alexametrics
25C
Probolinggo
Tuesday, 20 April 2021
Desktop_AP_Top Banner

MUI Ditekankan Harus Bisa Kontrol Pemda

Mobile_AP_Top Banner
Desktop_AP_Leaderboard 1

KADEMANGAN,Radar Bromo – Majelis Ulama Indonesia (MUI), ditekankan menjadi media kontrol dan partner yang baik bagi pemerintah daerah. Terutama, jika ada kebijakan yang menyimpang dari rel agama dan perundang-undangan.

Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua MUI Jawa Timur K.H. Syafruddin Syarif dalam pengukuhan Dewan Pimpinan Daerah Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Probolinggo periode 2020-2025. Sabtu (6/3), pengukuhan itu digelar di Pesantren Raudlatul Muttaqin, Kelurahan Triwung Kidul, Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo.

Pengukuhan pengurus harian MUI Kota Probolinggo, ini sejatinya dijadwalkan akan dilakukan langsung Ketua Umum MUI Jawa Timur K.H Moh. Hasan Mutawakkil Alallah. Namun, akhirnya diwakili oleh Ketua MUI Jawa Timur K.H. Syafruddin Syarif.

Tercatat, ada 70 orang yang menjadi pengurus MUI Kota Probolinggo periode 2020-2025. Selama lima tahun ke depan, MUI Kota Probolinggo tetap akan dinakhodai oleh K.H. Nizar Irsyad. Sejumlah tokoh, termasuk dari jajaran Forkopinda Kota Probolinggo, menjadi saksi dikukuhkannya mereka.

Kiai Syafruddin mengatakan, keberadaan MUI Kota Probolinggo, harus bisa menjadi kontrol serta partner yang baik bagi pemerintahan daerah. Ia mencontohkan adanya Perpres tentang minuman keras (miras) yang telah ditandatangani Presiden. Namun, akhirnya dicabut setelah ada seruan dari para ulama, tokoh agama, dan masyarakat.

“Para ulama, tokoh agama, dan masyarakat berkumpul memberikan masukan kepada Presiden. Alhamdulilah tidak lama, Perpres itu dicabut. Sebab, bagaimana pun khamr atau miras itu dilarang agama. Sebab, dampaknya luar biasa. Meski pajak yang dihasilkan dari miras tinggi, namun tak sebanding dengan kerusakan yang akan terjadi,” ujarnya.

Dengan kepengurusan MUI yang baru, ia berharap setiap pengurus bisa menebarkan salam di mana-mana. Melalui MUI, paling tidak dapat menyebarkan hal yang positf. Menjaga ukhuwah Islam tetap kokoh, termasuk memberantas ajaran yang melenceng dengan mengatasnamakan Islam.

“Semoga dengan adanya kepengurusan ini diharapkan kondusivitas tetap terjaga, aman, damai, terkendali, dan makmur. Selamat berkhidmat. Mudah-mudahan semua diberi umur panjang dan besok bisa berkumpul di surganya Allah,” ujarnya.

Menyikapi harapan itu, Kiai Nizar dengan gerbong barunya mengaku akan terus berupaya bisa menjaganya. Serta, tausiah dan fatwa yang dibuat menjadikan kebijakan yang sehat pula. “Harus berdasarkan garis pemikliran yang sehat berdasarkan agama dan perundang-undangan. Termasuk rumusan kebijakan yang akan dilakukan pemerintah,” ujarnya. (rpd/rud)

Mobile_AP_Rectangle 1

KADEMANGAN,Radar Bromo – Majelis Ulama Indonesia (MUI), ditekankan menjadi media kontrol dan partner yang baik bagi pemerintah daerah. Terutama, jika ada kebijakan yang menyimpang dari rel agama dan perundang-undangan.

Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua MUI Jawa Timur K.H. Syafruddin Syarif dalam pengukuhan Dewan Pimpinan Daerah Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Probolinggo periode 2020-2025. Sabtu (6/3), pengukuhan itu digelar di Pesantren Raudlatul Muttaqin, Kelurahan Triwung Kidul, Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo.

Pengukuhan pengurus harian MUI Kota Probolinggo, ini sejatinya dijadwalkan akan dilakukan langsung Ketua Umum MUI Jawa Timur K.H Moh. Hasan Mutawakkil Alallah. Namun, akhirnya diwakili oleh Ketua MUI Jawa Timur K.H. Syafruddin Syarif.

Mobile_AP_Half Page

Tercatat, ada 70 orang yang menjadi pengurus MUI Kota Probolinggo periode 2020-2025. Selama lima tahun ke depan, MUI Kota Probolinggo tetap akan dinakhodai oleh K.H. Nizar Irsyad. Sejumlah tokoh, termasuk dari jajaran Forkopinda Kota Probolinggo, menjadi saksi dikukuhkannya mereka.

Kiai Syafruddin mengatakan, keberadaan MUI Kota Probolinggo, harus bisa menjadi kontrol serta partner yang baik bagi pemerintahan daerah. Ia mencontohkan adanya Perpres tentang minuman keras (miras) yang telah ditandatangani Presiden. Namun, akhirnya dicabut setelah ada seruan dari para ulama, tokoh agama, dan masyarakat.

“Para ulama, tokoh agama, dan masyarakat berkumpul memberikan masukan kepada Presiden. Alhamdulilah tidak lama, Perpres itu dicabut. Sebab, bagaimana pun khamr atau miras itu dilarang agama. Sebab, dampaknya luar biasa. Meski pajak yang dihasilkan dari miras tinggi, namun tak sebanding dengan kerusakan yang akan terjadi,” ujarnya.

Dengan kepengurusan MUI yang baru, ia berharap setiap pengurus bisa menebarkan salam di mana-mana. Melalui MUI, paling tidak dapat menyebarkan hal yang positf. Menjaga ukhuwah Islam tetap kokoh, termasuk memberantas ajaran yang melenceng dengan mengatasnamakan Islam.

“Semoga dengan adanya kepengurusan ini diharapkan kondusivitas tetap terjaga, aman, damai, terkendali, dan makmur. Selamat berkhidmat. Mudah-mudahan semua diberi umur panjang dan besok bisa berkumpul di surganya Allah,” ujarnya.

Menyikapi harapan itu, Kiai Nizar dengan gerbong barunya mengaku akan terus berupaya bisa menjaganya. Serta, tausiah dan fatwa yang dibuat menjadikan kebijakan yang sehat pula. “Harus berdasarkan garis pemikliran yang sehat berdasarkan agama dan perundang-undangan. Termasuk rumusan kebijakan yang akan dilakukan pemerintah,” ujarnya. (rpd/rud)

Mobile_AP_Rectangle 2
Desktop_AP_Skyscraper
Desktop_AP_Leaderboard 2
Desktop_AP_Half Page

MOST READ

Desktop_AP_Rectangle 1

BERITA TERBARU

Desktop_AP_Rectangle 2