alexametrics
30.9 C
Probolinggo
Thursday, 29 July 2021

Bahas LHP BPK, Rapat Banggar DPRD Kota Probolinggo Tak Kuorum

MAYANGAN, Radar Bromo – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Probolinggo menggelar rapat penting, Senin (14/6). Namun, rapat pembahasan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 2020, itu tidak kuorum. Meski tak kuorum, ternyata rapat tetap dilanjutkan.

Tak ayal, rapat yang disebut-sebut melanggar tata tertib DPRD itu mengundang perhatian. Bahkan, sejumlah anggota DPRD yang juga anggota banggar menyebut, rapat itu tidak sah. Karenanya, harus dijadwalkan ulang dan digelar kembali.

Dari data yang dihimpun Jawa Pos Radar Bromo, dari 15 anggota Banggar, hanya 7 orang yang hadir. Dalam daftar hadir juga tercatat hanya 7 anggota dewan yang membubuhkan tanda tangan. Delapan anggota lainnya tidak hadir atau izin.

Salah satu anggota Banggar DPRD Kota Probolinggo yang tidak hadir adalah Sibro Malisi. Ketua Komisi II itu pun menyayangkan rapat banggar yang tidak kuorum tetap dilanjutkan. Ia mengaku bersepakat bersama sejumlah anggota lainnya untuk tidak hadir. Karena, ada beberapa hal prinsip yang dilanggar Wali Kota Probolinggo.

“Rapat banggar itu sudah tidak kuorum, tapi tetap dilanjutkan. Sudah jelas pembahasan LHP BPK itu tidak sah, karena tidak dihadiri 50 persen plus satu anggota Banggar. Jika itu terpaksa dilanjutkan, akan kami sampaikan dalam forum tertinggi, rapat paripurna. Kami akan meminta mengagendakan kembali rapat Banggar Pembahasan LHP BPK,” ujarnya.

Hal serupa juga disampaikan Mukhlas Kurniawan. Anggota Banggar dari Fraksi Golkar itu mengatakan, dalam pasal 111 ayat (2) tata tertib (tatib) DPRD, anggota DPRD yang menghadiri rapat DPRD wajib menandatangani daftar hadir. Pada ayat (3), setiap rapat alat kelengkapan, memenuhi kuorum jika dihadiri 50 persen dari seluruh anggota Banggar.

“Jika melihat dari rapat Banggar tadi, itu sudah nyata-nyata tidak memenuhi kuorum. Nah, tidak kuorum ternyata dilanjutkan. Itu jelas tidak boleh sesuai tatib DPRD Nomor 1/2019,” jelasnya.

Seharusnya, kata Mukhlas, rapat Banggar itu diskors untuk dijadwalkan ulang melalui Badan Musyawarah. Karena tidak kuorum, maka produknya tidak sah.

“Saya menyayangkan pimpinan dan anggota dewan tetap melanjutkan rapat. Kalau begitu, mereka kurang belajar. Nanti kami usulkan anggaran berikutnya untuk mengadakan diklat dan orientasi untuk anggota banggar yang hadir tadi. Supaya mereka paham soal tatib,” jelasnya.

Terkait permasalahan ini, Wakil Ketua Banggar DPRD Kota Probolinggo Nasution enggan memberikan keterangan. Ia beralasan tidak mengikuti secara menyeluruh rapat Banggar tersebut. “Kalau masalah rapat Banggar tadi, bisa langsung ke Pak Ketua. Karena tadi saya keluar masuk. Pas ada tamu,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Probolinggo Abdul Mujib, belum dapat dimintai keterangan. Saat dihubungi via telepon tak kunjung direspons. Pesan WhatsApp yang dikirim Jawa Pos Radar Bromo, juga tak berbalas.

Salah satu anggota Banggar DPRD yang hadir rapat Banggar adalah Syaiful Rohman. Ia membenarkan anggota rapat tersebut tidak kuorum.

Namun, dalam prolognya, pimpinan rapat menyebutkan sejumlah anggota Banggar tengah perjalanan menuju kantor DPRD untuk mengikutinya.

