alexametrics
27.1 C
Probolinggo
Tuesday, 28 June 2022

Wisata Ditutup saat Lebaran, PHRI: Pelaku Wisata Makin Nyungsep

PERHIMPUNAN Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kabupaten Probolinggo langsung bereaksi atas penutupan semua objek wisata lokal selama libur Lebaran. Ketua BPC PHRI Kabupaten Probolinggo Digdoyo Djamaludin menyebut, pelaku wisata makin nyungsep dengan kebijakan itu.

Yoyok –panggilannya– sangat menyesalkan kebijakan itu. Sebab, pandemi Covid-19 yang terjadi selama hampir dua tahun ini telah membuat sektor usaha wisata tengkurap. Menurutnya, penutupan wisata lokal selama libur Lebaran hanya membuat pelaku usaha wisata makin nyungsep.

Selama ini, menurutnya, pelaku usaha wisata sudah berusaha menerapkan protokol kesehatan di objek wisata yang dikelola. Termasuk vaksinasi bagi pelaku usaha wisata dan para pekerjanya.

Harapannya, pemkab akan membuat kebijakan yang berpihak pada pelaku usaha wisata. Misalnya, membuka objek wisata selama libur Lebaran. Sehingga, bisa membangkitkan ekonomi pelaku usaha wisata.

Namun, ternyata yang terjadi sebaliknya. Pemkab justru menutup semua tempat wisata lokal selama libur Lebaran.

“Pandemi Covid-19 sudah membuat pelaku usaha wisata tengkurap. Ditambah kebijakan menutup semua objek wisata lokal selama libur Lebaran, membuat pelaku usaha wisata makin terpuruk dan nyungsep,” katanya.

Yoyok mengaku, sebenarnya pelaku usaha wisata sudah terbiasa dengan aturan tumpang tindih. Saat pemerintah pusat memperbolehkan wisata dibuka, pemkab justru memutuskan untuk menutup tempat wisata.

Satu-satunya harapan pelaku usaha wisata saat ini, menurut Yoyok, yaitu wisata Gunung Bromo tetap dibuka. Tentu saja dengan menerapkan protokol kesehatan.

“Kalau Bromo ditutup juga, kebijakan itu benar-benar fatal. Karena akan memperpanjang penderitaan dan jeritan pelaku wisata,” terangnya.

Seorang pelaku usaha wisata di Kabupaten Probolinggo, Choirul Umam juga bereaksi atas kebijakan itu. Menurutnya, seharusnya kebijakan itu tidak diputuskan mendadak.

Lebaran sudah di depan mata, kurang tiga hari saja. Libur Lebaran juga tak lama lagi datang. Tiba-tiba ada keputusan menutup semua objek wisata lokal di kabupaten.

“Harusnya aturan ini tidak mendadak begini. Sekarang sudah H-3 Lebaran. Surat edaran terkait penutupan wisata belum ada. Harusnya kebijakan hasil kajian itu ditetapkan jauh-jauh hari sebelumnya,” terangnya.

Namun, Umam mengaku hanya bisa pasrah menerima kebijakan apapun. “Semoga itu yang terbaik bagi kami semua. Hanya memang seharusnya kebijakan itu dilakukan jauh hari sebelum liburan Lebaran. Jadi tidak terkesan mendadak seperti saat ini,” ungkapnya.

Sudir Supriyadi, pengelola Wisata P30 di Desa Wonokerso, Kecamatan Sumber, pun menegaskan kurang setuju dengan kebijakan itu. Yang lebih tepat menurutnya, membatasi jumlah pengunjung. Bukan menutup total semua tempat wisata lokal.

“Kami sudah menerima SE Bupati tentang kebijakan itu. Yang jelas, kebijakan ini berdampak kepada kami selaku pengelola wisata,” terangnya.

Selama pandemi, menurut Sudir, hampir seluruh destinasi wisata mengalami defisit. Pendapatan berkurang jauh, bahkan hampir tidak ada. Sementara petugas atau karyawan di tempat wisata tetap bekerja.

“Tapi kami tetap memaklumi keputusan ini. Karena memang pandemi Covid masih bergentayangan. Apalagi saat ini Kecamatan Sumber masuk zona oranye setelah sempat zona merah,” terangnya.

Lain lagi dengan As’ad, pengelola wisata Air Terjun Jaran Goyang di Desa Guyangan, Kecamatan Krucil. Dia mengaku sangat memaklumi kebijakan yang dibuat pemkab. Asalkan bisa mencegah dan mengurangi penularan Covid-19.

