alexametrics
30.3 C
Probolinggo
Friday, 27 May 2022

Bersikukuh Tak Lakukan Revisi Meski Ada Rekomendasi Dua Surat Edaran

KANIGARAN, Radar Bromo – Walau ada protes dari banyak pihak, Pemkot Probolinggo bersikukuh tak akan merevisi dua surat edaran (SE) yang sudah dikeluarkan. Pemkot menilai, SE yang dibuat akhir Januari lalu, sudah sesuai dengan regulasi yang ada, termasuk mengacu pada Perwali 80 dan Perwali 105.

Kabag Hukum Pemkot Probolinggo, Titik Widayawati menerangkan bahwa hingga saat ini pemkot tidak melakukan revisi atas dua SE yang sebelumnya sudah diterbitkan. Yakni SE Wali Kota Probolinggo nomor 066/223/425.106/2021 tentang Pencegahan Penyebaran Covid-19 yang ditujukan kepada pengelola, pemilik, pelaku ekonomi, pelaku usaha; dan SE no 001/1/Covid-19/2021 tentang penyelenggaraan hajatan di masa pandemi Covid-19 di Kota Probolinggo.

Kedua SE tersebut dianggap melemahkan pelaku usaha. Bahkan Rabu (3/2) lalu, sejumlah perwakilan dari Paguyuban Wedding Probolinggo, mengadu ke DPRD Kota Probolinggo. Mereka datang mempermasalahkan SE Nomor 001/1/Covid-19/2021 tentang Penyelenggaraan Hajatan di Masa Pandemi Covid-19 di Kota Probolinggo. Adanya SE tertanggal 29 Januari 2021 ini, dinilai terlalu memberatkan mereka. Bahkan, akibat adanya SE ini, banyak konsumennya yang telah menggagalkan orderannya.

Baru Terbit, SE Penyelenggaraan Hajatan Diprotes Pengusaha Wedding

“Untuk dua SE yang sebelumnya diwadulkan sejumlah pengusaha ke dewan, hingga saat ini tidak ada revisi,” kata, Selasa (9/2) siang.

Menurutnya dua SE tersebut sudah sesuai dengan reulasi yang mengikat sebelumnya. Yakni Perwali Nomor 80, tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Protokol Kesehatan. Di dalamnya, juga membahas mengenai sejumlah pelaku usaha, mulai PKL, pengusaha warung, restoran, tempat ibadah, sarana pendidikan, perkantoran, dan sejenisnya. Dan Perwali Nomor 105 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Sebagai Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Covid.

“Jadi, dengan demikian, maka kami tegaskan kembali bahwa SE ini tidak berdiri sendiri dan sudah sesuai dengan Perwali 80 dan 105,” beber Titik.

Terakhir, ia berharap, agar masyarakat tetap patuh pada regulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Pasalnya, hal itu dilakukan demi kepentingan bersama. Bukan semata untuk sejumlah kelompok atau golongan. (rpd/fun)

KANIGARAN, Radar Bromo – Walau ada protes dari banyak pihak, Pemkot Probolinggo bersikukuh tak akan merevisi dua surat edaran (SE) yang sudah dikeluarkan. Pemkot menilai, SE yang dibuat akhir Januari lalu, sudah sesuai dengan regulasi yang ada, termasuk mengacu pada Perwali 80 dan Perwali 105.

Kabag Hukum Pemkot Probolinggo, Titik Widayawati menerangkan bahwa hingga saat ini pemkot tidak melakukan revisi atas dua SE yang sebelumnya sudah diterbitkan. Yakni SE Wali Kota Probolinggo nomor 066/223/425.106/2021 tentang Pencegahan Penyebaran Covid-19 yang ditujukan kepada pengelola, pemilik, pelaku ekonomi, pelaku usaha; dan SE no 001/1/Covid-19/2021 tentang penyelenggaraan hajatan di masa pandemi Covid-19 di Kota Probolinggo.

Kedua SE tersebut dianggap melemahkan pelaku usaha. Bahkan Rabu (3/2) lalu, sejumlah perwakilan dari Paguyuban Wedding Probolinggo, mengadu ke DPRD Kota Probolinggo. Mereka datang mempermasalahkan SE Nomor 001/1/Covid-19/2021 tentang Penyelenggaraan Hajatan di Masa Pandemi Covid-19 di Kota Probolinggo. Adanya SE tertanggal 29 Januari 2021 ini, dinilai terlalu memberatkan mereka. Bahkan, akibat adanya SE ini, banyak konsumennya yang telah menggagalkan orderannya.

Baru Terbit, SE Penyelenggaraan Hajatan Diprotes Pengusaha Wedding

“Untuk dua SE yang sebelumnya diwadulkan sejumlah pengusaha ke dewan, hingga saat ini tidak ada revisi,” kata, Selasa (9/2) siang.

Menurutnya dua SE tersebut sudah sesuai dengan reulasi yang mengikat sebelumnya. Yakni Perwali Nomor 80, tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Protokol Kesehatan. Di dalamnya, juga membahas mengenai sejumlah pelaku usaha, mulai PKL, pengusaha warung, restoran, tempat ibadah, sarana pendidikan, perkantoran, dan sejenisnya. Dan Perwali Nomor 105 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Sebagai Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Covid.

“Jadi, dengan demikian, maka kami tegaskan kembali bahwa SE ini tidak berdiri sendiri dan sudah sesuai dengan Perwali 80 dan 105,” beber Titik.

Terakhir, ia berharap, agar masyarakat tetap patuh pada regulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Pasalnya, hal itu dilakukan demi kepentingan bersama. Bukan semata untuk sejumlah kelompok atau golongan. (rpd/fun)

MOST READ

BERITA TERBARU

/