alexametrics
31.7 C
Probolinggo
Monday, 8 August 2022

Pedas, Ini Kata Dewan soal Polemik Ketenagakerjaan di PT Sulindo  

MAYANGAN, Radar Bromo – Komisi III DPRD Kota Probolinggo menilai proses mutasi yang dilakukan PT Sukses Lautan Indonesia (Sulindo) terhadap 5 karyawannya merupakan bentuk akal-akalan untuk menghindari proses pemutusan hubungan kerja (PHK). Jika dilakukan PHK, maka perusahaan harus membayarkan pesangon, bukan uang gaji sebanyak lipat tiga.

“Proses sengketa 5 karyawan dengan PT Sulindo ini sudah kami tindak lanjuti dengan RDP (rapat dengar pendapat). Saat itu tidak ada dari Dinas Tenaga Kerja karena masih berlaku larangan rapat bagi OPD (Organisasi Perangkat Daerah),” ujar Ketua Komisi III DPRD Kota Probolinggo Agus Rianto.

Dalam RDP itu, kata Agus, ada rekomendasi untuk dilakukan penyelesaian dengan dimediasi oleh Dinas Tenaga Kerja. Dengan penyelesaian dilakukan dalam waktu 10 hari, tapi ternyata prosesnya tidak selesai. “Ini hanya akal-akalan yang dilakukan perusahaan untuk tidak memberhentikan melainkan melakukan mutasi,” ujarnya.

Baca juga: Polemik Ketenagakerjaan PT Sulindo, KSPI Wadul Wali Kota

Kepada perwakilan karyawan yang hadir, Agus menjelaskan, sama halnya dengan komisi I, II, dan III tidak memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan menghukum. Yang bisa dilakukan hanya mengeluarkan rekomendasi untuk dilakukan oleh OPD terkait. “Tapi, ini perlu direkomendasikan ke Dinas Perizinan terkait izin Sulindo ini dievaluasi. Karena ada yang salah dalam manajemen perusahaan,” jelasnya.

Ketua DPRD Kota Probolinggo Abdul Mujib mengatakan, permasalahan PT Sulindo dengan 5 karyawan ini telah masuk tahapan mediasi. Namun, masalahnya perusahaan tidak membayar hak 5 karyawan selama mediasi.

“Jika memang tidak bisa diselesaikan melalui proses mediasi, baik di tingkat bipartit dan tripartit, maka satu-satunya jalan adalah masuk ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI). Biar nanti pengadilan yang memutuskan permasalahan ini secara adil,” ujarnya. (put/rud)

 

MAYANGAN, Radar Bromo – Komisi III DPRD Kota Probolinggo menilai proses mutasi yang dilakukan PT Sukses Lautan Indonesia (Sulindo) terhadap 5 karyawannya merupakan bentuk akal-akalan untuk menghindari proses pemutusan hubungan kerja (PHK). Jika dilakukan PHK, maka perusahaan harus membayarkan pesangon, bukan uang gaji sebanyak lipat tiga.

“Proses sengketa 5 karyawan dengan PT Sulindo ini sudah kami tindak lanjuti dengan RDP (rapat dengar pendapat). Saat itu tidak ada dari Dinas Tenaga Kerja karena masih berlaku larangan rapat bagi OPD (Organisasi Perangkat Daerah),” ujar Ketua Komisi III DPRD Kota Probolinggo Agus Rianto.

Dalam RDP itu, kata Agus, ada rekomendasi untuk dilakukan penyelesaian dengan dimediasi oleh Dinas Tenaga Kerja. Dengan penyelesaian dilakukan dalam waktu 10 hari, tapi ternyata prosesnya tidak selesai. “Ini hanya akal-akalan yang dilakukan perusahaan untuk tidak memberhentikan melainkan melakukan mutasi,” ujarnya.

Baca juga: Polemik Ketenagakerjaan PT Sulindo, KSPI Wadul Wali Kota

Kepada perwakilan karyawan yang hadir, Agus menjelaskan, sama halnya dengan komisi I, II, dan III tidak memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan menghukum. Yang bisa dilakukan hanya mengeluarkan rekomendasi untuk dilakukan oleh OPD terkait. “Tapi, ini perlu direkomendasikan ke Dinas Perizinan terkait izin Sulindo ini dievaluasi. Karena ada yang salah dalam manajemen perusahaan,” jelasnya.

Ketua DPRD Kota Probolinggo Abdul Mujib mengatakan, permasalahan PT Sulindo dengan 5 karyawan ini telah masuk tahapan mediasi. Namun, masalahnya perusahaan tidak membayar hak 5 karyawan selama mediasi.

“Jika memang tidak bisa diselesaikan melalui proses mediasi, baik di tingkat bipartit dan tripartit, maka satu-satunya jalan adalah masuk ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI). Biar nanti pengadilan yang memutuskan permasalahan ini secara adil,” ujarnya. (put/rud)

 

MOST READ

BERITA TERBARU

/