Pokja Akan Jawab Sanggahan soal Pemenang Tender RSUD Baru

KANIGARAN, Radar Bromo – Sanggahan bahwa pemenang tender lelang konstruksi RSUD baru tidak memenuhi persyaratan, dibantah oleh Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, Setda Kota Probolinggo. Bahkan, Kamis ini (10/9) Pokja akan menjawab sanggahan itu.

Kabag Pengadaan Barang dan Jasa Gofur Efendi menjelaskan, pemenang tender sudah menyertakan dokumen sewa peralatan sebagai salah satu persyaratan lelang. Dokumen sewa peralatan ini menjadi materi sanggahan yang disampaikan kontraktor lain, PT Brawijaya Karya Mandiri.

Bahkan, sejumlah perwakilan LSM mendatangi Gofur ke kantornya, Rabu (9/9). Mereka juga mempertanyakan dokumen sewa peralatan dari pemenang tender.

“Saat pembuktian, dia bisa menunjukkan dokumen sewa peralatan. Dalam sewa tersebut bahasanya belum tentu menang, tapi masih tercantum akan. Baru ketika dinyatakan menang, maka pemenang bisa berikatan dengan pihak manapun untuk menyewa peralatan tersebut,” ujarnya.

Jika yang dipermasalahkan adalah meminjam alat pada TNI, menurutnya hal itu diperbolehkan. “Dalam persyaratan dokumen, ada persyaratan untuk menyewa jembatan bailey. Lalu dalam evaluasi teknis yang katanya pakai alat TNI tidak boleh, itu tidak benar. Aturan mana yang tidak memperbolehkan?” ujar Gofur.

Gofur menegaskan, Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 9/2014 mengatur bahwa pihak swasta boleh meminjam alat dari TNI. Dalam Pasal 15 disebutkan beberapa hal tentang pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN) milik TNI. Salah satunya sewa dan pinjam pakai.

“Lalu di Pasal 16 disebutkan tentang siapa saja yang yang boleh sewa atau pinjam. Salah satunya yang boleh pinjam adalah pihak swasta,” terangnya.

Ditemui terpisah Gofur menjelaskan, saat ini proses lelang konstruksi RSUD baru masuk masa sanggahan. Sanggahan adalah salah satu tahap yang diatur dalam proses lelang barang dan jasa bagi pihak-pihak yang tidak puas dengan keputusan Pokja.

“Jadi sekarang ini belum ada perjanjian sewa karena memang belum selesai prosesnya. Penyampaian salinan laporan ke Kemenkeu dilakukan setelah ada perjanjian sewa. Sementara perjanjian sewa baru bisa dilakukan setelah dipastikan pemenang tender menjadi pemenang,” terangnya.

Seperti diketahui, sanggahan disampaikan PT Brawijaya Karya Mandiri. PT Brawijaya Karya Mandiri menuntut agar pemenang tender menunjukkan perjanjian sewa dengan pemilik jembatan bailey, yaitu TNI. Perjanjian sewa itu selanjutnya harus dilaporkan ke Kementerian Keuangan. Tanda bukti telah melaporkan kemudian disampaikan ke Pokja.

“Pasal 16 ayat i menyebutkan salinan perjanjian sewa disampaikan kepada Menkeu paling lambat tujuh hari kerja terhitung sejak ditandatanganinya perjanjian sewa. Yang kami inginkan, tunjukkan dokumen ini. Apa memang sudah ada. Jika tidak ada, ini kan bisa diduga ada penyelewengan,” ujar Abdullah, manager teknik PT Brawijaya Karya Mandiri saat ditemui Selasa (8/9) sore.

Di sisi lain, Rabu (9/9) Bagian Pengadaan Barang dan Jasa didatangi perwakilan Lembaga Perlindungan Konsumen (LPK) cabang Kota Probolinggo. Tujuannya, mengklarifikasi sanggahan pemenang lelang konstruksi RSUD yang diduga tidak lengkap dokumennya.

“Kami ingin mengklarifikasi terkait pemberitaan mengenai dokumen lelang RSUD baru yang dinilai tidak lengkap. Bahkan, juga ada penggunaan peralatan TNI yang disewakan kepada pihak swasta ini,” ujar Louis Hariona, perwakilan LPK. (put/hn)