alexametrics
27.4 C
Probolinggo
Thursday, 30 June 2022

Larangan Buang Sampah Tak Bertaji, Pesisir Mayangan Kotor

MAYANGAN, Radar Bromo-Pemandangan kurang sedap terlihat di perairan dekat pesisir Mayangan, Kota Probolinggo. Perairan di dekat permukiman warga ini dipenuhi sampah. Ternyata, larangan sudah disampaikan. Bahkan, spanduk larangan juga raib.

Dari pantauan Jawa Pos Radar Bromo, sampah rumah tangga memadati perairan pesisir hingga ke sekitar lokasi tempat pengeringan ikan di sisi utara sebelum Pelabuhan Tanjung Tembaga. Kondisi ini membuat perairan tampak kumuh.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Probolinggo Rahmadeta Antariksa mengatakan, sampah itu oleh warga sekitar memang sengaja dibuang ke perairan. Biasanya digunakan untuk reklamasi.

Usai direklamasi, di lokasi itu akan digunakan sebagai tempat mendirikan gubuk atau tempat pengeringan ikan. Deta mengaku, sudah rutin melakukan pencegahan dengan sosialisasi, namun tidak berhasil.

Berulang kali usai sampah diangkut, lokasi ini kembali kotor. Bahkan, banner larangan membuang sampah yang dipasang di sekitar pesisir itu hilang. Pembuangan biasanya dilakukan saat malam hari.

“Petugas sudah memperingatkan, tapi kembali lagi. Tujuannya, memang untuk direklamasi. Tapi, tentunya tidak boleh, karena itu sumber penyakit,” jelasnya.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPR-Perkim) Kota Probolinggo Setiorini Sayekti menyebutkan, sampah yang berada di wilayah pesisir memang sudah jadi permasalahan sejak lama. Karena itu, budaya masyarakat ini harus diubah.

Apalagi, perbuatan ini melanggar Undang-Undang  Lingkungan Hidup dan regulasinya memang melarang sampah dibuang ke laut. Ia mengaku sudah memproyeksikan penanganannya melalui Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku).

Namun, penanganannya belum maksimal. Alasannya, program ini menggunakan dana sharing dari Bank Dunia dan APBD. Karena itu, kata Rini, sebaiknya ada peranan bersama untuk mengatasi masalah sampah ini.

“Kami tidak bisa bekerja sendiri. Perlu ada peranan segala pihak terkait. Termasuk pemprov, karena lokasinya berbatasan dengan pelabuhan. Kalau bisa memang ada teguran dan sanksi untuk mencegah soal sampah ini,” ujarnya. (riz/rud)

 

MAYANGAN, Radar Bromo-Pemandangan kurang sedap terlihat di perairan dekat pesisir Mayangan, Kota Probolinggo. Perairan di dekat permukiman warga ini dipenuhi sampah. Ternyata, larangan sudah disampaikan. Bahkan, spanduk larangan juga raib.

Dari pantauan Jawa Pos Radar Bromo, sampah rumah tangga memadati perairan pesisir hingga ke sekitar lokasi tempat pengeringan ikan di sisi utara sebelum Pelabuhan Tanjung Tembaga. Kondisi ini membuat perairan tampak kumuh.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Probolinggo Rahmadeta Antariksa mengatakan, sampah itu oleh warga sekitar memang sengaja dibuang ke perairan. Biasanya digunakan untuk reklamasi.

Usai direklamasi, di lokasi itu akan digunakan sebagai tempat mendirikan gubuk atau tempat pengeringan ikan. Deta mengaku, sudah rutin melakukan pencegahan dengan sosialisasi, namun tidak berhasil.

Berulang kali usai sampah diangkut, lokasi ini kembali kotor. Bahkan, banner larangan membuang sampah yang dipasang di sekitar pesisir itu hilang. Pembuangan biasanya dilakukan saat malam hari.

“Petugas sudah memperingatkan, tapi kembali lagi. Tujuannya, memang untuk direklamasi. Tapi, tentunya tidak boleh, karena itu sumber penyakit,” jelasnya.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPR-Perkim) Kota Probolinggo Setiorini Sayekti menyebutkan, sampah yang berada di wilayah pesisir memang sudah jadi permasalahan sejak lama. Karena itu, budaya masyarakat ini harus diubah.

Apalagi, perbuatan ini melanggar Undang-Undang  Lingkungan Hidup dan regulasinya memang melarang sampah dibuang ke laut. Ia mengaku sudah memproyeksikan penanganannya melalui Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku).

Namun, penanganannya belum maksimal. Alasannya, program ini menggunakan dana sharing dari Bank Dunia dan APBD. Karena itu, kata Rini, sebaiknya ada peranan bersama untuk mengatasi masalah sampah ini.

“Kami tidak bisa bekerja sendiri. Perlu ada peranan segala pihak terkait. Termasuk pemprov, karena lokasinya berbatasan dengan pelabuhan. Kalau bisa memang ada teguran dan sanksi untuk mencegah soal sampah ini,” ujarnya. (riz/rud)

 

MOST READ

BERITA TERBARU

/