9,5 miliar untuk rehabilitasi IGD RSUD. Selanjutnya, pembangunan ruang rawat inap kelas III sebesar Rp 16,5 miliar. (put/hn)

MOST READ

BERITA TERBARU

/