alexametrics
27.2 C
Probolinggo
Sunday, 29 May 2022

Berharap Raperda Ketenagakerjaan Kota Probolinggo Tak Tumpang Tindih

MAYANGAN, Radar Bromo – Rencana DPRD Kota Probolinggo membuat Peraturan Daerah (Perda) tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan, terus bergulir. Rabu (8/12), Komisi III DPRD Kota Probolinggo menggelar uji publik atas raperda inisiatif tersebut.

Sejumlah pihak hadir dalam uji publik di Ruang Sidang Utama DPRD itu. Di antaranya dari Bagian Hukum Pemkot Probolinggo dan dari Dinas Ketenagakerjaan Kota Probolinggo. Termasuk dari DPC KSPSI, Apindo, vendor perusahaan, dan tokoh masyarakat.

Sekretaris DPC KSPSI Kota Probolinggo Didik Susanto mengaku mengapresiasi adanya raperda ini. Namun, ia berharap keberadaannya tidak tumpang tindih dengan UU Nomor 11/2020 tentang Cipta Kerja, yang kini masih dikaji ulang di Mahkamah Konstritusi. “Apalagi, putusan MK baru boleh diperbaiki selama kurun waktu dua tahun terhitung mulai kemarin,” ujarnya.

Apakah nantinya raperda ini akan muspro? Didik mengaku, tidak bisa memastikan. “Saya tidak bisa men-judge muspro atau tidak. Sebab, nantinya juga akan melihat kebutuhan,” ujarnya.

Ketua Komisi III DPRD Kota Probolinggo Agus Riyanto memastikan, raperda inisiatif DPRD ini tidak akan berbenturan dengan aturan hukum di atasnya. Dengan adanya raperda ini, pihak investor tidak bisa semena-mena.

Selain membahas masalah hak dan kewajiban, juga membahas mengenai pekerja. Setiap investor harus memperioritaskan tenaga lokal atau dalam daerah.

“Tadi menarik masukannya. Yang semula bahasanya ber-KTP dan KK Kota Probolinggo, diganti dengan bahasa diprioritaskan warga Kota Probolinggo. Bahasanya lebih baik dan tidak diskriminatif,” ujarnya.

MAYANGAN, Radar Bromo – Rencana DPRD Kota Probolinggo membuat Peraturan Daerah (Perda) tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan, terus bergulir. Rabu (8/12), Komisi III DPRD Kota Probolinggo menggelar uji publik atas raperda inisiatif tersebut.

Sejumlah pihak hadir dalam uji publik di Ruang Sidang Utama DPRD itu. Di antaranya dari Bagian Hukum Pemkot Probolinggo dan dari Dinas Ketenagakerjaan Kota Probolinggo. Termasuk dari DPC KSPSI, Apindo, vendor perusahaan, dan tokoh masyarakat.

Sekretaris DPC KSPSI Kota Probolinggo Didik Susanto mengaku mengapresiasi adanya raperda ini. Namun, ia berharap keberadaannya tidak tumpang tindih dengan UU Nomor 11/2020 tentang Cipta Kerja, yang kini masih dikaji ulang di Mahkamah Konstritusi. “Apalagi, putusan MK baru boleh diperbaiki selama kurun waktu dua tahun terhitung mulai kemarin,” ujarnya.

Apakah nantinya raperda ini akan muspro? Didik mengaku, tidak bisa memastikan. “Saya tidak bisa men-judge muspro atau tidak. Sebab, nantinya juga akan melihat kebutuhan,” ujarnya.

Ketua Komisi III DPRD Kota Probolinggo Agus Riyanto memastikan, raperda inisiatif DPRD ini tidak akan berbenturan dengan aturan hukum di atasnya. Dengan adanya raperda ini, pihak investor tidak bisa semena-mena.

Selain membahas masalah hak dan kewajiban, juga membahas mengenai pekerja. Setiap investor harus memperioritaskan tenaga lokal atau dalam daerah.

“Tadi menarik masukannya. Yang semula bahasanya ber-KTP dan KK Kota Probolinggo, diganti dengan bahasa diprioritaskan warga Kota Probolinggo. Bahasanya lebih baik dan tidak diskriminatif,” ujarnya.

MOST READ

BERITA TERBARU

/