alexametrics
30.5 C
Probolinggo
Sunday, 3 July 2022

Temukan Aliran Dana Hibah Pemkot Probolinggo Beruntun

MAYANGAN, Radar Bromo – Pinjaman kendaraan milik daerah oleh sejumlah organisasi masyarakat (ormas) juga menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pinjaman kendaraan itu seharusnya dikenakan biaya pemanfaatan atau sewa. Namun, nyatanya tidak.

Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Probolinggo Zainul Fatoni menjelaskan, ada sejumlah catatan BPK dalam Laporan Hasil Pemeriksaaan (LHP) BPK atas Laporan Kekayaan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Probolinggo tahun 2021. Khususnya poin D ke-1 di halaman 45.

Disebutkan bahwa pinjam pakai kendaraan aset daerah yang dilakukan PC NU dan PD Muhammadiyah Kota Probolinggo selama lima tahun terhitung mulai tahun 2019 ada persoalan. BPK menilai pinjam pakai mobil jenis Suzuki ST 150 Futura kepada nonlembaga pemerintah itu seharusnya dikenakan biaya pemanfaatan atau sewa. Namun, nyatanya tidak.

Selain itu, pemeriksaan kartu inventaris barang (KIB) B Sekretariat Daerah menunjukan aset tetap berupa kendaraan Station Wagon merek Toyota Avanza dengan harga perolehan Rp 111 juta telah dihibahkan kepada PC NU Kota Probolinggo. Hibah dilakukan per 20 Desember 2021.

Tak hanya itu. BPK juga menemukan hibah uang secara berturut-turut sejak tahun 2019 PCNU Kota Probolinggo. Padahal seharusnya hibah berturut-turut tersebut tidak diperbolehkan.

“Terkait dengan hal ini BPK menilai kurang mempertimbangkan independensi. Mengingat sesuai SK PCNU, Wali Kota Probolinggo merupakan Mustasyar PCNU Kota Probolinggo masa khidmat 2018-2023,” terang Zainul.

Dalam LHP BPK juga dituliskan, penerbitan pinjam pakai dan hibah berupa barang dan uang kepada PCNU Kota Probolinggo tidak disertai kertas kerja dan pertimbangan teknis dan atau substansial atas keputusan tesebut. Wali Kota yang juga sekaligus Mustasyar PCNU Kota Probolinggo dapat menyebabkan kurangnya pertimbangan independensi.

MAYANGAN, Radar Bromo – Pinjaman kendaraan milik daerah oleh sejumlah organisasi masyarakat (ormas) juga menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pinjaman kendaraan itu seharusnya dikenakan biaya pemanfaatan atau sewa. Namun, nyatanya tidak.

Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Probolinggo Zainul Fatoni menjelaskan, ada sejumlah catatan BPK dalam Laporan Hasil Pemeriksaaan (LHP) BPK atas Laporan Kekayaan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Probolinggo tahun 2021. Khususnya poin D ke-1 di halaman 45.

Disebutkan bahwa pinjam pakai kendaraan aset daerah yang dilakukan PC NU dan PD Muhammadiyah Kota Probolinggo selama lima tahun terhitung mulai tahun 2019 ada persoalan. BPK menilai pinjam pakai mobil jenis Suzuki ST 150 Futura kepada nonlembaga pemerintah itu seharusnya dikenakan biaya pemanfaatan atau sewa. Namun, nyatanya tidak.

Selain itu, pemeriksaan kartu inventaris barang (KIB) B Sekretariat Daerah menunjukan aset tetap berupa kendaraan Station Wagon merek Toyota Avanza dengan harga perolehan Rp 111 juta telah dihibahkan kepada PC NU Kota Probolinggo. Hibah dilakukan per 20 Desember 2021.

Tak hanya itu. BPK juga menemukan hibah uang secara berturut-turut sejak tahun 2019 PCNU Kota Probolinggo. Padahal seharusnya hibah berturut-turut tersebut tidak diperbolehkan.

“Terkait dengan hal ini BPK menilai kurang mempertimbangkan independensi. Mengingat sesuai SK PCNU, Wali Kota Probolinggo merupakan Mustasyar PCNU Kota Probolinggo masa khidmat 2018-2023,” terang Zainul.

Dalam LHP BPK juga dituliskan, penerbitan pinjam pakai dan hibah berupa barang dan uang kepada PCNU Kota Probolinggo tidak disertai kertas kerja dan pertimbangan teknis dan atau substansial atas keputusan tesebut. Wali Kota yang juga sekaligus Mustasyar PCNU Kota Probolinggo dapat menyebabkan kurangnya pertimbangan independensi.

MOST READ

BERITA TERBARU

/