alexametrics
26.9 C
Probolinggo
Friday, 1 July 2022

Kota Probolinggo Hanya Miliki Satu Orang PPNS

KANIGARAN, Radar Bromo – Jumlah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemkot Probolinggo, masih jauh dari kata ideal. Sejauh ini, Pemkot hanya memiliki seorang PPNS. Padahal, idealnya setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memiliki minimal seorang PPNS.

Kekurangan ini diungkapkan Wali Kota Probolinggo Hadi Zainal Abidin ketika membacakan jawabannya terhadap Padangan Umum Fraksi DPRD dalam Rapat Paripurna, Sabtu (3/4). “Pemerintah Kota Probolinggo belum cukup memiliki SDM (sumber daya manusia) PPNS. Saat ini, hanya ada satu PPNS di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo,” ujarnya.

Menurutnya, untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan daerah, secara komprehensif diwajibkan memenuhi PPNS di setiap OPD teknis, minimal ada 1 PPNS. Untuk pemenuhan kebutuhan PPNS, Satpol PP akan mendatanya. “Nanti akan berkoordinasi dengan BKPSDM (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia) untuk pemenuhan kebutuhan PPNS,” ujarnya.

Hadi mengatakan, Satpol PP selaku koordiantor PPNS melakukan rapat koordinasi dengan perangkat daerah untuk memetakan kebutuhan PPNS. Hasil pemetaan akan diusulkan kepada pihaknya, dengan tembusan perangkat daerah yang membidangi pengembangan kompetensi pegawai. Dalam hal ini BKPSDM.

Untuk memenuhi kualifikasi sebagai PPNS, Pengawai Negeri Sipil (PNS) yang ditunjuk harus mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan (diklat) di bidang penyidikan oleh kepolisian. BKPSDM telah mengusulkan calon PPNS untuk mengikuti pelatihan pembentukan PPNS perda, menyesuaikan kemampuan anggaran pengembangan kompetensi di BKPSDM.

Mengacu pada PP Nomor 60/2017 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku di Kepolisian RI, biaya untuk pelatihan pembentukan PPNS Perda sebesar Rp 21.375.000. Tahun ini, BKPSDM telah menyiapkan anggaran pelatihan untuk dua orang calon PPNS. (put/rud)

KANIGARAN, Radar Bromo – Jumlah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemkot Probolinggo, masih jauh dari kata ideal. Sejauh ini, Pemkot hanya memiliki seorang PPNS. Padahal, idealnya setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memiliki minimal seorang PPNS.

Kekurangan ini diungkapkan Wali Kota Probolinggo Hadi Zainal Abidin ketika membacakan jawabannya terhadap Padangan Umum Fraksi DPRD dalam Rapat Paripurna, Sabtu (3/4). “Pemerintah Kota Probolinggo belum cukup memiliki SDM (sumber daya manusia) PPNS. Saat ini, hanya ada satu PPNS di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo,” ujarnya.

Menurutnya, untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan daerah, secara komprehensif diwajibkan memenuhi PPNS di setiap OPD teknis, minimal ada 1 PPNS. Untuk pemenuhan kebutuhan PPNS, Satpol PP akan mendatanya. “Nanti akan berkoordinasi dengan BKPSDM (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia) untuk pemenuhan kebutuhan PPNS,” ujarnya.

Hadi mengatakan, Satpol PP selaku koordiantor PPNS melakukan rapat koordinasi dengan perangkat daerah untuk memetakan kebutuhan PPNS. Hasil pemetaan akan diusulkan kepada pihaknya, dengan tembusan perangkat daerah yang membidangi pengembangan kompetensi pegawai. Dalam hal ini BKPSDM.

Untuk memenuhi kualifikasi sebagai PPNS, Pengawai Negeri Sipil (PNS) yang ditunjuk harus mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan (diklat) di bidang penyidikan oleh kepolisian. BKPSDM telah mengusulkan calon PPNS untuk mengikuti pelatihan pembentukan PPNS perda, menyesuaikan kemampuan anggaran pengembangan kompetensi di BKPSDM.

Mengacu pada PP Nomor 60/2017 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku di Kepolisian RI, biaya untuk pelatihan pembentukan PPNS Perda sebesar Rp 21.375.000. Tahun ini, BKPSDM telah menyiapkan anggaran pelatihan untuk dua orang calon PPNS. (put/rud)

MOST READ

BERITA TERBARU

/