alexametrics
29C
Probolinggo
Friday, 23 April 2021
Desktop_AP_Top Banner

Cegah Sembelih Ruminansia Betina, Gandeng Satpol PP

Mobile_AP_Top Banner
Desktop_AP_Leaderboard 1

DRINGU,Radar Bromo – Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (DPKH) Kabupaten Probolinggo terus berupaya tidak ada ternak ruminansia atau pemamah biak betina produktif yang dipotong di Rumah Potong Hewan (RPH). Sejumlah upaya terus dilakukan. Termasuk menggandeng Satpol PP.

Kasi Kesehatan Masyarakat Veteriner DPKH Kabupaten Probolinggo Nikolas Nuryulianto mengatakan, guna mencegah terjadinya penyembelihan ternak ruminansia betina produktif, pihaknya telah mengirimkan surat ke Satpol PP. Yakni, terkait dengan pelaku usaha atau jagal yang masih memotong ternak di luar RPH. Yakni, untuk mengontrol agar tidak ada ternak produktif yang dijagal.

“Ini sudah surat yang kedua kalinya dimulai dari 2020 dan tahun ini. Jadi, penindakannya dilakukan oleh penegak hukum nantinya. Kami juga melakukan sosialisasi di enam kecamatan yang ada RPH-nya,” ujarnya.

Nikolas mengatakan, ada sejumlah perundang-undangan yang mengatur tentang larangan memotong ruminansia betina produktif. Bahkan, ada ancaman hukuman pidananya.

“Sesuai UU Nomor 18/2009 (tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan) pasal 18 ayat (3), siapapun dilarang memotong ternak betina produktif. Jika dilakukan, sesuai pasal 85 akan dikenakan sanksi administratif. Pada pasal 86 sanksi pidana. Jika ternak ruminansia kecil betina produktif dipidana dengan pidana kurungan 1-6 bulan dan denda Rp 1-5 juta. Sedangkan, jika ternak ruminansia besar betina produktif kurunganya 3-9 bulan dengan denda Rp 5-25 juta,” jelasnya.

Tahun kemarin, kata Nikolas, enam RPH milik DPKH telah memotong 3.334 ekor ternak. Dari jumlah itu, tidak ada ruminansia betina produktif. Sedangkan, dua tahun lalu masih ada 9 ekor ternak ruminansia betina produktif yang dipotong. Semuanya terpaksa disembelih karena sakit dan cacat. (mu/rud)

Mobile_AP_Rectangle 1

DRINGU,Radar Bromo – Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (DPKH) Kabupaten Probolinggo terus berupaya tidak ada ternak ruminansia atau pemamah biak betina produktif yang dipotong di Rumah Potong Hewan (RPH). Sejumlah upaya terus dilakukan. Termasuk menggandeng Satpol PP.

Kasi Kesehatan Masyarakat Veteriner DPKH Kabupaten Probolinggo Nikolas Nuryulianto mengatakan, guna mencegah terjadinya penyembelihan ternak ruminansia betina produktif, pihaknya telah mengirimkan surat ke Satpol PP. Yakni, terkait dengan pelaku usaha atau jagal yang masih memotong ternak di luar RPH. Yakni, untuk mengontrol agar tidak ada ternak produktif yang dijagal.

“Ini sudah surat yang kedua kalinya dimulai dari 2020 dan tahun ini. Jadi, penindakannya dilakukan oleh penegak hukum nantinya. Kami juga melakukan sosialisasi di enam kecamatan yang ada RPH-nya,” ujarnya.

Mobile_AP_Half Page

Nikolas mengatakan, ada sejumlah perundang-undangan yang mengatur tentang larangan memotong ruminansia betina produktif. Bahkan, ada ancaman hukuman pidananya.

“Sesuai UU Nomor 18/2009 (tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan) pasal 18 ayat (3), siapapun dilarang memotong ternak betina produktif. Jika dilakukan, sesuai pasal 85 akan dikenakan sanksi administratif. Pada pasal 86 sanksi pidana. Jika ternak ruminansia kecil betina produktif dipidana dengan pidana kurungan 1-6 bulan dan denda Rp 1-5 juta. Sedangkan, jika ternak ruminansia besar betina produktif kurunganya 3-9 bulan dengan denda Rp 5-25 juta,” jelasnya.

Tahun kemarin, kata Nikolas, enam RPH milik DPKH telah memotong 3.334 ekor ternak. Dari jumlah itu, tidak ada ruminansia betina produktif. Sedangkan, dua tahun lalu masih ada 9 ekor ternak ruminansia betina produktif yang dipotong. Semuanya terpaksa disembelih karena sakit dan cacat. (mu/rud)

Mobile_AP_Rectangle 2
Desktop_AP_Skyscraper
Desktop_AP_Leaderboard 2
Desktop_AP_Half Page

MOST READ

Desktop_AP_Rectangle 1

BERITA TERBARU

Desktop_AP_Rectangle 2