“Kami selaku pengelola wisata di Kabupaten Probolinggo siap mengikuti arahan bupati. Memang tidak ada pemasukan. Tapi, kami tidak bisa berbuat banyak. Toh, nantinya bupati juga yang akan memperbaiki sektor ekonomi di tempat wisata,” tegasnya. (mas/ar/hn)

PERHIMPUNAN Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kabupaten Probolinggo langsung bereaksi atas penutupan semua objek wisata lokal selama libur Lebaran. Ketua BPC PHRI Kabupaten Probolinggo Digdoyo Djamaludin menyebut, pelaku wisata makin nyungsep dengan kebijakan itu.

Yoyok –panggilannya– sangat menyesalkan kebijakan itu. Sebab, pandemi Covid-19 yang terjadi selama hampir dua tahun ini telah membuat sektor usaha wisata tengkurap. Menurutnya, penutupan wisata lokal selama libur Lebaran hanya membuat pelaku usaha wisata makin nyungsep.

Selama ini, menurutnya, pelaku usaha wisata sudah berusaha menerapkan protokol kesehatan di objek wisata yang dikelola. Termasuk vaksinasi bagi pelaku usaha wisata dan para pekerjanya.

Harapannya, pemkab akan membuat kebijakan yang berpihak pada pelaku usaha wisata. Misalnya, membuka objek wisata selama libur Lebaran. Sehingga, bisa membangkitkan ekonomi pelaku usaha wisata.

Namun, ternyata yang terjadi sebaliknya. Pemkab justru menutup semua tempat wisata lokal selama libur Lebaran.

“Pandemi Covid-19 sudah membuat pelaku usaha wisata tengkurap. Ditambah kebijakan menutup semua objek wisata lokal selama libur Lebaran, membuat pelaku usaha wisata makin terpuruk dan nyungsep,” katanya.

Yoyok mengaku, sebenarnya pelaku usaha wisata sudah terbiasa dengan aturan tumpang tindih. Saat pemerintah pusat memperbolehkan wisata dibuka, pemkab justru memutuskan untuk menutup tempat wisata.

Satu-satunya harapan pelaku usaha wisata saat ini, menurut Yoyok, yaitu wisata Gunung Bromo tetap dibuka. Tentu saja dengan menerapkan protokol kesehatan.

“Kalau Bromo ditutup juga, kebijakan itu benar-benar fatal. Karena akan memperpanjang penderitaan dan jeritan pelaku wisata,” terangnya.

Seorang pelaku usaha wisata di Kabupaten Probolinggo, Choirul Umam juga bereaksi atas kebijakan itu. Menurutnya, seharusnya kebijakan itu tidak diputuskan mendadak.

Lebaran sudah di depan mata, kurang tiga hari saja. Libur Lebaran juga tak lama lagi datang. Tiba-tiba ada keputusan menutup semua objek wisata lokal di kabupaten.

“Harusnya aturan ini tidak mendadak begini. Sekarang sudah H-3 Lebaran. Surat edaran terkait penutupan wisata belum ada. Harusnya kebijakan hasil kajian itu ditetapkan jauh-jauh hari sebelumnya,” terangnya.

Namun, Umam mengaku hanya bisa pasrah menerima kebijakan apapun. “Semoga itu yang terbaik bagi kami semua. Hanya memang seharusnya kebijakan itu dilakukan jauh hari sebelum liburan Lebaran. Jadi tidak terkesan mendadak seperti saat ini,” ungkapnya.

Sudir Supriyadi, pengelola Wisata P30 di Desa Wonokerso, Kecamatan Sumber, pun menegaskan kurang setuju dengan kebijakan itu. Yang lebih tepat menurutnya, membatasi jumlah pengunjung. Bukan menutup total semua tempat wisata lokal.

“Kami sudah menerima SE Bupati tentang kebijakan itu. Yang jelas, kebijakan ini berdampak kepada kami selaku pengelola wisata,” terangnya.

Selama pandemi, menurut Sudir, hampir seluruh destinasi wisata mengalami defisit. Pendapatan berkurang jauh, bahkan hampir tidak ada. Sementara petugas atau karyawan di tempat wisata tetap bekerja.

“Tapi kami tetap memaklumi keputusan ini. Karena memang pandemi Covid masih bergentayangan. Apalagi saat ini Kecamatan Sumber masuk zona oranye setelah sempat zona merah,” terangnya.

Lain lagi dengan As’ad, pengelola wisata Air Terjun Jaran Goyang di Desa Guyangan, Kecamatan Krucil. Dia mengaku sangat memaklumi kebijakan yang dibuat pemkab. Asalkan bisa mencegah dan mengurangi penularan Covid-19.

“Kami selaku pengelola wisata di Kabupaten Probolinggo siap mengikuti arahan bupati. Memang tidak ada pemasukan. Tapi, kami tidak bisa berbuat banyak. Toh, nantinya bupati juga yang akan memperbaiki sektor ekonomi di tempat wisata,” tegasnya. (mas/ar/hn)

MOST READ

BERITA TERBARU

/