alexametrics
28.6 C
Probolinggo
Tuesday, 24 May 2022

Rp 1,4 Miliar untuk Bantuan Tidak Terduga Siap Digelontorkan

DRINGU, Radar Bromo – Pandemi yang memunculkan kebijakan PPKM Mikro Darurat, sedikit banyak mempengaruhi perekonomian. Banyak pelaku usaha yang pemasukannya berkurang. Supaya mereka dapat melanjutkan hidup, pemerintah tengah menyiapkan sejumlah skema untuk pemberian bantuan yang menggunakan Biaya Tak Terduga (BTT).

Seperti BTT yang melekat pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos PPPA) Kota Probolinggo. Setidaknya ada Rp 1,4 miliar anggaran BTT yang melekat pada Dinsos ayang digelontorkan pada warga yang terdampak.

Kepala Dinsos PPPA Kota Probolinggo Reysuwigtio menerangkan bahwa data yang menjadi dasar Dinsos untuk memberikan bansos yakni data kemiskinan yang ada di Kota Probolinggo. Dari sejumlah data tersebut, tidak berbenturan dengan bantuan lainya. Baik dari pemprov dan juga pusat.

“Jadi untuk BTT tiap OPD ada. Nah di kami anggaran BTT 1,4 Miliar. Nah untuk bantuan pedagang yang terdampak PPKM misalnya, itu melekat pada BTT DKUPP selaku OPD yang menanganinya. Data tersebut acuannya satu KK. Sehingga jika warga tersebut masuk pada data penerima BTT dari Dinsos, meskipun dia juga pedagang. Namun hanya mendapatkan satu bantuan saja, tidak dobel,” katanya.

Contohnya, jika ada ayah dan anak pedagang dan masuk data di Dinsos dan masih satu KK, maka anak dari pedagang tidak bisa menerima bantuan. “Karena hitungannya per KK. Jika dimasukkan, akan terdata dobel,” ungkap pria yang akrab disapa Tio, Kamis (8/7) siang.

Selanjutnya dari total anggaran Rp 1,4 Miliar, BTT sebagian sudah tersalurkan. Kemudian untuk penyaluran tahap kedua akan dilakukan Senin (12/7) mendatang. “Jadi yang mulanya penyalurannya per kecamatan, kini diubah per Kelurahan dengan batasan perhari maksimal 100 orang,” bebernya.

Sementara itu, pembelakuan PPKM Mikro Darurat membuat pemerintah bahu membahu-membantu. Termasuk yang dilakukan Satlantas Polresta. Jumat (9/7) pagi, personel Satlantas Polresta membagikan puluhan sembako dan juga masker pada sejumlah PKL yang ada di alun-alun.

“Kegiatan ini sebetulnya dilakukan tiap jumat. Sasarannya yakni tukang becak dan juga orang yang kurang mampu lainya. Namun karena kondisi PPKM ini, maka sasarannya kami alihkan ke PKL yang ada di alun-alun. Mengingat mereka juga terdampak secara langsung,” kata Kasat Lantas Polres Probolinggo Kota AKP Roni Faslah.

Ia berharap kondisi demikian dapat dipahami olah semua kalangan. Baik PKL, pemilik toko dan juga warga lainya. Sehingga bisa saling sama-sama berjalan tanpa menyalahkan satu sama lainnya.

“Jika dinilai hanya dengan sembako dan masker ini, tidak cukup untuk bisa memenuhi kebutuhan secara keseluruahn. Tapi paling tidak dapat meringankan. Harapannya, mari kondisi demikian ini bisa dipahami bersama. Tentunya dengan harapan agar kondisi ini segera berlalu. Sehingga perekonomian berangsur kembali normal,” harapnya. (rpd/fun)

DRINGU, Radar Bromo – Pandemi yang memunculkan kebijakan PPKM Mikro Darurat, sedikit banyak mempengaruhi perekonomian. Banyak pelaku usaha yang pemasukannya berkurang. Supaya mereka dapat melanjutkan hidup, pemerintah tengah menyiapkan sejumlah skema untuk pemberian bantuan yang menggunakan Biaya Tak Terduga (BTT).

Seperti BTT yang melekat pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos PPPA) Kota Probolinggo. Setidaknya ada Rp 1,4 miliar anggaran BTT yang melekat pada Dinsos ayang digelontorkan pada warga yang terdampak.

Kepala Dinsos PPPA Kota Probolinggo Reysuwigtio menerangkan bahwa data yang menjadi dasar Dinsos untuk memberikan bansos yakni data kemiskinan yang ada di Kota Probolinggo. Dari sejumlah data tersebut, tidak berbenturan dengan bantuan lainya. Baik dari pemprov dan juga pusat.

“Jadi untuk BTT tiap OPD ada. Nah di kami anggaran BTT 1,4 Miliar. Nah untuk bantuan pedagang yang terdampak PPKM misalnya, itu melekat pada BTT DKUPP selaku OPD yang menanganinya. Data tersebut acuannya satu KK. Sehingga jika warga tersebut masuk pada data penerima BTT dari Dinsos, meskipun dia juga pedagang. Namun hanya mendapatkan satu bantuan saja, tidak dobel,” katanya.

Contohnya, jika ada ayah dan anak pedagang dan masuk data di Dinsos dan masih satu KK, maka anak dari pedagang tidak bisa menerima bantuan. “Karena hitungannya per KK. Jika dimasukkan, akan terdata dobel,” ungkap pria yang akrab disapa Tio, Kamis (8/7) siang.

Selanjutnya dari total anggaran Rp 1,4 Miliar, BTT sebagian sudah tersalurkan. Kemudian untuk penyaluran tahap kedua akan dilakukan Senin (12/7) mendatang. “Jadi yang mulanya penyalurannya per kecamatan, kini diubah per Kelurahan dengan batasan perhari maksimal 100 orang,” bebernya.

Sementara itu, pembelakuan PPKM Mikro Darurat membuat pemerintah bahu membahu-membantu. Termasuk yang dilakukan Satlantas Polresta. Jumat (9/7) pagi, personel Satlantas Polresta membagikan puluhan sembako dan juga masker pada sejumlah PKL yang ada di alun-alun.

“Kegiatan ini sebetulnya dilakukan tiap jumat. Sasarannya yakni tukang becak dan juga orang yang kurang mampu lainya. Namun karena kondisi PPKM ini, maka sasarannya kami alihkan ke PKL yang ada di alun-alun. Mengingat mereka juga terdampak secara langsung,” kata Kasat Lantas Polres Probolinggo Kota AKP Roni Faslah.

Ia berharap kondisi demikian dapat dipahami olah semua kalangan. Baik PKL, pemilik toko dan juga warga lainya. Sehingga bisa saling sama-sama berjalan tanpa menyalahkan satu sama lainnya.

“Jika dinilai hanya dengan sembako dan masker ini, tidak cukup untuk bisa memenuhi kebutuhan secara keseluruahn. Tapi paling tidak dapat meringankan. Harapannya, mari kondisi demikian ini bisa dipahami bersama. Tentunya dengan harapan agar kondisi ini segera berlalu. Sehingga perekonomian berangsur kembali normal,” harapnya. (rpd/fun)

MOST READ

BERITA TERBARU

/