Wali Kota Habib Hadi Minta RDP Ditunda, Ini Sikap Komisi II dan III

BERI IMBAUAN: Wali Kota Probolinggo Hadi Zainal Abidin dan Surat imbauan dari Wali Kota Probolinggo Hadi Zainal Abidin untuk menunda agenda RDP di DPRD setempat. (Dok. Radar Bromo-Repro)

Related Post

KANIGARAN, Radar Bromo – Senin dan Selasa (6 dan 7 April) ini sejatinya digelar rapat dengar pendapat (RDP) di Komisi II dan III DPRD setempat. Namun, Wali Kota Probolinggo Habib Hadi Zainal Abidin meminta agar pelaksanaan RDP itu ditunda. Hal itu berkaitan dengan merebaknya wabah virus korona.

Permintaan penundaan RDP ini disampaikan dalam surat resmi yang ditujukan kepada pimpinan DPRD Kota Probolinggo. Dalam surat tersebut, ada beberapa alasan diajukan penundaan RDP.

Antara lain karena Pemerintah Kota Probolinggo saat ini sedang dalam proses refocussing kegiatan serta realokasi anggaran sesuai dengan instruksi presiden nomor 4 tahun 2020 tentang refocussing kegiatan, realokasi anggaran, serta pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan Covid-19.

Selain itu, wali kota beralasan bahwa adanya PP 21/2020 tentang pembatasan sosial berskala besar dalam rangka percepatan penanganan Covid-19. Pemkot Probolinggo telah melakukan pembatasan sosial seperti meliburkan sekolah, pembatasan kegiatan keagamaan, dan pembatasan kegiatan di fasilitas umum.

Penundaan RDP itu dibenarkan oleh Abdul Mujib, Ketua DPRD Kota Probolinggo. Menurutnya dari 3 komisi hanya 2 komisi yang mengajukan RDP. Yakni Komisi II dan Komisi III.

“Komisi I belum mengajukan. Jadi yang diminta untuk ditunda ini adalah RDP Komisi II dan Komisi III,” ujarnya saat ditemui Jawa Pos Radar Bromo.

Mujib -sapaan Abdul Mujib- memastikan tidak akan menghalangi rencana Komisi untuk melakukan RDP. Namun, disarankan lebih baik ditunda sampai tanggal 9 April 2020.

Monggo melakukan RDP, tapi saran saya setelah tanggal 9 April. Hal ini karena eksekutif masih harus melakukan realokasi anggaran sampai batas waktu yang ditetapkan mendagri sampai 9 April itu,” ujarnya.

Saat dikonfirmasi, Sibro Malisi, Ketua Komisi II membenarkan adanya penundaan RDP berdasarkan Surat resmi dari walikota. “Secara resmi memang disebut permintaan untuk menunda RDP. Tapi, ini lebih tepat walikota menolak diadakannya RDP. Padahal, Kami berencana melakukan RDP terkait proses anggaran untuk penanganan wabah Covid-19,” ujarnya.

“Apalagi dengan adanya batas waktu dari Mendagri sampai 9 April untuk melakukan realokasi APBD itu seperti apa peruntukannya. Kami tidak ingin pemkot gagal dalam melakukan realokasi ini,” tambahnya.

Politisi Partai Nasdem ini melihat, memang dalam situasi tanggap bencana ini proses penganggaran bisa dilakukan tanpa melalui DPRD. Namun sebagai representasi masyarakat, DPRD juga harus mengetahui proses penyusunan anggaran.

“Terutama bagaimana untuk penanganan dampak sosial ekonomi bagi masyarakat, kemudian penanganan jika ada penyakit Korona di Kota Probolinggo serta bagaimana langkah recovery setelah wabah ini berlalu,” ujar mantan wartawan ini.

Sementara itu Agus Rianto, Ketua Komisi III memastikan akan tetap mengadakan RDP dengan sejumlah mitra Komisi III. Terutama berkaitan dengan jaring pengaman sosial bagi warga yang terdampak kebijakan penanganan Korona.

“Tetap akan kami adakan RDP (hari ini-red). Berkaitan dengan jaring pengaman sosial bagi warga yang terdampak kebijakan penanganan korona,” ujar Agus.

“Pimpinan juga sudah mempersilakan untuk dilanjutkan RDP. Sehingga, kami tetap lanjut untuk melakukan RDP,” tambahnya.

Politisi PDIP menilai bahwa hak prerogatif walikota untuk meminta menunda pelaksnaaan RDP. Namun dengan kata lain disamakan dengan melarang kegiatan RDP.

“Memang kata-katanya mengimbau ditunda, tapi ini sama dengan melarang. RDP tidak bisa dicegah karena RDP itu merupakan langkah pengawasan DPRD kepada eksekutif terkait penanganan korona,” ujarnya.

Meskipun dilaksanakan RDP, Komisi III akan menerapkan protokol kesehatan. Seperti melakukan pembatasan yang datang ke RDP dengan 1 OPD diwakili 1 orang, menggunakan masker, mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer termasuk melakukan pengukuran suhu tubuh.

“Ada atau tidak ada dari OPD, kami tetap menggelar RDP. Jika betul ada imbauan untuk tidak hadir, maka ya ndak bener itu wali kotanya. Ini bentuk pengawasan kok,” ujarnya saat disinggung jika tidak ada OPD yang hadir dalam RDP. (put/mie)