Polemik Ketenagakerjaan PT Sulindo, KSPI Wadul Wali Kota  

TAMPUNG ASPIRASI: Wali Kota Probolinggo Habib Hadi Zainal Abidin menemui sejumlah pengusus KSPSI di kantornya, kemarin. KSPSI datang untuk mengadukan permasalahan 5 karyawan PT Sulindo. (Ridhowati Saputri/Jawa Pos Radar Bromo)

Related Post

KANIGARAN, Radar Bromo- Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Kota Probolinggo melurug kantor Pemkot Probolinggo dan kantor DPRD Kota Probolinggo. Mereka mengadukan terkait sengketa ketenagakerjaan yang dialami 5 karyawan PT Sukses Lautan Indonesia (Sulindo).

Lima karyawan ini adalah Sumedi, warga Kelurahan Jrebeng Wetan, Kecamatan Kedopok; Muhammad Saleh, warga Kelurahan/ Kecamatan Mayangan; Samsul Bahri, warga Kelurahan/Kecamatan Kedopok; Siswanto, warga Kelurahan Kedopok/Kedopok;  dan Misyanto, warga Desa/Kecamatan Dringu. Kemarin, mereka juga membawa sejumlah anggota keluarganya.

Di kantor Pemkot, mereka ditemui oleh Wali Kota Probolinggo Hadi Zainal Abidin. Di hadapan Wali Kota, Ketua KSPSI Kota Probolinggo Moch. Faisol mengatakan, 5 karyawan yang bersengketa itu sudah 19 tahun bekerja di PT Sulindo. Namun, kemudian mereka akan dipindahkan ke perusahaan berbeda di Tuban.

“Ketika masuk perusahaan baru, masa tugas selama hampir 20 tahun itu jadi nol. Artinya, tidak ada hak yang diperoleh karyawan selama bekerja itu. Oleh pihak perusahaan, jika tidak mau dipindah, maka 5 karyawan ini hanya mendapat haknya selama bekerja dengan besaran 3 kali gaji atau sekitar Rp 6 juta. Padahal, mereka bekerja sudah 19 tahun,” ujarnya.

Faisol mengatakan, hak karyawan tersebut selama 19 tahun bekerja per orang diperkirakan mendapatkan Rp 80 juta. “Saat ini proses ketenagakerjaan ini masih dalam tahapan mediasi di Dinas Tenaga Kerja. Tapi, jika mengacu pada UU Tenaga Kerja Pasal 155, dalam tahap mediasi, karyawan tetap harus mendapatkan haknya, yaitu upah. Ini 5 karyawan sudah tidak digaji,” jelas Faisol.

Hal senada diungkapkan Donald Vinalio Boy, koordinator aksi dalam audiensi di ruang Komisi III DPRD Kota Probolinggo. Audiensi itu dipimpin Ketua DPRD Kota Probolinggo Abdul Mujib didampingi Ketua Komisi III Agus Rianto. “Yang kami permasalahkan bukan soal proses mediasi yang sedang berlangsung. Namun, hak normatif 5 karyawan yang tidak dipenuhi,” ujarnya.

Menurutnya, 5 karyawan ini tetap melakukan absensi manual ke perusahaan. Meski akhirnya tidak masuk dalam database perusahaan. Mereka sudah dua bulan tidak digaji. “Kami ada buktinya bahwa 5 karyawan tetap melakukan absensi. Meskipun setelah itu langsung pulang karena tidak dipekerjakan lagi. Tapi, hak normatifnya seperti upah harus tetap dibayarkan karena sudah diatur dalam pasal 155 UU Ketenagakerjaan,” ujarnya.

Terpisah, Wali Kota Hadi Zainal Abidin mengatakan, kasus ini sudah dilakukan mediasi oleh Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan. “Selama proses mediasi, seharusnya hak karyawan tetap diberikan, tapi ini tidak diberikan untuk gajinya,” ujarnya, saat ditemui usai pertemuan. Ia memastikan akan mencari solusi terbaik agar tidak ada pihak yang dirugikan. (put/rud)