alexametrics
30.3 C
Probolinggo
Friday, 27 May 2022

Kepala Dinas PUPR Kota Probolinggo Positif Covid-19

KANIGARAN, Radar Bromo – Jumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kota Probolinggo yang terpapar Covid-19, semakin banyak. Kali ini Kepala Dinas PUPR Perkim Agus Hartadi juga dinyatakan terpapar. Karenanya, sejumlah agenda kegiatannya juga dibatalkan.

Sejatinya, kemarin Dinas PUPR-Perkim ada agenda rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi III DPRD Kota Probolinggo. Rapat itu akan dilanjutkan dengan inspeksi mendadak (sidak) terhadap proyek infrastruktur di Kota Probolinggo. Namun, agenda ini harus dibatalkan setelah ada kabar Agus Hartadi, terpapar korona.

Rencananya, kemarin Komisi III akan menggelar RDP terkait pembangunan infrastruktur dan akan dilanjutkan dengan sidak ke beberapa lokasi proyek. Seperti, pembangunan RSUD baru, Mapolsek Kanigaran, dan Alun-alun Kota Probolinggo.

“Agenda RDP dan sidak hari ini dibatalkan karena Dinas PUPR-Perkim di lockdown. Tadi dihubungi Bu Sekda (sekretaris daerah),” ujar Ketua Komisi III Agus Rianto. “Info yang saya terima dirawat di RSUD dr. Saleh (RSUD dr. Mohamad Saleh),” tambahnya.

Terpisah, Plt Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DKP2KB) Kota Probolinggo Nurul Hasanah Hidayati membenarkan jika Agus Hartadi terpapar Covid-19. “Memang benar Pak Agus sakit dan saat ini dirawat di RSUD dr. Mohamad Saleh,” ujarnya.

Menurutnya, sudah sepekan terakhir Agus berada di ruang perawatan pasien Covid-19 di RSUD dr. Mohamad Saleh. Meski Agus terpapar Covid-19, namun menurutnya, kantornya tidak sampai lockdown. “Kantor Dinas PUPR-Perkim menerapkan sistem kerja ada yang work from home (WFH) dan work from office (WFO),” ujarnya.

Pelaksanaan WFH dan WFO, sebenarnya bukan hanya dilakukan Dinas PUPR Perkim. Semua OPD sejak 4 Januari telah menerapkan sistem kerja baru. Penerapan ini sebagai tindak lanjut dari pemberlakuan Surat Edaran (SE) Wali Kota Nomor 065/5842/425.022/2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja ASN dan Non-ASN dalam Pencegahan Penyebaran Covid-19.

SE yang baru mengatur antara lain, kepala OPD diwajibkan melaksanakan WFH dengan tetap melakukan absensi di aplikasi SIAP. Diberlakukan pembatasan ASN dan non-ASN yang WFO paling banyak 50 persen dari total keseluruhan ASN dan non-ASN. (put/rud/fun)

KANIGARAN, Radar Bromo – Jumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kota Probolinggo yang terpapar Covid-19, semakin banyak. Kali ini Kepala Dinas PUPR Perkim Agus Hartadi juga dinyatakan terpapar. Karenanya, sejumlah agenda kegiatannya juga dibatalkan.

Sejatinya, kemarin Dinas PUPR-Perkim ada agenda rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi III DPRD Kota Probolinggo. Rapat itu akan dilanjutkan dengan inspeksi mendadak (sidak) terhadap proyek infrastruktur di Kota Probolinggo. Namun, agenda ini harus dibatalkan setelah ada kabar Agus Hartadi, terpapar korona.

Rencananya, kemarin Komisi III akan menggelar RDP terkait pembangunan infrastruktur dan akan dilanjutkan dengan sidak ke beberapa lokasi proyek. Seperti, pembangunan RSUD baru, Mapolsek Kanigaran, dan Alun-alun Kota Probolinggo.

“Agenda RDP dan sidak hari ini dibatalkan karena Dinas PUPR-Perkim di lockdown. Tadi dihubungi Bu Sekda (sekretaris daerah),” ujar Ketua Komisi III Agus Rianto. “Info yang saya terima dirawat di RSUD dr. Saleh (RSUD dr. Mohamad Saleh),” tambahnya.

Terpisah, Plt Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DKP2KB) Kota Probolinggo Nurul Hasanah Hidayati membenarkan jika Agus Hartadi terpapar Covid-19. “Memang benar Pak Agus sakit dan saat ini dirawat di RSUD dr. Mohamad Saleh,” ujarnya.

Menurutnya, sudah sepekan terakhir Agus berada di ruang perawatan pasien Covid-19 di RSUD dr. Mohamad Saleh. Meski Agus terpapar Covid-19, namun menurutnya, kantornya tidak sampai lockdown. “Kantor Dinas PUPR-Perkim menerapkan sistem kerja ada yang work from home (WFH) dan work from office (WFO),” ujarnya.

Pelaksanaan WFH dan WFO, sebenarnya bukan hanya dilakukan Dinas PUPR Perkim. Semua OPD sejak 4 Januari telah menerapkan sistem kerja baru. Penerapan ini sebagai tindak lanjut dari pemberlakuan Surat Edaran (SE) Wali Kota Nomor 065/5842/425.022/2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja ASN dan Non-ASN dalam Pencegahan Penyebaran Covid-19.

SE yang baru mengatur antara lain, kepala OPD diwajibkan melaksanakan WFH dengan tetap melakukan absensi di aplikasi SIAP. Diberlakukan pembatasan ASN dan non-ASN yang WFO paling banyak 50 persen dari total keseluruhan ASN dan non-ASN. (put/rud/fun)

MOST READ

BERITA TERBARU

/