DLH Jatim Temukan Pelanggaran Terkait Polemik PT AFU

MAYANGAN, Radar Bromo – Polemik antara warga Kelurahan Sukabumi, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo dengan PT Amak Firdaus Utama (AFU), terus bergulir. Senin (9/12), permasalahan yang dipicu persoalan limbah pabrik itu dibahas di Komisi III DPRD Kota Probolinggo.

Dalam rapat dengar pendapat itu, terungkap jika hasil sampel pembuangan limbah di PT AFU dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Pemprov Jawa Timur (Jatim), sudah keluar. Bahkan, DLH Jawa Timur juga menerbitkan rekomendasi untuk pemberian sanksi administrasi kepada PT AFU.

DLH menilai ada pelanggaran. Setidaknya, ada 15 poin temuan hasil verifikasi lapangan yang dilakukan Maret 2019 lalu. Surat tertanggal 25 Juli itu baru diterima DLH Kota Probolinggo pada Agustus 2019.

“Ada surat rekomendasi pemberian sanksi administrasi pada PT AFU dari DLH Provinsi Jatim. Sekarang surat rekomendasi pemberian sanksi administrasi itu masih dalam proses pembuat SK Wali Kota,” ujar Kabid Tata Penataan DLH Kota Probolinggo Heru Margianto.

Heru mengatakan, surat rekomendasi pemberian sanksi administrasi itu memang dikeluarkan DLH Jatim. Namun, surat keputusan (SK) pemberian sanksinya langsung dari Wali Kota Probolinggo. “SK pemberian sanksi belum terbit. Masih dalam proses,” ujarnya.

Dalam surat rekomendasi DLH Jatim, kata Heru, ada 15 poin temuan DLH Jatim saat verifikasi lapangan. Pertama, PT AFU telah memiliki dokumen lingkungan UKL-UPL. PT AFU telah melaporkan pelaksanaan dokumen lingkungan enam bulan sekali.

Namun, pada poin nomor 3 disebutkan, PT AFU belum melaksanakan secara keseluruhan arahan pengelolaan lingkungan dan pemantauan lingkungan dalam dokumen. Seperti belum melakukan uji kualitas air limbah setiap bulan.

Selain itu, pihak industri belum memiliki izin pembuangan air limbah dan belum mengajukan izin pembuangan air limbah. “Dalam surat rekomendasi DLH Jatim, PT AFU melanggar pasal 20 ayat (3) huruf b UU Nomor 32/2002 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Serta, pasal 40 ayat (1) PP Nomor 82/2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air,” jelasnya.

Sementara itu, Manajer PT AFU A.A.A Rudianto, mengaku baru mengetahui adanya rekomendasi pemberian sanksi dari DLH Jatim. Menurutnya, dilihat dari sepintas sudah banyak yang dilakukan dan dipenuhi oleh PT AFU. “Perlu dipertegas, surat dari DLH Jatim itu rekomendasi, bukan SK pemberian sanksi. Keputusan pemberian sanksi itu dari Bapak Wali Kota,” ujarnya. (mas/rud)