Sumber Dana RS Baru Belum Final, Komisi II Pertanyakan Pemberi Pinjaman

KANIGARAN, Radar Bromo – Rencana pembangunan rumah sakit (RS) baru di Kota Probolinggo, telah masuk Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 80/2019 tentang Percepatan Pembangunan Daerah. Namun, sejauh ini anggaran pembangunannya belum final. Maklum, pembangunan fasilitas kesehatan ini dibutuhkan dana sekitar Rp 500 miliar.

Rencananya, anggaran itu akan digali dari APBD, APBN, atau kerja sama dengan badan usaha (KPBU). Kepala Bappeda Litbang Kota Probolinggo Rey Suwigtyo mengatakan, anggaran rencana pembangunan RS baru di Kota Probolinggo dicarikan yang terbaik. Mulai dari APBN, KPBU, ataupun dari APBD.

Dengan masuknya rencana pembangunan RS dalam Perpres, Tyok -panggilan akrab Rey Suwigtyo- mengaku menindaklanjuti dengan mendatangi Kementerian Keuangan. Dalam Perpres itu sumber dananya disebutkan bisa dari KPBU, kemudian Kementerian Keuangan memberi petunjuk ke salah satu perseroan terbatas (PT). “Nanti akan dicari mana yang mungkin bisa dilakukan. Kalau harus lewat APBD, akan kami lakukan dan bisa sampai tahun 2022,” ujarnya.

Konsep rumah sakit baru sendiri, kata Tyok, merupakan rumah sakit tumbuh. Ke depan akan menjadi rumah sakit rujukan wilayah timur tipe B. Tetapi, melihat kemampuan anggaran saat ini ditambah petunjuk Dinas Kesehatan (Dinkes) Pemprov Jawa Timur, bangun rumah sakit tumbuh tipe C dulu.

Rumah sakit baru ini juga dicanangkan menjadi green hospital dan rumah sakit pariwisata sebagai penyangga dari Bromo Tengger Semeru. “Kami sekarang sudah masukkan surat ke Pemerintah Pusat untuk mendapatkan (anggaran) dari APBN. Karena ini masuk proyek strategis nasional dan masuk Perpres Nomor 80/2019,” ujarnya.

Soal rencana kebutuhan anggaran, Tyok menjelaskan, rencana pembangunan RS baru tipe B skala panjang dibutuhkan anggaran total hampir Rp 500 miliar. Namun, untuk RS tumbuh tipe C sekitar Rp 200 miliar.

“Ini kami lakukan berbagai macam formasi pendanaannya. Jika memang menggunakan dana cadangan, pasti dibahas bersama dewan. Begitu juga saat menggunakan dana pinjaman, akan dibahas dan minta persetujuan dewan,” ujarnya.

Ketua Komisi II DPRD Kota Probolinggo Sibro Malisi mengatakan, dalam hearing sebelumnya, Pemkot berencana menggunakan dana cadangan sekitar Rp 40 miliar. Anggaran itu akan dialokasikan melalui Perubahan APBD 2020 sekitar Rp 10 miliar. Ditambah Rp 15 miliar melalui APBD 2021 dan dari Perubahan APBD 2021 sebesar Rp 15 miliar.

Di luar dana cadangan itu, Pemkot juga berencana mengalokasikan Rp 50 miliar melalui APBD 2021. Ditambah Rp 116 miliar dalam APBD 2022. Dengan rincian, Rp 76 miliar dari APBD induk 2022 dan Rp 40 miliar dana cadangan yang telah disiapkan sebelumnya.

“Itu, merupakan pembiayaan yang sangat besar. Dengan asumsi APBD hanya Rp 1,1 triliun untuk pendapatan daerah. Kemudian, pada APBD 2020 sudah defisit Rp 100 miliar. Jika APBD 2021 ada pengajuan Rp 50 miliar untuk kegiatan baru, tentu kondisi itu membuat Pemkot akan mengepras kegiatan anggaran yang sudah ada,” ujarnya.

Komisi II DPRD Kota Probolinggo menilai Pemkot Probolinggo telah melangkai legislatif terkait rencana peminjaman dana untuk pembangunan rumah sakit (RS) baru. Karenanya, Komisi II akan mendatangi dan mengklarifikasi langsung Perseroan Terbatas (PT) yang disebut-sebut menjadi penyandang dana itu.

Ketua Komisi II DPRD Kota Probolinggo Sibro Malisi mengatakan, PT itu sebuah kelembagaan. Tidak mungkin ujuk-ujuk datang menawarkan dana pinjaman. Sesuai aturan, jika Pemkot mengajukan dana pinjaman harus atas persetujuan DPRD.

“Dalam waktu dekat kami juga akan mendatangi PT. Tergantung jadwalnya. Apakah benar Pemkot sudah memasukkan surat terkait pengajuan surat pinjaman. Padahal, Pemkot belum pernah membahas dengan DPRD terkait rencana pinjaman dana itu,” ujarnya kepada Jawa Pos Radar Bromo.

Sementara itu, Kepala Bappeda Litbang Kota Probolinggo Rey Suwigtyo mengaku, tidak pernah mendahului atau melangkai DPRD. PT itu datang ke Pemkot untuk mengecek kondisi dan kesiapan rencana pembangunan RS baru dan menindaklanjuti pertemuan sebelumnya.

“Kami ke PT bukan karena mengajukan surat. Tetapi, petunjuk dari Kementerian Keuangan terkait pembangunan rumah sakit baru yang masuk Perpres Nomor 80/2019. Nanti pasti rencana penganggarannya akan dibahas dan meminta persetujuan DPRD,” ujarnya. (mas/rud/mas/fun)