alexametrics
26C
Probolinggo
Friday, 22 January 2021

Ketua KPU Jatim: DPR Usul Penyelenggara Pemilu dari Parpol

MAYANGAN, Radar Bromo – DPR RI mengusulkan agar penyelenggara pemilu berasal dari partai politik (parpol). Usulan itu disampaikan dalam draf UU Pemilu yang sedang dibahas saat ini. Jika disetujui, maka KPU tidak akan lagi diisi oleh orang-orang yang independen.

Hal ini diungkapkan Ketua KPU Jawa Timur Choirul Anam yang hadir sebagai narasumber dalam sarasehan Pendidikan Pemilih di aula KPU Kota Probolinggo, Selasa (3/11). Usulan itu membuat pelaksanaan Pilkada 2020 ini akan dijadikan parameter untuk melihat kinerja KPU dalam penyelenggaraan pemilu.

“Pilkada 2020 ini akan menjadi parameter penilaian terhadap kinerja KPU dalam penyelenggaraan pemilu. DPR RI telah mengusulkan dalam draft UU pemilu agar penyelenggara pemilu melibatkan orang-orang dari partai politik,” ujarnya.

Saat ditemui terpisah, Choirul membenarkan adanya usulan penyelenggara Pemilu dari partai politik. Jika usulan ini disetujui menurutnya, maka KPU tidak lagi diisi oleh orang-orang yang independen.

“Karena itu, Pilkada 2020 ini akan menjadi pembuktian bagi KPU untuk menunjukkan pelaksanaan pemilu berjalan dengan baik,” ujarnya.

Choirul menegaskan, pelaksanaan Pemilu serentak tahun 2018 sebenarnya sudah berjalan dengan baik. Namun, memang masih menyisakan masalah. Mengingat, saat itu Pemilu dilaksanakan berbarengan. Mulai pemilihan presiden sampai pemilihan DPRD Kota/Kabupaten.

KPU pun berusaha menjadi lebih baik dalam Pilkada 2020 ini. Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan pemilu adalah penerapan teknologi informasi dalam pemilu. Salah satunya menggunakan aplikasi e-rekap.

“Pada Pilkada 2020 ini KPU akan menggunakan aplikasi e-rekap. Jadi nanti di tiap TPS ada petugas yang langsung meng-upload data hasil penghitungan suara ke aplikasi. Sehingga, masyarakat akan langsung mengetahui hasilnya,” terangnya.

Namun, ada kendala bagi daerah-daerah yang memiliki keterbatasan sinyal. Seperti di beberapa wilayah madura kepulauan.

“Untuk daerah terbatas sinyal, petugas bisa memotret hasil penghitungan suara. Kemudian pindah lokasi ke daerah yang ada sinyal untuk upload data hasil penghitungan suara,” tambahnya. (put/hn)

MOST READ

BERITA TERBARU