alexametrics
29C
Probolinggo
Tuesday, 26 January 2021

Tutang Resmi Menggugat ke PTUN

MAYANGAN, Radar Bromo – Rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) yang memperkuat Surat Keputusan (SK) Wali Kota Probolinggo, tak membuat Tutang Heru Aribowo, menyerah. Senin (2/11) lalu, mantan Staf Ahli Wali Kota Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik, itu kembali melayangkan gugatannya ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Kuasa hukum Tutang, Hasmoko mengungkapkan, pihaknya sudah melayangkan gugatan ke PTUN, Senin (2/11) lalu. Gugatan itu dilayangkan karena hasil rekomendasi KASN tidak seperti yang diharapkannya. “Kemarin kami ajukan ke PTUN. Isinya sama dengan yang dulu. Hanya menambahkan dokumen kelengkapan keberatan administrasi di gugatan,” jelasnya.

Objek gugatan itu berupa SK Wali Kota Probolinggo bernomor X.862/2156/425.203/2020 tentang pemberhentian jabatan sebagai staf ahli wali kota. Menurut Hasmoko, ada pertentangan dalam SK yang disebut pengangkatan dalam jabatan itu. Sedangkan, realitanya jabatannya diturunkan. “Gugatan ini kami ajukan, terlebih lagi hasil rekomendasi KASN kemarin, mengecewakan,” ujar Hasmoko.

Mustaji, yang menjadi satu tim dengan Hasmoko menambahkan, tidak masalah jika rekomendasi KASN menguatkan SK Wali Kota. Nantinya, rekomendasi itu akan diuji dengan undang-undang. Karenanya, ia mengaku tetap optimistis, sehingga tetap mengajukan gugatan ke PTUN.

“Untuk gugatannya tetap sama memang. Kami tetap optimistis meski hasil rekomendasi KASN menguatkan SK Wali Kota. Makanya, nanti diuji dengan undang-undang ASN. Sebab, sampai saat ini kami percaya, bahwa perubahan peralihan yang sudah diatur dalam undang-undang kepegawaian tidak serta merta langsung dengan tempo yang sangat cepat seperti kasus Pak Tutang,” jelasnya.

Terpisah, Kabag Hukum Pemkot Probolinggo Titik Widayawati mengatakan, gugatan yang diajukan ke PTUN, merupakan hak. Karenanya, jika kuasa hukum Tutang mengajukan gugatan, pihaknya akan mengikuti sesuai alur hukum. “Jika ada gugatan ke PTUN kami akan menunggu rilis dari PTUN. Termasuk akan menggandeng jaksa pengacara negara untuk mendampingi,” ujarnya.

Diketahui, Tutang dicopot dari jabatannya sebagai staf ahli Wali Kota Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik, pada 24 Agustus 2020. Ia dinilai melanggar PP Nomor 53/2020 tentang Disiplin PNS. Tutang dipindahtugaskan sebagai staf Analis Kemasyarakatan Seksi Trantib di Kecamatan Kedopok.

Namun, Tutang melawan. Ia melapor ke KASN. Pada 1 Oktober lalu, tim dari KASN datang melakukan klarifikasi. Baik kepada Tutang, maupun ke Pemkot Probolinggo. Hasilnya, KASN malah menguatkan SK Wali Kota.

Selain ke KASN, Tutang juga menggugat dua Surat Keputusan (SK) Wali Kota ke PTUN. Yakni, SK tentang pembebastugasan atau pencopotan dirinya sebagai staf ahli. Serta, SK tentang penempatan dirinya sebagai staf di Kecamatan Kedopok. Gugatan ini sempat dicabut beberapa pekan lalu. Senin (2/11) lalu, kembali dilayangkan ke PTUN. (rpd/rud)

MOST READ

BERITA TERBARU