alexametrics
27.9 C
Probolinggo
Wednesday, 16 June 2021
Desktop_AP_Top Banner

Sekeluarga Huni Rumah Tak Layak, Bantuan RTLH Terkendala Status Tanah

Mobile_AP_Top Banner
Desktop_AP_Leaderboard 1

KEDOPOK, Radar Bromo – Pasangan suami-istri (pasutri) Sugeng, 42 dan Dina Angraeni, 37, bersama dua anaknya harus tinggal di rumah tak layak huni. Bukan tak punya keinginan untuk memiliki rumah layak. Namun, pendapatan Sugeng sebagai kepala keluarga, tak mampu mencukupi keinginannya.

Sudah sekitar 8 tahun, mereka tinggal di rumah tak layak di RT 1/RW 3, Kelurahan Jrebeng Lor, Kecamatan Kedopok, Kota Probolinggo. Rumahnya yang bahan utamanya dari bambu, terlihat sudah tidak kokoh. Gedeknya banyak berlubang. Bahkan, perabot di dalamnya juga butuh perhatian.

Sugeng mengaku, sebelumnya pernah mendapatkan bantuan dari pemerintah. Bantuan itu berupa uang tunai. Namun, adanya bantuan itu belum bisa membuatnya mampu memperbaki rumahnya. Di rumahnya, memang terlihat ada kulkas dan televisi, namun ternyata semuanya sudah rusak.

Selama ini, Sugeng memang berusaha memenuhi perekonomian keluarganya dengan menjadi tukang servis kulkas. Namun, pendapatannya juga tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dapur dan kebutuhan kedua anaknya. “Dulu (2019) pernah dapat bantuan Rp 600 ribu. Kemudian, dapat lagi Rp 300 ribu, terus tidak dapat sudah,” ujarnya.

Karena tidak memiliki dana lebih, Sugeng bersama istri dan dua anaknya yang bocah, harus bertahan di rumah satu-satunya yang kini makin memprihatinkan. Jika hujan, atapnya bocor. Angin pun bebas keluar masuk. Tak ayal, bila malam mereka harus melawan dingin.

Tak hanya rumahnya yang tak layak. Tempat tidurnya juga terlihat kumuh. Kasur kapuk yang digunakan sudah saatnya diganti. Namun, pasutri ini masih mempertahankannya. Hanya satu alasannya, tak ada pilihan lain. “Tidak punya uang untuk membetulkan rumah,” ujar Sugeng.

 

Belum Bisa Dapat Bantuan RTLH

KONDISI perekonomian pasangan suami-istri (pasutri) Sugeng, 42 dan Dina Angraeni, 37, sudah terpantau oleh Pemkot Probolinggo. Mereka sudah didaftarkan untuk memperoleh bantuan melalui Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Nontunai (BPNT).

Kasi Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinsos Kota Probolinggo Fitria Septiawati mengatakan, yang bersangkutan pernah mendapatkan Bantuan Sosial Tunai (BST) pada 2020-2021. Terakhir pada Maret 2021.

Namun, bantuan itu tidak dilanjutkan karena yang bersangkutan didaftarkan untuk memperoleh PKH dan BPNT. “Memang saat ini belum dapat, sebab masih proses. Namun, sudah kami ajukan. Yang pasti, tahun ini akan mendapatkan PKH dan BPNT, karena sudah diajukan,” jelasnya.

Untuk bantuan pembangunan rumah tidak layak huni (RTLH), menurut Fitria, bukan wewenangnya. Selain itu, tanah yang mereka tempati masih atas nama bersama. Bukan milik pribadi Sugeng atau Dina.

“Saya sudah sampaikan bahwa kami bisa lakukan koordinasi dengan Dinas Perkim mengenai RTLH. Namun, kami minta untuk urusan tanahnya diselesaikan dulu, sehingga sudah atas nama bukan tanah CS (bersama) lagi. Kata bapaknya (Sugeng), masih proses,” ujar Fitria.

Terkait kepemilikan tanah ini, dibenarkan oleh Sugeng. Menurutnya, tanah yang ditempati saat ini awalnya tanah bersama. Panjangnya 17 meter dengan lebar 12 meter. Kini, sudah dibagi. Sugeng mendapatkan bagian seluas 12 meter kali 5 meter.

