alexametrics
29.8 C
Probolinggo
Tuesday, 28 June 2022

Pembahasan KUA-PPAS di Kota Probolinggo buat Dewan Terbelah

KANIGARAN, Radar Bromo – Suasana parlemen di Kota Probolinggo nampak terbelah. Ini terlihat dari rencana pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Dewan tak kompak karena ada beberapa fraksi yang tak hadir saat pembahasan internal.

Meski begitu rencana KUA PPAS, dipastikan akan tetap dibahas. Hal itu ditegaskan Ketua DPRD Kota Probolinggo Abdul Mujib. Bahkan ia meminta agar tidak perlu ribut-ribut masalah anggaran. Pasalnya sesuai dengan data yang masuk dari kesekretariatan, masih ada RP 2,8 miliar. Di mana Rp 659 Juta di antaranya diperuntukkan untuk pembahasan P-APBD nantinya.

Pria yang akrab disapa Mujib itu juga meminta maaf kepada masyarakat. Sebab, tak seeloknya dewan yang merupakan representasi dari masyarakat, ribut-ribut masalah anggaran.

“Pertama saya ingin memyampaikan, situasi pandemi seperti ini tidak perlu ribut-ribut masalah anggaran lah. Saya atas nama lembaga menyampaikan maaf kepada masyarakat. Selaku wakil dari mereka mestinya orientasi berfikir kami semua adalah bagaimana bisa mengatasi permasalahan yang melanda sekarang,” katanya, Rabu (11/8) siang.

Terkait pembahasan, sesuai tatib dia sebagai ketua DPRD dibantu 2 pimpinan, bertugas mengkoordinasikan terkait agenda-agenda yang telah masuk dalam Rencana Kerja (Renja) DPRD. Untuk recana pembahasan KUA PPAS APBD tahun 2022 sesuai PP 12/2019 Pasal 91, DPRD diberi waktu 6 minggu untuk membahas KUA PPAS setelah kepala daerah menyerahkan kepada DPRD. Jika tidak dibahas maka kepala daerah langsung mengusulkan P-APBD untuk di bahas oleh DPRD.

“Namun jika KUA PPAS tersebut tidak dibahas di DPRD, maka DPRD tidak dapat mengetahui prioritas anggarannya bagaimana,” katanya.

Dan hal tersebut sudah dirapatkan pimpinan dan ketua-ketua fraksi. Namun yang tidak hadir adalah fraksi Nasdem, PPP, Gerindra, dan Golkar. Sehingga tidak dapat dilanjutkan untuk sementara waktu.

“Ditunda hari Kamis (19/8) depan, sambil menunggu kekompakkan semua. Sebetulnya dalam Rapim Senin (9/8) yang hadir menyatakan siap untuk membahas baik KUA PPAS dan P-APBD. Tapi kami tunggu pernyataan dari masing-masing fraksi yang tidak hadir nanti seperti apa. Saya selaku pimpinan lembaga tidak mau dikatakan lembaga ini tidak solid dan terpecah-pecah. Tidak baiklah kesannya di masyarakat. Apalagi masa-masa pandemi ribut masalah pembahasan APBD,” tegas Mujib.

Apalagi jika alasannya refocusing. Apalagi setelah adanya anggaran Perdin DPRD setelah direfocusing. Sebab anggaran Perdin masih tersisa Rp 2,8 M. Di dalamnya ada anggaran untuk pembahasan sebesar Rp 659 Juta.

“Ini hitungan ril berdasarkan kebutuhannya. Obyektif-lah. Insyaallah cukup untuk digunakan sampai selesai pembahasan P-APBD nanti,” tutup Mujib.

Hal berbeda diungkapkan Sibro Malisi yang merupakan sekertaris fraksi Nasdem. Menurutnya Fraksi Nasdem meminta untuk menunda terlebih dahulu pembahasan karena pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Darurat. Saat PPKM diperpanjang lagi, kata Sibro, fokus sekarang adalah membantu masyarakat agar tidak mengalami degradasi ekonomi akibat dampak ekonomi. Sehingga meminta untuk dilakukan penundaan pembuasan KUA-PPAS 2022.

“Sekretariat DPRD ini bukan sektor esensial sehingga fokus bekerja di rumah. Sehingga lebih baik kami meminta untuk ditunda sampai tidak adanya PPKM. Kawatirnya pasca dilakukan PPKM level 3 dilakukan perpanjangan kembali,” katanya.

Pria yang juga sebagai Ketua Komisi II itu juga diperintah fokus pada memberikan langsung bantuan yang diambilkan dari gaji masing-masing. “Mengenai pembahasan akan lebih elok setelah PPKM, apalagi ekskutif juga tidak mau hadir saat PPKM,” katanya. Daripada mengagendakan jadwal pembahasan, tetapi eksekutif tidak hadir, maka lebih baik ditunda sampai dengan PPKM tuntas.

