alexametrics
28 C
Probolinggo
Monday, 17 May 2021
Desktop_AP_Top Banner

SMKN 3 Probolinggo Dilaporkan Tarik Pungutan Rp 1 Juta ke Siswa

Mobile_AP_Top Banner
Desktop_AP_Leaderboard 1

KANIGARAN, Radar Bromo – SMKN 3 Kota Probolinggo dituding melakukan pungli pada siswanya. Khususnya siswa kelas X. Nilainya pun lumayan besar, Rp 1 juta per anak.

Syafiuddin AR, 47, salah satu wali siswa SMKN 3 pun menyesalkan kebijakan itu. Menurutnya, sekolah memang membahasakan uang Rp 1 juta itu sebagai sumbangan. Namun, Syafiuddin menilai itu pungutan.

Pertama, karena sekolah menentukan atau mematok nilai. Yaitu, Rp 1 juta. Kalau sumbangan menurutnya, seharusnya sekolah tidak perlu mematok nilai. Wali siswa bisa menyumbang berapapun, sesuai dengan kemampuan masing-masing.

“Judulnya memang sumbangan. Tapi, pada pelaksanaannya mengarah pada pungutan,” terangnya.

Kedua, sekolah memberikan tenggat atau batas waktu pada wali siswa untuk melunasi sumbangan tersebut. Dan ketiga, ada surat persetujuan penarikan sumbangan sebesar Rp 1 juta. Lengkap dengan tanda tangan dan materai Rp 3.000.

“Kami wali siswa harus melunasi pungutan itu dalam waktu setahun. Bisa dicicil, boleh juga dibayar langsung,” lanjut warga Kebonsari Kulon, Kecamatan Kanigaran, Kota Problinggo, itu.

Syafiuddin sendiri wali dari siswa kelas X. Anaknya masuk SMKN 3 pada tahun 2020. Saat awal masuk, menurutnya, sekolah menggelar rapat di tiap kelas. Rapat itu membahas beberapa hal, salah satunya sumbangan.

“Dalam rapat itu disampaikan ada sumbangan Rp 1 juta. Lalu, wali murid diminta tanda tangan di atas materai. Isinya, persetujuan sumbangan. Sudah disiapkan itu oleh sekolah suratnya. Lengkap dengan materai,” terangnya.

Saat itu Syafiuddin mengaku langsung protes. Namun, sekolah ternyata tetap menjalankan kebijakan itu.

“Saya sampaikan waktu itu bahwa ini namanya pungli. Jadi, saya sarankan pada sekolah agar memberikan nomor rekening saja dan tidak menentukan angka atau nilai sumbangan. Dengan demikian, wali siswa bisa mentransfer nominal sumbangan sesuai kemampuan masing-masing,” tambahnya.

Sekolah waktu itu menjelaskan, angka Rp 1 juta sudah dihitung sesuai dengan kebutuhan. Karena itulah, akhirnya Syafiuddin tidak mau tanda tangan.

Ia pikir masalah selesai saat itu juga. Rupanya menjelang ujian pada Sabtu (1/5), ada pengumuman dari sekolah. Isinya, sekolah menjadikan sumbangan itu sebagai syarat untuk mengambil nomor ujian.

Siswa yang sudah melunasi sumbangan, bisa mendapat nomor ujian. Sementara yang belum lunas, wali siswa diminta datang ke sekolah hari Senin (3/5).

“Ini yang membuat saya kecewa. Akhirnya Senin saya datang dan sempat adu argumen. Pada akhirnya anak saya tetap dipersilakan ikut ujian. Tapi kan punglinya belum selesai. Kalau ujian itu hak,” katanya.

Syafiuddin pun melaporkan dugaan pungli di SMKN 3 Kota Probolinggo itu ke sejumlah pihak. Di antaranya ke Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur, ke anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim Sri Untari, dan anggota Fraksi PKB DPRD Jatim Hikmah Bafaqih.

Laporan itu dilakukannya karena Syafiuddin yakin apa yang dilakukan SMKN 3 adalah pungli. Hal itu, menurutnya, sudah diatur dalam Permendikbud Nomor 75/2016 tentang Komite Sekolah. Khususnya Pasal 1 ayat 4 dan 5; Pasal 10 ayat 2; dan Pasal 12 huruf b; bahwa komite sekolah dilarang melakukan pungutan.

“Pada Pasal 1 ayat 4 dan 5 dijelaskan bahwa komite sekolah boleh melakukan penggalangan dana di antaranya melalui sumbangan, bukan pungutan,” terangnya.

Lalu pada ayat 6 dan 7, dijelaskan perbedaan antara pungutan dan sumbangan. Disebut pungutan jika sifatnya wajib, mengikat, jumlah atau besarnya nominal ditentukan dan jangka waktunya ditentukan.

