alexametrics
29.4 C
Probolinggo
Tuesday, 5 July 2022

Berharap Raperda Ketenagakerjaan Kota Probolinggo Tak Tumpang Tindih

Agus mengatakan, pembahasan raperda ini ditarget rampung pada masa sidang kedua. Yakni, Januari-April 2022. “Masukan-masukan ini ditampung dan dipertimbangkan. Selanjutnya, akan dibahas kembali oleh pansus yang melibatkan sejumlah pihak. Termasuk pihak eksekutif,” jelasnya.

 

Diharapkan Bisa Selesaikan PHI di Daerah

Harapan besar disandangkan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Perda) tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan. Salah satunya diharapkan dapat menyelesaikan Perselisihan Hubungan Industrial (PHI) di tingkat daerah. Selama ini, sengeketa PHI baru bisa dilakukan di tingkat Provinsi.

Seperti yang diungkapkan Sekretaris DPC KSPSI Kota Probolinggo Didik Susanto. Menurutnya, selama pandemi banyak kasus yang ditangani DPC KSPSI Kota Probolinggo. Dari semua kasus itu, semua PHI-nya dilakukan di Surabaya.

Akibatnya, proses pengawalannya sedikit kesulitan. Termasuk masalah waktu dan biaya yang diperlukan. “Mulai pandemi ada sekitar 30-40 kasus yang kami tangani. Hampir 97 persen sudah selesai. Tinggal satu yang banding. Dengan adanya perda yang masih rancanang ini, diharapkan penyelesaikan sengketa bisa dilakukan di daerah. Nanti bagaimana aturanya itu yang juga dirancang,” jelas Didik.

Menyikapi sejumlah masukan, Yoga Sangaji, tim penyusun naskah akademik Raperda Penyelenggaraan Ketenagakerjaan dari Universitas Brawijaya menerangkan, sejumlah masukan akan ditampung. Serta, naskah akademik raperda tersebut akan direvisi, sebelum kembali bersama DPRD.

“Saya pikir masukan ini sangat bagus. Ini tidak ada di daerah lain. Karenanya, sesegera mungkin akan kami revisi,” ujarnya.

Katanya, paling cepat hasil revisinya akan diserahkan kepada DPRD dalam dua hingga tiga pekan ke depan. “Paling lama akhir Januari mendatang, naskah revisinya akan kami serahkan kapada anggota dewan,” janjinya. (rpd/rud)

Agus mengatakan, pembahasan raperda ini ditarget rampung pada masa sidang kedua. Yakni, Januari-April 2022. “Masukan-masukan ini ditampung dan dipertimbangkan. Selanjutnya, akan dibahas kembali oleh pansus yang melibatkan sejumlah pihak. Termasuk pihak eksekutif,” jelasnya.

 

Diharapkan Bisa Selesaikan PHI di Daerah

Harapan besar disandangkan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Perda) tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan. Salah satunya diharapkan dapat menyelesaikan Perselisihan Hubungan Industrial (PHI) di tingkat daerah. Selama ini, sengeketa PHI baru bisa dilakukan di tingkat Provinsi.

Seperti yang diungkapkan Sekretaris DPC KSPSI Kota Probolinggo Didik Susanto. Menurutnya, selama pandemi banyak kasus yang ditangani DPC KSPSI Kota Probolinggo. Dari semua kasus itu, semua PHI-nya dilakukan di Surabaya.

Akibatnya, proses pengawalannya sedikit kesulitan. Termasuk masalah waktu dan biaya yang diperlukan. “Mulai pandemi ada sekitar 30-40 kasus yang kami tangani. Hampir 97 persen sudah selesai. Tinggal satu yang banding. Dengan adanya perda yang masih rancanang ini, diharapkan penyelesaikan sengketa bisa dilakukan di daerah. Nanti bagaimana aturanya itu yang juga dirancang,” jelas Didik.

Menyikapi sejumlah masukan, Yoga Sangaji, tim penyusun naskah akademik Raperda Penyelenggaraan Ketenagakerjaan dari Universitas Brawijaya menerangkan, sejumlah masukan akan ditampung. Serta, naskah akademik raperda tersebut akan direvisi, sebelum kembali bersama DPRD.

“Saya pikir masukan ini sangat bagus. Ini tidak ada di daerah lain. Karenanya, sesegera mungkin akan kami revisi,” ujarnya.

Katanya, paling cepat hasil revisinya akan diserahkan kepada DPRD dalam dua hingga tiga pekan ke depan. “Paling lama akhir Januari mendatang, naskah revisinya akan kami serahkan kapada anggota dewan,” janjinya. (rpd/rud)

MOST READ

BERITA TERBARU

/