Menuju Merdeka Belajar, Kota Probolinggo Siap Menjadi Pelopor

Tak butuh waktu lama bagi Pemkot Probolinggo untuk menerjemahkan kebijakan baru “Merdeka Belajar” yang dicanangkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nadiem Anwar Makariem. Pemkot langsung menyambut reformasi pendidikan ini dan memulai langkah besar menuju “Merdeka Belajar” di Kota Probolinggo.

———————–

Sejumah guru di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dinas P&K) Kota Probolinggo berkumpul di Gedung Paseban Sena Lantai II, Kota Probolinggo, Selasa (7/1) siang. Mereka mengikuti acara gelaran Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar Dinas P&K Kota Probolinggo, bertajuk Peningkatan Mutu Pemetaan Asesmen Menuju Merdeka Belajar.

Mereka merupakan pengawas sekolah SD-SMP; kepala sekolah SD-SMP; guru-guru terbaik kelas 1-6 SD; guru PJOK; guru agama; hingga guru-guru mata pelajaran tingkat SMP. Serta, guru bimbingan dan konseling (BK) Kota Probolinggo. Mereka digadang-gadang menjadi penggerak reformasi pendidikan sekaligus cikal bakal perubahan memerdekaan pembelajaran di Kota Probolinggo.

Dalam kegiatan ini, seluruh peserta mendapat panduan pelaksanaan pembelajaran dan asesmen menuju merdeka belajar dengan pemetaan asesmen pendidikan dasar yang dapat digunakan sebagai acuan minimal tenaga pendidik baik SD maupun SMP. Panduan ini hasil rancangan Tim Pengembang Kurikulum Kota Probolinggo melalui Seksi Kurikulum dan Penilaian serta Bidang Pembinaan Pendas Dinas P&K Kota Probolinggo, yang memotori revolusi belajar.

MERDEKA BELAJAR: Kepala Dinas P&K Kota Probolinggo Drs. Moch. Maskur, M.Pd. ketika membuka kegiatan Peningkatan Mutu Pemetaan Asesmen Menuju Merdeka Belajar di Gedung Paseban Sena Lantai II, Kota Probolinggo, Selasa (7/1).

 

“Gebrakan Bapak Menteri Pendidikan, 2020 mau tidak mau kita harus siap melaksanakan. Kita juga tidak perlu menoleh atau bahkan menunggu daerah lain sudah memulai apa belum. Yang terpenting, sekarang kita sepakat menuju Merdeka Belajar untuk Kota Probolinggo,” ujar Kepala Dinas P&K Drs. Moch. Maskur, M.Pd.

Menurutnya, ada beberapa kebijakan Mendikbud dalam konsep Merdeka Belajar. Pertama, USBN komprehensif. Penilaian harian, penilaian tengah semester, penilaian akhir semester, dan penilaian akhir tahun yang selama ini telah merenggut kemerdekaan belajar peserta didik diganti dengan asesmen harian dan asesmen semester.

Asesmen ini dapat dilakukan dalam bentuk penilaian proyek, penilaian produk, penilaian portofolio, unjuk kerja, atau tes tulis. Satu asesmen dapat meliputi tiga aspek. Aspek pengetahuan, aspek keterampilan, dan aspek sikap. Sehingga, kelulusan siswa ditentukan oleh sekolah.

“Selama ini USBN 30 persen soal dari daerah, sedangkan 70 persen dari Pemerintah Pusat. Porsi inilah menjadikan pusat mengintervensi daerah. Padahal, yang paling tahu persis siswa dari proses pembelajaran adalah dari daerah. Itulah mengapa Merdeka Belajar ini harus segera diterapkan,” ujar Maskur.

Apalagi, lanjutnya, sekolah-sekolah di Kota Probolinggo sudah difasilitasi gedung sekolah, mebeler, hingga sarana dan prasarana. Termasuk, perangkat komputer yang memadai dan telah disiapkan untuk UNBK, semakin menjadikan lebih siap sebagai penunjang proses pembelajaran Merdeka Belajar.

“Kami harap setelah bel masuk, anak-anak belajar dan guru mengajar. Hendaknya kepala sekolah ikut melihat, mematau, bahkan kalau perlu ikut mendengarkan apa yang disampaikan guru kepada murid. Seperti apa interaksinya? Sudah sesuaikah materi yang disampaikan? Pengawas sekolah juga demikian, paling tidak sudah terjadwal dalam memantau sekolah-sekolah yang menjadi kewajibannya,” harap Maskur.

Selain USBN Kompelrehensif, kebijakan kedua adalah ujian negara (UN) dihilangkan. Dalam konsep Merdeka Belajar, UN diganti dengan asesmen kompetensi minimal dan karakter. Ketiga, penyederhanaan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang mengacu pada SE Mendikbud RI Nomor 14/2019. Keempat, zonasi lebih fleksibel.

LAPORAN: Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar Dinas P&K Kota Probolinggo Budi Wahyu Riyanto, M.Ed, menyampaikan laporan kegiatan.

 

Kepala Bidang Pembinaan Pendas Dinas P&K Kota Probolinggo Budi Wahyu Riyanto memaparkan pembelajaran dan asesmen yang memerdekakan peserta didik mengutamakan kompetensi kreatif, berpikir kritis, kominikatif, kolaboratif, literasi, dan karakter akan dikembangkan. Serta, dikuatkan melalui lesson study berbasis sekolah dan KKG/MGMP yang dilakukan secara menyeluruh bagi seluruh pendidik di Kota Probolinggo.

“Kami meyakini konsep Merdeka Belajar ini sebagai salah satu pintu masuk agar anak bisa belajar lebih dari apa yang dites dan guru pun tidak takut lagi mengajar materi di luar dari apa yang diteskan. Artinya, model pembelajaran tradisional menghasilkan karakter; segala sesuatu tidak boleh dilakukan kecuali yang diizinkan. Sedangkan, model pembelajaran memerdekakan menghasilkan karakter; segala sesuatu boleh dilakukan kecuali yang dilarang,” jelasnya.

PENGGERAK: Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar Dinas P&K Kota Probolinggo Budi Wahyu Riyanto, M.Ed. memberikan paparan kepada peserta yang merupakan penggerak reformasi pendidikan sekaligus cikal bakal perubahan memerdekaan pembelajaran di Kota Probolinggo.

 

Didampingi Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian Bidang Pembinaan Pendas Siti Romlah, Budi menjelaskan, pembelajaran Merdeka Belajar harus mengutamakan pendekatan saintifik yang didukung oleh berbagai metode pembelajaran. Seperti inquiry/discovery learning, pembelajaran berbasis masalah (problem based learning), pembelajaran berbasis proyek (project based learning), pembelajaran kooperatif, dan pembelajaran berbasis teks (text based instruction).

Untuk menuju suksesnya Merdeka Belajar di Kota Probolinggo, Dinas P&K Kota Probolinggo bertekad menyatukan semangat perubahan ini dengan memerdekakan pikiran, pandangan, dan mindset seluruh stakeholder pendidikan. Semua stakeholder pendidikan, termasuk masyarakat harus siap menerima perubahan ini. Tidak menjadikan angka sebagai ukuran mutlak untuk melihat kompetensi anak, namun lebih pada perubahan perilaku dan kompetensi kreatif, kritis, komunikatif, dan kolaboratif. (*)