alexametrics
25.1 C
Probolinggo
Tuesday, 17 May 2022

Awal Tahun Empat Pekerja di Kota Probolinggo Kena PHK

KANIGARAN, Radar Bromo- Memasuki awal 2022, tercatat ada empat tenaga kerja di Kota Probolinggo yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK). Penyebabnya beragam. Paling banyak disebabkan perusahaan kesulitan dalam keuangan.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPMPTSP-Naker) Kota Probolinggo Muhammad Abbas mengatakan, pada triwulan pertama, pihaknya menerima lima masalah industrial. Dua laporan di antaranya sudah diselesaikan.

Dari dua laporan ini, ada empat tenaga kerja yang akhirnya di-PHK. Tiga di antaranya mengalami PHK, karena perusahaan tidak mendapatkan orderan, sehingga mereka minta di-PHK. Sementara, satu orang lainnya di-PHK karena jarang masuk kerja.

“Dari tujuh laporan yang masuk, dua laporan sudah diselesaikan. Sementara tiga laporan lainnya masih dalam proses. Hasilnya, tiga di-PHK karena kesulitan yang dialami perusahaan dan satu lagi karena masalah indisipliner,” jelasnya.

Plt Camat Mayangan ini menjelaskan, pihaknya berupaya melakukan mediasi bagi perusahaan dan tenaga kerja. Agar kedua belah pihak mendapatkan perjanjian bersama yang bisa diterima. Dan para tenaga kerja memang sudah menerima hak-hak mereka.

Pihaknya berharap jika karyawan mengalami PHK sepihak, langsung melaporkan ke DPMPTSP-Naker. Pihaknya akan membantu dengan mempertemukan kedua pihak untuk dimediasi. Sehingga hak karyawan seperti kewajiban membayar pesangon dan hak lainnya terpenuhi. “Nanti kami akan bantu untuk penyelesaiannya,” ujar Abbas. (riz/rud)

KANIGARAN, Radar Bromo- Memasuki awal 2022, tercatat ada empat tenaga kerja di Kota Probolinggo yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK). Penyebabnya beragam. Paling banyak disebabkan perusahaan kesulitan dalam keuangan.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPMPTSP-Naker) Kota Probolinggo Muhammad Abbas mengatakan, pada triwulan pertama, pihaknya menerima lima masalah industrial. Dua laporan di antaranya sudah diselesaikan.

Dari dua laporan ini, ada empat tenaga kerja yang akhirnya di-PHK. Tiga di antaranya mengalami PHK, karena perusahaan tidak mendapatkan orderan, sehingga mereka minta di-PHK. Sementara, satu orang lainnya di-PHK karena jarang masuk kerja.

“Dari tujuh laporan yang masuk, dua laporan sudah diselesaikan. Sementara tiga laporan lainnya masih dalam proses. Hasilnya, tiga di-PHK karena kesulitan yang dialami perusahaan dan satu lagi karena masalah indisipliner,” jelasnya.

Plt Camat Mayangan ini menjelaskan, pihaknya berupaya melakukan mediasi bagi perusahaan dan tenaga kerja. Agar kedua belah pihak mendapatkan perjanjian bersama yang bisa diterima. Dan para tenaga kerja memang sudah menerima hak-hak mereka.

Pihaknya berharap jika karyawan mengalami PHK sepihak, langsung melaporkan ke DPMPTSP-Naker. Pihaknya akan membantu dengan mempertemukan kedua pihak untuk dimediasi. Sehingga hak karyawan seperti kewajiban membayar pesangon dan hak lainnya terpenuhi. “Nanti kami akan bantu untuk penyelesaiannya,” ujar Abbas. (riz/rud)

MOST READ

BERITA TERBARU

/