“Di awal rapat disebutkan beberapa anggota banggar dalam perjalanan menuju kantor untuk mengikut rapat. Tapi, ternyata tidak ada yang datang,” ujarnya. (mas/rud)

MAYANGAN, Radar Bromo – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Probolinggo menggelar rapat penting, Senin (14/6). Namun, rapat pembahasan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 2020, itu tidak kuorum. Meski tak kuorum, ternyata rapat tetap dilanjutkan.

Tak ayal, rapat yang disebut-sebut melanggar tata tertib DPRD itu mengundang perhatian. Bahkan, sejumlah anggota DPRD yang juga anggota banggar menyebut, rapat itu tidak sah. Karenanya, harus dijadwalkan ulang dan digelar kembali.

Dari data yang dihimpun Jawa Pos Radar Bromo, dari 15 anggota Banggar, hanya 7 orang yang hadir. Dalam daftar hadir juga tercatat hanya 7 anggota dewan yang membubuhkan tanda tangan. Delapan anggota lainnya tidak hadir atau izin.

Salah satu anggota Banggar DPRD Kota Probolinggo yang tidak hadir adalah Sibro Malisi. Ketua Komisi II itu pun menyayangkan rapat banggar yang tidak kuorum tetap dilanjutkan. Ia mengaku bersepakat bersama sejumlah anggota lainnya untuk tidak hadir. Karena, ada beberapa hal prinsip yang dilanggar Wali Kota Probolinggo.

“Rapat banggar itu sudah tidak kuorum, tapi tetap dilanjutkan. Sudah jelas pembahasan LHP BPK itu tidak sah, karena tidak dihadiri 50 persen plus satu anggota Banggar. Jika itu terpaksa dilanjutkan, akan kami sampaikan dalam forum tertinggi, rapat paripurna. Kami akan meminta mengagendakan kembali rapat Banggar Pembahasan LHP BPK,” ujarnya.

Hal serupa juga disampaikan Mukhlas Kurniawan. Anggota Banggar dari Fraksi Golkar itu mengatakan, dalam pasal 111 ayat (2) tata tertib (tatib) DPRD, anggota DPRD yang menghadiri rapat DPRD wajib menandatangani daftar hadir. Pada ayat (3), setiap rapat alat kelengkapan, memenuhi kuorum jika dihadiri 50 persen dari seluruh anggota Banggar.

“Jika melihat dari rapat Banggar tadi, itu sudah nyata-nyata tidak memenuhi kuorum. Nah, tidak kuorum ternyata dilanjutkan. Itu jelas tidak boleh sesuai tatib DPRD Nomor 1/2019,” jelasnya.

Seharusnya, kata Mukhlas, rapat Banggar itu diskors untuk dijadwalkan ulang melalui Badan Musyawarah. Karena tidak kuorum, maka produknya tidak sah.

“Saya menyayangkan pimpinan dan anggota dewan tetap melanjutkan rapat. Kalau begitu, mereka kurang belajar. Nanti kami usulkan anggaran berikutnya untuk mengadakan diklat dan orientasi untuk anggota banggar yang hadir tadi. Supaya mereka paham soal tatib,” jelasnya.

Terkait permasalahan ini, Wakil Ketua Banggar DPRD Kota Probolinggo Nasution enggan memberikan keterangan. Ia beralasan tidak mengikuti secara menyeluruh rapat Banggar tersebut. “Kalau masalah rapat Banggar tadi, bisa langsung ke Pak Ketua. Karena tadi saya keluar masuk. Pas ada tamu,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Probolinggo Abdul Mujib, belum dapat dimintai keterangan. Saat dihubungi via telepon tak kunjung direspons. Pesan WhatsApp yang dikirim Jawa Pos Radar Bromo, juga tak berbalas.

Salah satu anggota Banggar DPRD yang hadir rapat Banggar adalah Syaiful Rohman. Ia membenarkan anggota rapat tersebut tidak kuorum.

Namun, dalam prolognya, pimpinan rapat menyebutkan sejumlah anggota Banggar tengah perjalanan menuju kantor DPRD untuk mengikutinya.

“Di awal rapat disebutkan beberapa anggota banggar dalam perjalanan menuju kantor untuk mengikut rapat. Tapi, ternyata tidak ada yang datang,” ujarnya. (mas/rud)

MOST READ

BERITA TERBARU