“Tidak hadirnya OPD pada saat rapat dengar pendapat tanpa keterangan mengisyaratkan bahwa OPD tidak hadir karena PPKM, dan kami sepakat,” kata Sibro. (rpd/fun)

KANIGARAN, Radar Bromo – Suasana parlemen di Kota Probolinggo nampak terbelah. Ini terlihat dari rencana pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Dewan tak kompak karena ada beberapa fraksi yang tak hadir saat pembahasan internal.

Meski begitu rencana KUA PPAS, dipastikan akan tetap dibahas. Hal itu ditegaskan Ketua DPRD Kota Probolinggo Abdul Mujib. Bahkan ia meminta agar tidak perlu ribut-ribut masalah anggaran. Pasalnya sesuai dengan data yang masuk dari kesekretariatan, masih ada RP 2,8 miliar. Di mana Rp 659 Juta di antaranya diperuntukkan untuk pembahasan P-APBD nantinya.

Pria yang akrab disapa Mujib itu juga meminta maaf kepada masyarakat. Sebab, tak seeloknya dewan yang merupakan representasi dari masyarakat, ribut-ribut masalah anggaran.

“Pertama saya ingin memyampaikan, situasi pandemi seperti ini tidak perlu ribut-ribut masalah anggaran lah. Saya atas nama lembaga menyampaikan maaf kepada masyarakat. Selaku wakil dari mereka mestinya orientasi berfikir kami semua adalah bagaimana bisa mengatasi permasalahan yang melanda sekarang,” katanya, Rabu (11/8) siang.

Terkait pembahasan, sesuai tatib dia sebagai ketua DPRD dibantu 2 pimpinan, bertugas mengkoordinasikan terkait agenda-agenda yang telah masuk dalam Rencana Kerja (Renja) DPRD. Untuk recana pembahasan KUA PPAS APBD tahun 2022 sesuai PP 12/2019 Pasal 91, DPRD diberi waktu 6 minggu untuk membahas KUA PPAS setelah kepala daerah menyerahkan kepada DPRD. Jika tidak dibahas maka kepala daerah langsung mengusulkan P-APBD untuk di bahas oleh DPRD.

“Namun jika KUA PPAS tersebut tidak dibahas di DPRD, maka DPRD tidak dapat mengetahui prioritas anggarannya bagaimana,” katanya.

Dan hal tersebut sudah dirapatkan pimpinan dan ketua-ketua fraksi. Namun yang tidak hadir adalah fraksi Nasdem, PPP, Gerindra, dan Golkar. Sehingga tidak dapat dilanjutkan untuk sementara waktu.

“Ditunda hari Kamis (19/8) depan, sambil menunggu kekompakkan semua. Sebetulnya dalam Rapim Senin (9/8) yang hadir menyatakan siap untuk membahas baik KUA PPAS dan P-APBD. Tapi kami tunggu pernyataan dari masing-masing fraksi yang tidak hadir nanti seperti apa. Saya selaku pimpinan lembaga tidak mau dikatakan lembaga ini tidak solid dan terpecah-pecah. Tidak baiklah kesannya di masyarakat. Apalagi masa-masa pandemi ribut masalah pembahasan APBD,” tegas Mujib.

Apalagi jika alasannya refocusing. Apalagi setelah adanya anggaran Perdin DPRD setelah direfocusing. Sebab anggaran Perdin masih tersisa Rp 2,8 M. Di dalamnya ada anggaran untuk pembahasan sebesar Rp 659 Juta.

“Ini hitungan ril berdasarkan kebutuhannya. Obyektif-lah. Insyaallah cukup untuk digunakan sampai selesai pembahasan P-APBD nanti,” tutup Mujib.

Hal berbeda diungkapkan Sibro Malisi yang merupakan sekertaris fraksi Nasdem. Menurutnya Fraksi Nasdem meminta untuk menunda terlebih dahulu pembahasan karena pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Darurat. Saat PPKM diperpanjang lagi, kata Sibro, fokus sekarang adalah membantu masyarakat agar tidak mengalami degradasi ekonomi akibat dampak ekonomi. Sehingga meminta untuk dilakukan penundaan pembuasan KUA-PPAS 2022.

“Sekretariat DPRD ini bukan sektor esensial sehingga fokus bekerja di rumah. Sehingga lebih baik kami meminta untuk ditunda sampai tidak adanya PPKM. Kawatirnya pasca dilakukan PPKM level 3 dilakukan perpanjangan kembali,” katanya.

Pria yang juga sebagai Ketua Komisi II itu juga diperintah fokus pada memberikan langsung bantuan yang diambilkan dari gaji masing-masing. “Mengenai pembahasan akan lebih elok setelah PPKM, apalagi ekskutif juga tidak mau hadir saat PPKM,” katanya. Daripada mengagendakan jadwal pembahasan, tetapi eksekutif tidak hadir, maka lebih baik ditunda sampai dengan PPKM tuntas.

“Tidak hadirnya OPD pada saat rapat dengar pendapat tanpa keterangan mengisyaratkan bahwa OPD tidak hadir karena PPKM, dan kami sepakat,” kata Sibro. (rpd/fun)

MOST READ

BERITA TERBARU

/