Dua OPD Kosong, Wawali Probolinggo: Kami Cari yang Satu Visi

KANIGARAN, Radar Bromo – Kekosongan jabatan dua kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkot Probolinggo menjadi sorotan Fraksi Nasdem DPRD Kota Probolinggo. Sebab, sudah lama dua kepala OPD tersebut dijabat oleh pelaksana tugas (plt).

Dua OPD itu adalah Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DKP2KB) serta Direktur RSUD dr. Mohamad Saleh. Posisi direktur RSUD ini telah dijabat plt selama 3 tahun.

“Sebagaimana diketahui, saat ini jabatan kepala Dinas Kesehatan (DKP2KB) masih dijabat pelaksana tugas. Tanpa mengurangi keyakinan kemampuan dan kredibilitas pelaksanaan tugas, Fraksi Nasdem sangat meyakini hal ini berpengaruh pada kinerja sebuah perangkat daerah,” ujar Juru Bicara Fraksi Nasdem dalam Penyampaian Pandangan Imum Fraksi Sibro Malisi, Senin (3/8).

Kondisi yang sama juga terjadi di RSUD dr. Mohamad Saleh. Dengan alasan menunggu Peraturan Pemerintah tentang rumah sakit, sudah 3 tahun rumah sakit milik pemerintah ini dijabat plt. “Padahal, di daerah lain seperti Kabupaten Pasuruan, Kota Surabaya, Kabupaten Probolinggo, dan beberapa daerah lain di Jawa Timur telah dijabat oleh direktur definitif,” ujarnya.

Ditemui usai Rapat Paripurna, Wakil Wali Kota Probolinggo Mochammad Soufis Subri mengatakan, ada beberapa hal yang menyebabkan posisi kepala DKP2KB dan direktur RSUD masih belum definitif. Pihaknya mengaku masih mencermati peraturan-peraturan terkait posisi RSUD terhadap Dinas Kesehatan, seperti apa kemudian.

“Kami juga tidak ingin mengulang seperti yang dulu untuk penempatan direktur RSUD. Kami ingin di masa ini benar-benar ditempatkan the right man in the right place (orang yang tepat di tempat yang tepat),” ujarnya.

Selain itu, saat ini untuk mengisi jabatan tinggi pratama harus melalui proses seleksi jabatan tinggi, sehingga katanya, tidak mudah untuk menempatkan posisi kepada DKP2KB dan direktur RSUD. “Kami masih berusaha mencari seseorang yang pas di posisi itu. Tidak mudah mencari sosok ini, karena harus sevisi dengan kepala daerah. Makanya sampai saat ini masih wait and see. Kalau ditanya kapan dilakukan pengisiannya, ya secepatnya,” ujar Subri. (put/rud/fun)