BPK Temukan Dugaan Perdin Fiktif di Sekwan Kota Probolinggo

MAYANGAN, Radar Bromo – Tim audit BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) Jawa Timur, menemukan dugaan penyalahgunaan anggaran kegiatan di sekretariat DPRD (sekwan) Kota Probolinggo. Diduga, ada perjalanan dinas (perdin) fiktif di lembaga itu.

Jumlahnya pun tidak sedikit, mencapai Rp 800 juta. Atas temuan itu, BPK meminta dilakukan perbaikan dengan cara mengembalikan anggaran kegiatan yang diduga fiktif tersebut.

Data yang dihimpun Jawa Pos Radar Bromo menyebutkan, dugaan kegiatan perdin fiktif di sekwan itu terjadi pada tahun 2019. Dengan total anggaran perdin yang diduga fiktif mencapai Rp 800 juta.

Pada akhir tahun 2019, dugaan kegiatan perdin fiktif itu menjadi temuan di internal Pemkot Probolinggo. Hingga akhirnya, BPK Jawa Timur melakukan audit keuangan pemerintah daerah tahun 2019 pada Januari-Februari 2020. Dan saat itulah, BPK perwakilan Jawa Timur juga menemukan dugaan serupa.

BPK pun meminta untuk dilakukan perbaikan dengan cara mengembalikan kerugian negara sebesar Rp 800 juta itu. Sesuai aturan, ada waktu 60 hari untuk mengembalikan kerugian negara. Yakni, terhitung sejak turunnya Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Jatim pada 20 Maret mendatang. Artinya, ada waktu untuk mengembalikan anggaran Rp 800 juta itu sampai 20 Mei 2020.

Salah satu anggota DPRD Kota Probolinggo saat dikonfirmasi membenarkan temuan BPK perwakilan Jatim tentang dugaan perdin fiktif di Sekwan.

Menurutnya, pada Januari-Februari 2020, BPK melakukan audit keuangan Pemkot Probolinggo, termasuk sekwan. Nah, saat itu BPK menemukan adanya kegiatan perdin yang diduga kuat tidak bisa dipertanggungjawabkan.

”Iya ada temuan BPK, terkait anggaran perdin. Saya tidak tahu pasti, apakah kegiatan perdin fiktif atau seperti apa temuan itu,” kata anggota dewan yang wanti-wanti tak disebutkan identitasnya itu.

Pada Jawa Pos Radar Bromo, ia mengatakan, BPK menemukan anggaran perdin fiktif dengan nilai sekitar Rp 800 juta. BPK pun minta untuk segera dilakukan perbaikan. Namun, dalam LHP BPK tetap akan dicantumkan temuan tersebut.

Nah, batas waktu perbaikan atau pengembalian itu 60 hari, setelah LHP BPK turun. ”Informasinya, LHP BPK itu turunnya tanggal 20 Maret besok. Jadi, waktu untuk pengembalian paling akhir, 60 hari setelah LHP BPK turun,” ungkapnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Probolinggo Abdul Mujib saat dikonfirmasi tidak menampik adanya temuan BPK tersebut. Bahkan, tidak hanya di Sekwan, hampir di semua SKPD juga ada temuan.

Namun, Mujib –panggilannya- mengaku, dirinya kurang tahu pasti soal besarnya anggaran yang diduga fiktif tersebut. Menurutnya, dirinya akan mempelajari lebih dulu. Termasuk, rinciannya seperti apa.

”Kalau soal angka saya kurang paham. Nanti akan kami pahami dulu, rincian kegiatannya apa saja. Tidak serta merta bicara angka-angka. Karena soal angka itu harus detail dan rujukannya harus jelas,” katanya saat dikonfirmasi via telepon.

Terpisah, Wahono, sekretaris DPRD Kota Probolinggo belum dapat dikonfirmasi. Saat dihubungi via telepon, tak kunjung diangkat. (mas/hn)