alexametrics
29.7 C
Probolinggo
Thursday, 26 May 2022

Waduh, Ribuan Pegawai Pemkot Probolinggo Telat Gajian

KANIGARAN, Radar Bromo – Ribuan ASN Pemkot Probolinggo sampai Kamis (7/1) belum gajian. Padahal, seharusnya mereka gajian setiap awal bulan.

Keterlambatan ini diperkirakan terjadi karena ada masalah pada sistem baru yang diterapkan secara nasional. Karena itu, bukan pegawai Pemkot Probolinggo saja yang telat gajian.

Keterlambatan pembayaran gaji pegawai ini dibenarkan oleh Plt Kabid Anggaran di Badan Pengelolaan, Pendapatan, Keuangan, dan Aset (BPPKA) Kota Probolinggo Yulius Hendro. Pihaknya sebenarnya menjadwalkan gajian kemarin. Namun, harus ada tahap verifikasi yang dilalui.

“Memang betul ada keterlambatan pencairan gaji pegawai. Sudah dijadwalkan hari ini (kemarin, Red) sebenarnya. Namun, kami harus mengikuti proses dokumen pelaksanaan anggaran dan verifikasi. Tahapan ini harus dilalui,” ujarnya.

Penyebab keterlambatan, menurut Hendro –panggilannya-, bukan karena proses pembahasan APBD 2021. APBD 2021 sudah selesai dibahas.

“Bukan karena pembahasan APBD 2021. APBD 2021 sudah selesai. Ini karena permasalahan aplikasi. Dulu daerah kan pakai aplikasi sendiri. Sekarang harus menggunakan aplikasi yang tersentral dengan Pemerintah Pusat,” terangnya.

Aplikasi dari pusat itu yaitu Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dari Kemendagri. Sementara sebelumnya Pemkot Probolinggo menggunakan aplikasi SIMRAL. Nah, aplikasi SIPD inilah yang sedang bermasalah saat ini. Sehingga, pegawai telat gajian.

“Pemerintah pusat masih bekerja keras menyelesaikan touble ini,” terangnya.

Karena yang bermasalah aplikasi dari pusat, Hendro pun memastikan bahwa keterlambatan pencairan gaji pegawai ini tidak hanya terjadi di Kota Probolinggo. Namun, terjadi secara nasional.

Lebih jauh Hendro menjelaskan, dalam proses anggaran setelah penyusunan perda selesai, maka dilanjutkan dengan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Penyusunan DPA ini tidak dilakukan manual. Namun, dilakukan melalui aplikasi.

“Ternyata aplikasinya masih harus di-update atau apalah istilahnya. Maka kami mengambil langkah-langkah untuk menyelamatkan gaji pegawai dulu. Kami kerjakan secara manual,” terangnya.

Pihaknya, menurut Hendro, menargetkan hari ini atau besok pegawai sudah bisa gajian. Namun, berapa jumlah total gaji pegawai yang dicairkan tiap bulannya, Hendro mengaku tidak hafal.

“Ini sudah kami koordinasikan dengan Pemerintah Pusat,” tambahnya.

Keterlambatan pembayaran gaji pegawai bukan kali ini saja terjadi. Pada Januari 2020, juga terjadi keterlambatan pembayaran gaji karena saat itu ada perubahan pada nomenklatur OPD. (put/hn/fun)

KANIGARAN, Radar Bromo – Ribuan ASN Pemkot Probolinggo sampai Kamis (7/1) belum gajian. Padahal, seharusnya mereka gajian setiap awal bulan.

Keterlambatan ini diperkirakan terjadi karena ada masalah pada sistem baru yang diterapkan secara nasional. Karena itu, bukan pegawai Pemkot Probolinggo saja yang telat gajian.

Keterlambatan pembayaran gaji pegawai ini dibenarkan oleh Plt Kabid Anggaran di Badan Pengelolaan, Pendapatan, Keuangan, dan Aset (BPPKA) Kota Probolinggo Yulius Hendro. Pihaknya sebenarnya menjadwalkan gajian kemarin. Namun, harus ada tahap verifikasi yang dilalui.

“Memang betul ada keterlambatan pencairan gaji pegawai. Sudah dijadwalkan hari ini (kemarin, Red) sebenarnya. Namun, kami harus mengikuti proses dokumen pelaksanaan anggaran dan verifikasi. Tahapan ini harus dilalui,” ujarnya.

Penyebab keterlambatan, menurut Hendro –panggilannya-, bukan karena proses pembahasan APBD 2021. APBD 2021 sudah selesai dibahas.

“Bukan karena pembahasan APBD 2021. APBD 2021 sudah selesai. Ini karena permasalahan aplikasi. Dulu daerah kan pakai aplikasi sendiri. Sekarang harus menggunakan aplikasi yang tersentral dengan Pemerintah Pusat,” terangnya.

Aplikasi dari pusat itu yaitu Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dari Kemendagri. Sementara sebelumnya Pemkot Probolinggo menggunakan aplikasi SIMRAL. Nah, aplikasi SIPD inilah yang sedang bermasalah saat ini. Sehingga, pegawai telat gajian.

“Pemerintah pusat masih bekerja keras menyelesaikan touble ini,” terangnya.

Karena yang bermasalah aplikasi dari pusat, Hendro pun memastikan bahwa keterlambatan pencairan gaji pegawai ini tidak hanya terjadi di Kota Probolinggo. Namun, terjadi secara nasional.

Lebih jauh Hendro menjelaskan, dalam proses anggaran setelah penyusunan perda selesai, maka dilanjutkan dengan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Penyusunan DPA ini tidak dilakukan manual. Namun, dilakukan melalui aplikasi.

“Ternyata aplikasinya masih harus di-update atau apalah istilahnya. Maka kami mengambil langkah-langkah untuk menyelamatkan gaji pegawai dulu. Kami kerjakan secara manual,” terangnya.

Pihaknya, menurut Hendro, menargetkan hari ini atau besok pegawai sudah bisa gajian. Namun, berapa jumlah total gaji pegawai yang dicairkan tiap bulannya, Hendro mengaku tidak hafal.

“Ini sudah kami koordinasikan dengan Pemerintah Pusat,” tambahnya.

Keterlambatan pembayaran gaji pegawai bukan kali ini saja terjadi. Pada Januari 2020, juga terjadi keterlambatan pembayaran gaji karena saat itu ada perubahan pada nomenklatur OPD. (put/hn/fun)

MOST READ

BERITA TERBARU

/