“Saya sudah mengurusnya (sertifikat) sejak tahun 2017 lalu. Tapi, masih belum selesai,” ujarnya. Karenanya, kini status tanahnya masih milik bersama. (rpd/rud)

Mobile_AP_Rectangle 1

KEDOPOK, Radar Bromo – Pasangan suami-istri (pasutri) Sugeng, 42 dan Dina Angraeni, 37, bersama dua anaknya harus tinggal di rumah tak layak huni. Bukan tak punya keinginan untuk memiliki rumah layak. Namun, pendapatan Sugeng sebagai kepala keluarga, tak mampu mencukupi keinginannya.

Sudah sekitar 8 tahun, mereka tinggal di rumah tak layak di RT 1/RW 3, Kelurahan Jrebeng Lor, Kecamatan Kedopok, Kota Probolinggo. Rumahnya yang bahan utamanya dari bambu, terlihat sudah tidak kokoh. Gedeknya banyak berlubang. Bahkan, perabot di dalamnya juga butuh perhatian.

Sugeng mengaku, sebelumnya pernah mendapatkan bantuan dari pemerintah. Bantuan itu berupa uang tunai. Namun, adanya bantuan itu belum bisa membuatnya mampu memperbaki rumahnya. Di rumahnya, memang terlihat ada kulkas dan televisi, namun ternyata semuanya sudah rusak.

Mobile_AP_Half Page

Selama ini, Sugeng memang berusaha memenuhi perekonomian keluarganya dengan menjadi tukang servis kulkas. Namun, pendapatannya juga tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dapur dan kebutuhan kedua anaknya. “Dulu (2019) pernah dapat bantuan Rp 600 ribu. Kemudian, dapat lagi Rp 300 ribu, terus tidak dapat sudah,” ujarnya.

Karena tidak memiliki dana lebih, Sugeng bersama istri dan dua anaknya yang bocah, harus bertahan di rumah satu-satunya yang kini makin memprihatinkan. Jika hujan, atapnya bocor. Angin pun bebas keluar masuk. Tak ayal, bila malam mereka harus melawan dingin.

Tak hanya rumahnya yang tak layak. Tempat tidurnya juga terlihat kumuh. Kasur kapuk yang digunakan sudah saatnya diganti. Namun, pasutri ini masih mempertahankannya. Hanya satu alasannya, tak ada pilihan lain. “Tidak punya uang untuk membetulkan rumah,” ujar Sugeng.

 

Belum Bisa Dapat Bantuan RTLH

KONDISI perekonomian pasangan suami-istri (pasutri) Sugeng, 42 dan Dina Angraeni, 37, sudah terpantau oleh Pemkot Probolinggo. Mereka sudah didaftarkan untuk memperoleh bantuan melalui Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Nontunai (BPNT).

Kasi Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinsos Kota Probolinggo Fitria Septiawati mengatakan, yang bersangkutan pernah mendapatkan Bantuan Sosial Tunai (BST) pada 2020-2021. Terakhir pada Maret 2021.

Namun, bantuan itu tidak dilanjutkan karena yang bersangkutan didaftarkan untuk memperoleh PKH dan BPNT. “Memang saat ini belum dapat, sebab masih proses. Namun, sudah kami ajukan. Yang pasti, tahun ini akan mendapatkan PKH dan BPNT, karena sudah diajukan,” jelasnya.

Untuk bantuan pembangunan rumah tidak layak huni (RTLH), menurut Fitria, bukan wewenangnya. Selain itu, tanah yang mereka tempati masih atas nama bersama. Bukan milik pribadi Sugeng atau Dina.

“Saya sudah sampaikan bahwa kami bisa lakukan koordinasi dengan Dinas Perkim mengenai RTLH. Namun, kami minta untuk urusan tanahnya diselesaikan dulu, sehingga sudah atas nama bukan tanah CS (bersama) lagi. Kata bapaknya (Sugeng), masih proses,” ujar Fitria.

Terkait kepemilikan tanah ini, dibenarkan oleh Sugeng. Menurutnya, tanah yang ditempati saat ini awalnya tanah bersama. Panjangnya 17 meter dengan lebar 12 meter. Kini, sudah dibagi. Sugeng mendapatkan bagian seluas 12 meter kali 5 meter.

“Saya sudah mengurusnya (sertifikat) sejak tahun 2017 lalu. Tapi, masih belum selesai,” ujarnya. Karenanya, kini status tanahnya masih milik bersama. (rpd/rud)

Mobile_AP_Rectangle 2
Desktop_AP_Skyscraper
Desktop_AP_Leaderboard 2
Desktop_AP_Half Page

MOST READ

Desktop_AP_Rectangle 1

BERITA TERBARU

Desktop_AP_Rectangle 2