alexametrics
24.9 C
Probolinggo
Tuesday, 17 May 2022

Revisi SE Tunggu Tanda Tangan, Tapi Jam Batasan Tempat Usaha Diubah

KANIGARAN, Radar Bromo – Dua Surat Edaran (SE) Wali Kota Probolinggo terkait pencegahan penyebaran Covid-19 yang sempat dikeluhkan sejumlah pengusaha akhirnya direvisi. Revisi dilakukan seiring dengan terbitnya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 03/2021 tentang Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berbasis mikro.

Dua SE itu bernomor 066/223/425.106/2021 tentang Pencegahan Penyebaran Covid-19. SE ini ditujukan kepada pengelola, pemilik, pelaku ekonomi, dan pelaku usaha. Serta, SE nomor 001/1/Covid-19/2021 tentang Penyelenggaraan Hajatan di Masa Pandemi Covid-19. Dua SE ini banyak dikeluhkan warga karena dianggap melemahkan pelaku usaha.

Kepala Bagian Hukum Pemkot Probolinggo Titik Widayawati mengatakan, dengan adanya Instruksi Menteri Nomor 03/2021 serta Peraturan Gubernur Nomer 59/2021, daerah diminta membuat SE atau instruksi tergantung daerah masing-masing. Untuk membentuk atau menetapkan PPKM berbasis mikro, pihaknya merevisi dua SE sebelumnya.

“Jadi berdasarkan Inmen (instruksi menteri) 03 itu, pemerintah kota melakukan penyesuaian atas SE yang telah diterbitkan,” ujarnya, kemarin.

Menurutnya, dari dua SE itu, mengenai hajatan tidak banyak berubah. Sementara, untuk SE mengenai warung, toko, dan kafe, ada sejumlah poin yang disesuaikan. Salah satunya terkait jam operasionalnya. Bila sebelumnya diharuskan tutup pukul 20.00, kini mundur menjadi pukul 21.00.

Selain itu, juga diperbolehkan menerima pengunjung dengan batas maksimal 50 persen dari luas ruangan. Sebelumnya, dibatasi maksimal hanya 20 persen. “Namun tetap dengan catatan menerapkan protokol kesehatan ketat,” ujar Titik.

Hanya saja, kata Titik, SE yang sudah disesuaikan itu masih menunggu tanda tangan Wali Kota Probolinggo Hadi Zainal Abidin. Kemarin, Hadi masih berada di luar kota. “Tetapi masih menunggu tanda tangan dari Pak Wali. Soalnya yang bersangkutan masih di Jakarta,” ujarnya.

Direvisinya dua SE ini belum mampu memuaskan sejumlah pengusaha. Seperti diungkapkan pengelola warung di GOR A. Yani Kota Probolinggo, Eka Fitri Dianita. Ia berharap tidak ada lagi jam pembatasan, namun tetap dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat.

“Adanya Inmen itu saya cuma dengar. Nanggung jika sampai pukul 21.00. Alangkah baiknya tidak dibatasi. Di luar juga banyak pemuda yang nongkrong. Sing nongkrong dibiarkan, yang jualan malah digerebek,” ujarnya. (rpd/rud/fun)

KANIGARAN, Radar Bromo – Dua Surat Edaran (SE) Wali Kota Probolinggo terkait pencegahan penyebaran Covid-19 yang sempat dikeluhkan sejumlah pengusaha akhirnya direvisi. Revisi dilakukan seiring dengan terbitnya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 03/2021 tentang Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berbasis mikro.

Dua SE itu bernomor 066/223/425.106/2021 tentang Pencegahan Penyebaran Covid-19. SE ini ditujukan kepada pengelola, pemilik, pelaku ekonomi, dan pelaku usaha. Serta, SE nomor 001/1/Covid-19/2021 tentang Penyelenggaraan Hajatan di Masa Pandemi Covid-19. Dua SE ini banyak dikeluhkan warga karena dianggap melemahkan pelaku usaha.

Kepala Bagian Hukum Pemkot Probolinggo Titik Widayawati mengatakan, dengan adanya Instruksi Menteri Nomor 03/2021 serta Peraturan Gubernur Nomer 59/2021, daerah diminta membuat SE atau instruksi tergantung daerah masing-masing. Untuk membentuk atau menetapkan PPKM berbasis mikro, pihaknya merevisi dua SE sebelumnya.

“Jadi berdasarkan Inmen (instruksi menteri) 03 itu, pemerintah kota melakukan penyesuaian atas SE yang telah diterbitkan,” ujarnya, kemarin.

Menurutnya, dari dua SE itu, mengenai hajatan tidak banyak berubah. Sementara, untuk SE mengenai warung, toko, dan kafe, ada sejumlah poin yang disesuaikan. Salah satunya terkait jam operasionalnya. Bila sebelumnya diharuskan tutup pukul 20.00, kini mundur menjadi pukul 21.00.

Selain itu, juga diperbolehkan menerima pengunjung dengan batas maksimal 50 persen dari luas ruangan. Sebelumnya, dibatasi maksimal hanya 20 persen. “Namun tetap dengan catatan menerapkan protokol kesehatan ketat,” ujar Titik.

Hanya saja, kata Titik, SE yang sudah disesuaikan itu masih menunggu tanda tangan Wali Kota Probolinggo Hadi Zainal Abidin. Kemarin, Hadi masih berada di luar kota. “Tetapi masih menunggu tanda tangan dari Pak Wali. Soalnya yang bersangkutan masih di Jakarta,” ujarnya.

Direvisinya dua SE ini belum mampu memuaskan sejumlah pengusaha. Seperti diungkapkan pengelola warung di GOR A. Yani Kota Probolinggo, Eka Fitri Dianita. Ia berharap tidak ada lagi jam pembatasan, namun tetap dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat.

“Adanya Inmen itu saya cuma dengar. Nanggung jika sampai pukul 21.00. Alangkah baiknya tidak dibatasi. Di luar juga banyak pemuda yang nongkrong. Sing nongkrong dibiarkan, yang jualan malah digerebek,” ujarnya. (rpd/rud/fun)

MOST READ

BERITA TERBARU

/