alexametrics
25.4 C
Probolinggo
Saturday, 2 July 2022

Ada Tagihan PJU Rp 1,2 M, Pemkot Probolinggo Ogah Bayar, Alasannya…

MAYANGAN, Radar Bromo – Selama dua bulan, tagihan penerangan jalan umum (PJU) Kota Probolinggo belum dibayar. Tagihan itu terhitung untuk bulan September-Oktober. Nilainya cukup besar, yaitu Rp 1,2 Miliar.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Probolinggo Sumadi membenarkan kondisi itu. Menurutnya, tagihan PJU bulan September-Oktober itu sengaja tidak dibayar oleh pihaknya.

Alasannya, tagihan sebesar Rp 1,2 Miliar itu tidak jelas. Sumadi menyebut, tagihan itu muncul dari beban taksasi atau abonemen. Yaitu, PJU yang dipakai dengan cara dibandol.

Sumadi menjelaskan, tagihan PJU yang dibebankan pada Pemkot Probolinggo ada dua. Yakni meterisasi dan abonemen atau taksasi.

“Kalau meterisasi itu jelas. Tagihan PJU dibayar berdasarkan meteran yang berjalan. Sementara abonemen atau taksasi yaitu orang yang bandol PJU. Ini yang perlu diklarifikasi,” terangnya.

Sumadi pun mengaku heran, karena masih ada tagihan PJU dari beban taksasi. Padahal, sudah banyak PJU yang menggunakan meterisasi.

“Kok timbul tagihan dari taksasi, itu yang harus kami koordinasikan. Dari mana jaringannya, harus jelas. Karena itu, belum kami bayar sebelum klir jaringannya,” bebernya.

Saat ini menurutnya, proses pengecekan jaringan sedang berjalan. Karena itu, pemkot belum bisa membayar tagihan tersebut.

“Setiap bulan kami membayar Rp 1,2 miliar untuk PJU. Untuk yang jelas hitungannya, sudah kami bayar. Untuk yang tidak jelas ini, belum kami bayarkan,” tambahnya.

Setidaknya ada tiga Identitas Pelanggan (Idpel) yang harus diklarifikasi dari beban taksasi menurut Sumadi. Yaitu, Idpel Mayangan, Wiroborang dan Idpel PPI yang menjadi wewenang Provinsi Jatim.

Terpisah Supervisor Pelayanan PLN Beni Setiawan membenarkan hal tersebut. Menurutnya, pemkot tidak memiliki tunggakan listrik. Semua sudah dibayar.

Hanya saja, ada beberapa titik yang perlu dicek bersama. Oleh karenanya, saat ini PLN bersama dengan Dishub sedang mengecek jaringan dimaksud. Jika sudah dicek, dapat diketahui berapa yang harus dibayarkan untuk sejumlah titik tersebut.

“Jadi meterannya itu banyak dan harus dicek satu persatu. Oleh karenanya saat ini masih proses pengecekan,” kata Beni. (rpd/hn)

MAYANGAN, Radar Bromo – Selama dua bulan, tagihan penerangan jalan umum (PJU) Kota Probolinggo belum dibayar. Tagihan itu terhitung untuk bulan September-Oktober. Nilainya cukup besar, yaitu Rp 1,2 Miliar.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Probolinggo Sumadi membenarkan kondisi itu. Menurutnya, tagihan PJU bulan September-Oktober itu sengaja tidak dibayar oleh pihaknya.

Alasannya, tagihan sebesar Rp 1,2 Miliar itu tidak jelas. Sumadi menyebut, tagihan itu muncul dari beban taksasi atau abonemen. Yaitu, PJU yang dipakai dengan cara dibandol.

Sumadi menjelaskan, tagihan PJU yang dibebankan pada Pemkot Probolinggo ada dua. Yakni meterisasi dan abonemen atau taksasi.

“Kalau meterisasi itu jelas. Tagihan PJU dibayar berdasarkan meteran yang berjalan. Sementara abonemen atau taksasi yaitu orang yang bandol PJU. Ini yang perlu diklarifikasi,” terangnya.

Sumadi pun mengaku heran, karena masih ada tagihan PJU dari beban taksasi. Padahal, sudah banyak PJU yang menggunakan meterisasi.

“Kok timbul tagihan dari taksasi, itu yang harus kami koordinasikan. Dari mana jaringannya, harus jelas. Karena itu, belum kami bayar sebelum klir jaringannya,” bebernya.

Saat ini menurutnya, proses pengecekan jaringan sedang berjalan. Karena itu, pemkot belum bisa membayar tagihan tersebut.

“Setiap bulan kami membayar Rp 1,2 miliar untuk PJU. Untuk yang jelas hitungannya, sudah kami bayar. Untuk yang tidak jelas ini, belum kami bayarkan,” tambahnya.

Setidaknya ada tiga Identitas Pelanggan (Idpel) yang harus diklarifikasi dari beban taksasi menurut Sumadi. Yaitu, Idpel Mayangan, Wiroborang dan Idpel PPI yang menjadi wewenang Provinsi Jatim.

Terpisah Supervisor Pelayanan PLN Beni Setiawan membenarkan hal tersebut. Menurutnya, pemkot tidak memiliki tunggakan listrik. Semua sudah dibayar.

Hanya saja, ada beberapa titik yang perlu dicek bersama. Oleh karenanya, saat ini PLN bersama dengan Dishub sedang mengecek jaringan dimaksud. Jika sudah dicek, dapat diketahui berapa yang harus dibayarkan untuk sejumlah titik tersebut.

“Jadi meterannya itu banyak dan harus dicek satu persatu. Oleh karenanya saat ini masih proses pengecekan,” kata Beni. (rpd/hn)

MOST READ

BERITA TERBARU

/