alexametrics
26.1 C
Probolinggo
Sunday, 22 May 2022

Renovasi MPP Kota Probolinggo Masih Perencanaan

MAYANGAN, Radar Bromo – Rencana renovasi Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Probolinggo, belum juga digarap. Bahkan, proyek perbaikan gedung di Jalan Basuki Rahmat, Kelurahan Mangunharjo, Kecamatan Mayangan, belum masuk tahap lelang.

Plt Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (PUPR-Perkim) Kota Probolinggo Rahman Kurniadi mengatakan, renovasi MPP ditarget bisa segera dilakukan. Pihaknya masih menunggu perencanaan rampung.

Dinas PUPR-Perkim masih menunggu perencanaan untuk kantor Layanan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta Kantor Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil selesai. Sebab, layanan tersebut menjadi satu kesatuan dengan layanan lain.

“Insyaallah bulan ini sudah masuk tahap lelang. Tinggal nunggu selesainya perencanaan untuk perizinanan dan kependudukan, karena ini jadi satu kawasan, tidak boleh dipisah,” ujarnya.

Rahman menjelaskan, anggaran renovasi MPP dialokasikan dari APBD 2022 senilai Rp 4,6 miliar. Renovasi mencakup seluruh areal gedung. Dinas PUPR-Perkim akan merehab bagian atap gedung, karena sudah mulai lapuk. Namun, yang paling besar digunakan untuk pembangunan dua kantor.

“Rp 3 miliar di antaranya digunakan untuk pembangunan kantor untuk Layanan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta Kantor Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil,” jelasnya.

MAYANGAN, Radar Bromo – Rencana renovasi Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Probolinggo, belum juga digarap. Bahkan, proyek perbaikan gedung di Jalan Basuki Rahmat, Kelurahan Mangunharjo, Kecamatan Mayangan, belum masuk tahap lelang.

Plt Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (PUPR-Perkim) Kota Probolinggo Rahman Kurniadi mengatakan, renovasi MPP ditarget bisa segera dilakukan. Pihaknya masih menunggu perencanaan rampung.

Dinas PUPR-Perkim masih menunggu perencanaan untuk kantor Layanan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta Kantor Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil selesai. Sebab, layanan tersebut menjadi satu kesatuan dengan layanan lain.

“Insyaallah bulan ini sudah masuk tahap lelang. Tinggal nunggu selesainya perencanaan untuk perizinanan dan kependudukan, karena ini jadi satu kawasan, tidak boleh dipisah,” ujarnya.

Rahman menjelaskan, anggaran renovasi MPP dialokasikan dari APBD 2022 senilai Rp 4,6 miliar. Renovasi mencakup seluruh areal gedung. Dinas PUPR-Perkim akan merehab bagian atap gedung, karena sudah mulai lapuk. Namun, yang paling besar digunakan untuk pembangunan dua kantor.

“Rp 3 miliar di antaranya digunakan untuk pembangunan kantor untuk Layanan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta Kantor Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil,” jelasnya.

MOST READ

BERITA TERBARU

/