alexametrics
27.1 C
Probolinggo
Tuesday, 28 June 2022

Belum Ada Titik Temu UMK 2021 di Rapat Awal Dewan Pengupahan

WONOASIH, Radar Bromo– Rapat penentuan Upah Minimum Kabupaten (UMK) di Kabupaten Probolinggo belum menemukan titik temu. Dinas Ketenagakerjaan (Dinasker) bakal melakukan rapat internal guna membajas tindak lanjut hasil rapat dewan pengupahan.

Rapat penentuan UMK dilakukan kemarin (5/11) di kantor Disnaker. Dimulai sekitar pukul 00.00, rapat dihadiri Dewan Pengupahan yang terdiri dari unsur pemerintah, buruh, perusahaan dan juga akademisi. Meskipun begitu, penentuan UMK belum juga ada titik temu.

Seusai rapat, Bambang Sukowitono, ketua DPC SPSI Kabupaten Probolinggo mengatakan, pihaknya telah menyampaikan soal penentuan UMK. Dia mengambil ilustrasi Gubernur Jatim tentang UMP naik sebesar 5,35 persen. Nah, harapannya tahun 2021 ada kenaikan.

“Kami contohkan begitu. Jadi seperti yang kami sampaikan bahwa kami berharap ada kenaikan, ” terangnya.

Hasil rapat Dewan Pengupahan sebenarnya ada 4 draf formula untuk UMK 2021. Namun, hanya dua yang disetujui sebagai formulanya. Diantaranya mengacu pada UMP yang naik 5,35 persen. “Mudah mudahan semua stake holder terkait. mengamini hal tesebut. Itu untuk memperkuat kemampuan daya beli pekerja / buruh sebagai stimulus kebangkitan ekonomi nasional 2021,” katanya.

Suhardi, Wakil Ketua Apindo Kabupaten Probolinggo mengatakan, ada empat alternatif ada empat alternatif hasil dari rapat itu. Yaitu, sesuai edaran Menteri Tenaga Kerja yakni tetap. Kemudian pakai data inflasi nasional dimana ini justru turun. Selanjutnya yaitu memakai inflasi daerah.

“Yang keempat, sesuai survei KHL dan angkanya justru turun dan ini tidak bisa diberlakukan. Karena itu pendapat dari SPSI dan akademisi menggunakan keputusan gubernur, ” katanya.

Pihaknya sebenarnya berharap UMK tetap. Karena masa pandemi ini, UMK tetap sama halnya dengan naik. Karena situasi pandemi menurutnya tidak enak. “Kondisi ini harus diterima, dan kalau dijalankan kan banyak perusahaan yang bayar tidak sesuai. Mungkin nanti tahun berikutnya setelah kondisinya kondusif, bisa dijalankan. Untuk saat ini memang minus pertumbuhan ekonominya,” ungkapnya.

Sementara itu, Hudan Syarifudin Kadisnaker Kabupaten Probolinggo mengatakan, sejauh ini belum ada titik temu dalam pembahasan UMK. “Kami masih belum bisa memeberikan keterangan banyak. Hasil ini, nanti akan kami godok internal dulu, ” katanya. (sid/fun)

WONOASIH, Radar Bromo– Rapat penentuan Upah Minimum Kabupaten (UMK) di Kabupaten Probolinggo belum menemukan titik temu. Dinas Ketenagakerjaan (Dinasker) bakal melakukan rapat internal guna membajas tindak lanjut hasil rapat dewan pengupahan.

Rapat penentuan UMK dilakukan kemarin (5/11) di kantor Disnaker. Dimulai sekitar pukul 00.00, rapat dihadiri Dewan Pengupahan yang terdiri dari unsur pemerintah, buruh, perusahaan dan juga akademisi. Meskipun begitu, penentuan UMK belum juga ada titik temu.

Seusai rapat, Bambang Sukowitono, ketua DPC SPSI Kabupaten Probolinggo mengatakan, pihaknya telah menyampaikan soal penentuan UMK. Dia mengambil ilustrasi Gubernur Jatim tentang UMP naik sebesar 5,35 persen. Nah, harapannya tahun 2021 ada kenaikan.

“Kami contohkan begitu. Jadi seperti yang kami sampaikan bahwa kami berharap ada kenaikan, ” terangnya.

Hasil rapat Dewan Pengupahan sebenarnya ada 4 draf formula untuk UMK 2021. Namun, hanya dua yang disetujui sebagai formulanya. Diantaranya mengacu pada UMP yang naik 5,35 persen. “Mudah mudahan semua stake holder terkait. mengamini hal tesebut. Itu untuk memperkuat kemampuan daya beli pekerja / buruh sebagai stimulus kebangkitan ekonomi nasional 2021,” katanya.

Suhardi, Wakil Ketua Apindo Kabupaten Probolinggo mengatakan, ada empat alternatif ada empat alternatif hasil dari rapat itu. Yaitu, sesuai edaran Menteri Tenaga Kerja yakni tetap. Kemudian pakai data inflasi nasional dimana ini justru turun. Selanjutnya yaitu memakai inflasi daerah.

“Yang keempat, sesuai survei KHL dan angkanya justru turun dan ini tidak bisa diberlakukan. Karena itu pendapat dari SPSI dan akademisi menggunakan keputusan gubernur, ” katanya.

Pihaknya sebenarnya berharap UMK tetap. Karena masa pandemi ini, UMK tetap sama halnya dengan naik. Karena situasi pandemi menurutnya tidak enak. “Kondisi ini harus diterima, dan kalau dijalankan kan banyak perusahaan yang bayar tidak sesuai. Mungkin nanti tahun berikutnya setelah kondisinya kondusif, bisa dijalankan. Untuk saat ini memang minus pertumbuhan ekonominya,” ungkapnya.

Sementara itu, Hudan Syarifudin Kadisnaker Kabupaten Probolinggo mengatakan, sejauh ini belum ada titik temu dalam pembahasan UMK. “Kami masih belum bisa memeberikan keterangan banyak. Hasil ini, nanti akan kami godok internal dulu, ” katanya. (sid/fun)

MOST READ

BERITA TERBARU

/