Sedangkan sumbangan berbeda. Sumbangan sifatnya sukarela dan tidak mengikat. (rpd/hn)

Mobile_AP_Rectangle 1

KANIGARAN, Radar Bromo – SMKN 3 Kota Probolinggo dituding melakukan pungli pada siswanya. Khususnya siswa kelas X. Nilainya pun lumayan besar, Rp 1 juta per anak.

Syafiuddin AR, 47, salah satu wali siswa SMKN 3 pun menyesalkan kebijakan itu. Menurutnya, sekolah memang membahasakan uang Rp 1 juta itu sebagai sumbangan. Namun, Syafiuddin menilai itu pungutan.

Pertama, karena sekolah menentukan atau mematok nilai. Yaitu, Rp 1 juta. Kalau sumbangan menurutnya, seharusnya sekolah tidak perlu mematok nilai. Wali siswa bisa menyumbang berapapun, sesuai dengan kemampuan masing-masing.

Mobile_AP_Half Page

“Judulnya memang sumbangan. Tapi, pada pelaksanaannya mengarah pada pungutan,” terangnya.

Kedua, sekolah memberikan tenggat atau batas waktu pada wali siswa untuk melunasi sumbangan tersebut. Dan ketiga, ada surat persetujuan penarikan sumbangan sebesar Rp 1 juta. Lengkap dengan tanda tangan dan materai Rp 3.000.

“Kami wali siswa harus melunasi pungutan itu dalam waktu setahun. Bisa dicicil, boleh juga dibayar langsung,” lanjut warga Kebonsari Kulon, Kecamatan Kanigaran, Kota Problinggo, itu.

Syafiuddin sendiri wali dari siswa kelas X. Anaknya masuk SMKN 3 pada tahun 2020. Saat awal masuk, menurutnya, sekolah menggelar rapat di tiap kelas. Rapat itu membahas beberapa hal, salah satunya sumbangan.

“Dalam rapat itu disampaikan ada sumbangan Rp 1 juta. Lalu, wali murid diminta tanda tangan di atas materai. Isinya, persetujuan sumbangan. Sudah disiapkan itu oleh sekolah suratnya. Lengkap dengan materai,” terangnya.

Saat itu Syafiuddin mengaku langsung protes. Namun, sekolah ternyata tetap menjalankan kebijakan itu.

“Saya sampaikan waktu itu bahwa ini namanya pungli. Jadi, saya sarankan pada sekolah agar memberikan nomor rekening saja dan tidak menentukan angka atau nilai sumbangan. Dengan demikian, wali siswa bisa mentransfer nominal sumbangan sesuai kemampuan masing-masing,” tambahnya.

Sekolah waktu itu menjelaskan, angka Rp 1 juta sudah dihitung sesuai dengan kebutuhan. Karena itulah, akhirnya Syafiuddin tidak mau tanda tangan.

Ia pikir masalah selesai saat itu juga. Rupanya menjelang ujian pada Sabtu (1/5), ada pengumuman dari sekolah. Isinya, sekolah menjadikan sumbangan itu sebagai syarat untuk mengambil nomor ujian.

Siswa yang sudah melunasi sumbangan, bisa mendapat nomor ujian. Sementara yang belum lunas, wali siswa diminta datang ke sekolah hari Senin (3/5).

“Ini yang membuat saya kecewa. Akhirnya Senin saya datang dan sempat adu argumen. Pada akhirnya anak saya tetap dipersilakan ikut ujian. Tapi kan punglinya belum selesai. Kalau ujian itu hak,” katanya.

Syafiuddin pun melaporkan dugaan pungli di SMKN 3 Kota Probolinggo itu ke sejumlah pihak. Di antaranya ke Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur, ke anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim Sri Untari, dan anggota Fraksi PKB DPRD Jatim Hikmah Bafaqih.

Laporan itu dilakukannya karena Syafiuddin yakin apa yang dilakukan SMKN 3 adalah pungli. Hal itu, menurutnya, sudah diatur dalam Permendikbud Nomor 75/2016 tentang Komite Sekolah. Khususnya Pasal 1 ayat 4 dan 5; Pasal 10 ayat 2; dan Pasal 12 huruf b; bahwa komite sekolah dilarang melakukan pungutan.

“Pada Pasal 1 ayat 4 dan 5 dijelaskan bahwa komite sekolah boleh melakukan penggalangan dana di antaranya melalui sumbangan, bukan pungutan,” terangnya.

Lalu pada ayat 6 dan 7, dijelaskan perbedaan antara pungutan dan sumbangan. Disebut pungutan jika sifatnya wajib, mengikat, jumlah atau besarnya nominal ditentukan dan jangka waktunya ditentukan.

Sedangkan sumbangan berbeda. Sumbangan sifatnya sukarela dan tidak mengikat. (rpd/hn)

Mobile_AP_Rectangle 2
Desktop_AP_Skyscraper
Desktop_AP_Leaderboard 2
Desktop_AP_Half Page

MOST READ

Desktop_AP_Rectangle 1

BERITA TERBARU

Desktop_AP_Rectangle 2